MATARAM, PINTAS.CO.ID – Kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu atau sekadar identitas daerah. Lebih dari itu, kekayaan budaya harus mampu menjadi kekuatan ekonomi yang membuka peluang usaha, menghidupkan pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat menghadiri Dialog Kebudayaan bersama komunitas kebudayaan, akademisi, pegiat budaya se-Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) di Hotel Lombok Garden, Mataram, Rabu (18/11/2026).

Fadli berharap forum dialog dan berbagai kegiatan kebudayaan tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan gerakan nyata yang berdampak terhadap perkembangan kebudayaan sekaligus perekonomian daerah.

“Kita berharap forum dialog dan kegiatan-kegiatan budaya dapat menggerakkan kebudayaan dan ekonomi daerah,” ujar Fadli.

Menurutnya, pemajuan kebudayaan membutuhkan ekosistem yang kuat. Potensi budaya yang dimiliki setiap daerah perlu didukung komunitas yang aktif, tata kelola kelembagaan yang baik, serta pengelolaan ruang-ruang kebudayaan yang mampu menarik kunjungan masyarakat dan wisatawan.

Karena itu, program nasional pemajuan kebudayaan diharapkan menjadi stimulus untuk memperkuat fondasi tersebut.

Pemerintah juga mendorong daerah agar lebih aktif mengusulkan penetapan cagar budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Fadli menegaskan, setiap daerah memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengakuan atas kekayaan budayanya. Namun, upaya tersebut perlu ditopang dokumentasi, kajian, dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Dorongan pemerintah pusat tersebut sejalan dengan agenda revitalisasi dan pemajuan kebudayaan yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk periode 2026–2027.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan NTB, sejumlah program prioritas diarahkan pada penetapan Warisan Budaya Tak Benda, revitalisasi ruang seni dan kawasan bersejarah, serta penguatan pendataan digital kebudayaan.

Salah satu capaian yang menjadi modal penting adalah penetapan tujuh warisan budaya NTB sebagai WBTB nasional.

Di antaranya Sate Rembiga dari Kota Mataram, Temerodok, Belanjakan, dan Tenun Sapit dari Lombok Timur, serta Minasarua dan Tenun Renda dari Bima.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan budaya NTB tidak hanya memiliki nilai historis dan identitas, tetapi juga menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan sumber ekonomi kreatif.

Pada 2027, Dinas Kebudayaan NTB menargetkan sebanyak 100 WBTB dapat memperoleh pengakuan secara nasional.

Target ini menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan dan promosi tradisi, pengetahuan lokal, seni, serta berbagai praktik budaya yang tumbuh di tengah masyarakat.

Selain warisan budaya tak benda, pemerintah daerah juga mendorong kajian dan penetapan kawasan Kota Tua Ampenan di Kota Mataram sebagai kawasan cagar budaya nasional.

Langkah tersebut dinilai strategis untuk menjaga kawasan bersejarah sekaligus membuka peluang pengembangan wisata berbasis sejarah dan budaya.

Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan bersejarah tidak hanya menjadi ruang konservasi, tetapi juga dapat menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Pengembangan kebudayaan di NTB juga diarahkan pada penguatan infrastruktur dan ruang publik yang dapat menjadi pusat aktivitas seni, budaya, pariwisata, serta ekonomi masyarakat.

Salah satu proyek yang masuk dalam agenda revitalisasi adalah Pasar Seni Senggigi di Kabupaten Lombok Barat. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik aktivitas wisata di Lombok tersebut direncanakan mulai direvitalisasi pada awal 2027.

Proyek ini mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp84,5 miliar.

Revitalisasi Pasar Seni Senggigi diharapkan dapat menghadirkan ruang yang lebih representatif bagi aktivitas wisata, pertunjukan seni budaya, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keberadaan fasilitas tersebut juga berpotensi memperkuat hubungan antara sektor kebudayaan dan pariwisata.

Produk kerajinan, pertunjukan tradisional, kuliner lokal, hingga karya pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh ruang promosi yang lebih luas.

Dengan demikian, revitalisasi tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik kawasan, tetapi juga diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga mulai memperkuat pengelolaan kebudayaan melalui pendekatan digital.

Pendataan terhadap 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) menjadi salah satu langkah untuk memperluas dokumentasi sekaligus menjaga keberlanjutan kekayaan budaya daerah. Upaya revitalisasi bahasa daerah juga menjadi bagian dari agenda tersebut.

Digitalisasi dinilai penting agar berbagai pengetahuan, tradisi, ekspresi seni, dan praktik kebudayaan lokal dapat terdokumentasi dengan lebih baik serta lebih mudah diakses oleh generasi berikutnya.

Terlebih, tantangan pemajuan kebudayaan saat ini bukan hanya berkaitan dengan pelestarian warisan leluhur, melainkan juga bagaimana membuatnya tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Melalui penguatan komunitas, revitalisasi ruang budaya, pengakuan warisan budaya, hingga pemanfaatan teknologi digital, NTB memiliki peluang untuk mengembangkan kebudayaan sebagai salah satu kekuatan pembangunan daerah.

Pesan yang mengemuka dalam Dialog Kebudayaan tersebut menjadi pengingat bahwa pelestarian dan pengembangan budaya seharusnya berjalan beriringan.

Kebudayaan perlu dijaga nilai dan identitasnya, sekaligus diberi ruang untuk tumbuh menjadi sumber kreativitas, daya tarik wisata, dan penggerak ekonomi masyarakat.(P02)