LOMBOK TIMUR, PINTAS.CO.ID – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya peran petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai ujung tombak penyedia data yang akan menjadi dasar arah pembangunan daerah dan nasional pada masa mendatang.
Karena itu, Bupati Iron, demikian Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin ini biasa disapa, meminta seluruh petugas sensus bekerja secara profesional, teliti, dan turun langsung ke lapangan agar data yang dihimpun benar-benar akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul valid dengan mendatangi langsung warga. Jangan mendata dari jauh dengan mendengar cerita pihak ketiga,” tegas Bupati Iron.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung di Selong, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan dari sensus akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Oleh sebab itu, petugas sensus dituntut tidak hanya mencatat informasi, tetapi juga memastikan setiap data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Senada dengan Bupati Lombok Timur, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wahyudin, menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data ekonomi yang akurat dan terpercaya.
Ia mengatakan, hasil sensus tersebut akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan di masa depan, termasuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Karena itu kualitas data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 harus benar-benar terjaga,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, para petugas sensus diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai metode pendataan serta mampu menjalankan tugas secara profesional sehingga menghasilkan data ekonomi yang valid, berkualitas, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah maupun nasional.(P07)
