BIMA, PINTAS.CO.ID – Harapan ribuan anak dari keluarga kurang mampu di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperoleh pendidikan berkualitas semakin dekat menjadi kenyataan.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang diproyeksikan berdiri di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Program pendidikan berasrama yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah timur NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima.
Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan lahan yang telah dihibahkan khusus untuk kebutuhan proyek pendidikan tersebut.
“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” kata Gubernur Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau lokasi pembangunan, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, saat ini terdapat dua alternatif lokasi yang sedang dikaji. Kedua lahan tersebut memiliki luas sekitar 13 hektare dan 18 hektare serta dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang menjadi konsep utama Sekolah Rakyat.
Gubernur Iqbal menilai pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda NTB yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“Ini adalah investasi sumber daya manusia. Kami ingin memastikan anak-anak NTB memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo yang turut meninjau lokasi menyebut kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pendidikan karena didukung ketersediaan lahan yang memadai.
“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” kata Dody.
Meski demikian, sejumlah aspek teknis masih menjadi perhatian sebelum proses pembangunan dimulai. Beberapa di antaranya meliputi akses jalan menuju lokasi, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga pengaturan fasilitas yang berada di sekitar kawasan pembangunan.
“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelasnya.
Saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan koordinasi serta kajian kelayakan guna memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Hingga kini, Desa Pandai masih menjadi lokasi prioritas dan dinilai memiliki peluang terbesar menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
Apabila terealisasi, kehadiran Sekolah Rakyat di Bima diyakini akan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB.
Program ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah.(P02)
