JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat digeledah tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu dini hari (3/6/2026).
Penggeledahan ini langsung menjadi perhatian publik karena berlangsung hanya sehari setelah pemerintah merombak jajaran pimpinan lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan pantauan di lokasi, proses penggeledahan masih berlangsung ketika aktivitas perkantoran mulai berjalan pada pagi hari.
Akibatnya, sejumlah pegawai BGN terlihat menunggu di area depan dan lobi gedung karena belum dapat mengakses ruang kerja mereka.
Tak hanya itu, gerbang utama kantor juga sempat ditutup selama penyidik menjalankan proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan di dalam gedung.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejagung belum memberikan penjelasan resmi terkait perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut.
Penyidik juga belum mengungkap dokumen maupun barang bukti yang sedang dicari dalam proses penyelidikan.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung masih belum memperoleh tanggapan resmi.
Penggeledahan ini menjadi sorotan karena terjadi hanya beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan perubahan besar dalam struktur pimpinan BGN.
Pada Selasa malam (2/6/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua wakil kepala lembaga tersebut juga turut diberhentikan.
Pemerintah menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BGN setelah sekitar satu setengah tahun pelaksanaan Program MBG.
Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, masukan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta respons masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Menariknya, sebelum penggeledahan ini terjadi, BGN dan Kejagung diketahui sempat menjalin kerja sama dalam pengawasan Program MBG.
Pada Maret 2026, kedua lembaga menandatangani kerja sama untuk memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan MBG hingga tingkat daerah.
Langkah tersebut bertujuan memastikan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Meski demikian, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah penggeledahan kantor BGN berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG atau perkara lain yang sedang ditangani Kejagung.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Kejagung mengenai latar belakang penggeledahan tersebut, termasuk kemungkinan adanya dugaan pelanggaran hukum yang tengah didalami penyidik.
Kasus ini mendapat perhatian luas karena BGN merupakan lembaga strategis yang bertanggung jawab menjalankan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Program MBG sendiri menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, balita, serta kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.(P01)
