SUMBAWA BARAT, PINTAS.CO.ID – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat menerbitkan sertifikat untuk 373 bidang tanah mulai menuai sorotan.

Front Pemuda Taliwang (FPT) mendesak Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumbawa Barat tidak terburu-buru memberikan kepastian hukum sebelum seluruh riwayat, alas hak, penguasaan fisik, hingga potensi klaim atas tanah tersebut benar-benar diperiksa.

Desakan itu disampaikan FPT melalui Surat Terbuka/Somasi Nomor 400/FPT KSB/X/2026 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

Presiden Front Pemuda Taliwang, M. Sahril Amin Dea Naga, meminta proses sertifikasi dihentikan sementara apabila masih terdapat persoalan yang belum tuntas terkait asal-usul tanah, dokumen kepemilikan, proses perolehan, maupun penguasaan di lapangan.

Menurut Sahril Amin, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administratif. Penerbitannya membawa konsekuensi hukum terhadap status dan penguasaan sebuah bidang tanah dalam jangka panjang.

Karena itu, ia meminta ATR/BPN melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap 373 bidang tanah yang diajukan Pemda Sumbawa Barat sebelum proses sertifikasi dilanjutkan.

“Jangan gegabah dan jangan terburu-buru. Seluruh status tanah harus benar-benar dipastikan clear and clean sedetail-detailnya demi hukum dan keadilan masyarakat,” tegas Sahril Amin.

Dalam surat terbukanya, FPT turut mengungkap sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian mereka terkait pengadaan dan pembebasan tanah di Kabupaten Sumbawa Barat.

FPT mengklaim menemukan persoalan di lapangan, mulai dari dugaan ketidakjelasan alas hak, persoalan administrasi, hingga proses ganti rugi yang dinilai belum sepenuhnya transparan kepada pihak yang menguasai atau mengklaim memiliki lahan.

Organisasi tersebut bahkan menyebut adanya dugaan pola pembebasan lahan yang menurut mereka memiliki kemiripan dengan praktik yang kerap dikaitkan dengan mafia tanah.

Namun, seluruh tudingan tersebut merupakan pernyataan dan klaim dari Front Pemuda Taliwang yang masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Selain aspek administrasi, FPT juga menyoroti dugaan adanya tekanan atau tindakan represif dalam proses pengadaan tanah.

Mereka menilai masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat persoalan mengenai tanah yang selama ini mereka kuasai atau klaim sebagai hak mereka.

“Rakyat tidak boleh ditakut-takuti di atas tanah milik mereka sendiri,” ujar Sahril Amin.

FPT juga mengingatkan potensi konflik agraria apabila sertifikasi dilakukan terhadap bidang tanah yang status hukumnya belum sepenuhnya tuntas.

Bagi mereka, persoalan pertanahan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen. Ada pula aspek historis penguasaan, batas bidang, kondisi fisik tanah, hak masyarakat, serta kemungkinan munculnya klaim yang saling bertumpang tindih.

Kekhawatiran FPT, penerbitan sertifikat sebelum persoalan tersebut diselesaikan justru dapat membuat sengketa menjadi lebih kompleks di kemudian hari.

Sebab, ketika sebuah sertifikat telah diterbitkan, dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting dalam hubungan hukum atas suatu bidang tanah.

Karena itu, menurut FPT, proses penerbitannya harus dilakukan dengan pemeriksaan yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itu, FPT meminta ATR/BPN Kabupaten Sumbawa Barat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Dalam surat terbukanya, FPT menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta dilakukan audit investigasi secara transparan terhadap seluruh dokumen, warkah, serta riwayat perolehan 373 bidang tanah yang diajukan Pemda Sumbawa Barat.

Kedua, ATR/BPN diminta melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi fisik tanah sesuai dengan dokumen yang diajukan. Pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya klaim pihak lain, tumpang tindih lahan, maupun persoalan hak masyarakat.

Ketiga, FPT meminta ATR/BPN menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak hanya menjalankan proses administratif, tetapi juga memastikan aspek hukum dan kondisi faktual setiap bidang tanah telah terpenuhi.

FPT menekankan pentingnya posisi ATR/BPN sebagai lembaga pertanahan yang profesional dan independen dalam memeriksa setiap permohonan sertifikasi.

Mereka juga meminta ATR/BPN tidak sekadar memberikan legitimasi administratif terhadap tanah yang, menurut FPT, masih menyisakan persoalan dalam proses perolehannya.

FPT menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila proses sertifikasi 373 bidang tanah tetap berjalan tanpa transparansi publik dan penyelesaian persoalan secara menyeluruh.

Mereka mempertimbangkan menggelar aksi massa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Langkah hukum juga disebut menjadi opsi untuk memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai hak masyarakat Taliwang dan Sumbawa Barat.

Meski demikian, hingga surat terbuka tersebut disampaikan, berbagai dugaan persoalan dalam proses pengadaan maupun pembebasan tanah yang disampaikan FPT masih merupakan klaim dari organisasi tersebut.

Karena itu, penjelasan dari ATR/BPN Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemda Sumbawa Barat menjadi penting, terutama terkait status 373 bidang tanah, tahapan sertifikasi, kelengkapan dokumen, riwayat perolehan, serta mekanisme verifikasi yang telah dilakukan.

Bagi FPT, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah 373 bidang tanah tersebut dapat diterbitkan sertifikat, melainkan apakah seluruh proses dan riwayat penguasaannya telah memenuhi aspek hukum, administratif, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Mereka meminta proses tersebut dibuka secara transparan agar tidak menyisakan pertanyaan di kemudian hari.

Sebab, jika persoalan mendasar mengenai riwayat dan hak atas tanah belum benar-benar diselesaikan, penerbitan sertifikat dikhawatirkan justru menjadi titik awal sengketa yang lebih panjang.

Karena itu, FPT kembali menegaskan permintaannya agar ATR/BPN memastikan setiap bidang tanah yang akan disertifikasi benar-benar clear and clean sebelum kepastian hukum diberikan.(P02)