MATARAM, PINTAS.CO.ID – Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menggema di Nusa Tenggara Barat. Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB memadati kawasan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Aksi yang berlangsung tertib itu muncul di tengah pro dan kontra pelaksanaan MBG yang belakangan menjadi perhatian publik.
Massa menilai program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Salah satu orator aksi, Arsa Ali Umar, mengatakan MBG merupakan program yang dampaknya paling dirasakan masyarakat saat ini.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian hingga tingkat bawah.
“Program ini membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, dan membantu pemenuhan gizi secara lebih merata,” ujar Arsa di hadapan massa aksi.
Arsa mengakui perbedaan pandangan terhadap MBG merupakan hal yang wajar. Namun, para relawan, pelaku usaha, dan mitra program memilih turun langsung menyuarakan dukungan agar program yang dinilai memberi manfaat luas tersebut tetap dilanjutkan.
Ia menegaskan, dukungan yang diberikan bukan berarti menutup mata terhadap berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan.
Justru sebaliknya, masyarakat ingin memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Kami ingin program ini dikawal bersama agar tidak ada manipulasi harga maupun penurunan kualitas makanan yang diterima anak-anak,” tegasnya.
Menurut Arsa, jika sebelumnya ditemukan kasus penyimpangan, hal itu lebih disebabkan oleh ulah oknum tertentu dan tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan program. Secara umum, pihaknya menilai implementasi MBG di NTB telah berjalan cukup baik.
Arsa mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah di NTB.
Dengan rata-rata anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per dapur setiap bulan, program MBG dinilai mampu menciptakan perputaran ekonomi yang sangat besar di daerah.
Jika dihitung secara keseluruhan, lebih dari 860 dapur yang aktif beroperasi menghasilkan perputaran dana sekitar Rp860 miliar setiap bulan. Dalam setahun, nilai tersebut berpotensi melampaui Rp10 triliun.
“Manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari tenaga kerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan hingga masyarakat penerima manfaat yang mendapatkan asupan gizi lebih baik,” katanya.
Ia juga membantah anggapan bahwa program MBG hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurutnya, sistem pengelolaan program telah dilengkapi mekanisme pengawasan berlapis sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Arsa menjelaskan, pencairan anggaran harus melalui persetujuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan petugas Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, pengawasan juga melibatkan auditor internal, akuntan, hingga lembaga negara seperti BPK dan BPKP.
“Dengan sistem pengawasan tersebut, peluang terjadinya kerugian negara sangat kecil,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi massa, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal turun langsung menemui peserta aksi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan program MBG, namun sekaligus memberikan peringatan keras kepada pengelola SPPG yang terbukti melakukan penyimpangan.
Gubernur Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya pengelola yang masih mengambil keuntungan tambahan dari belanja bahan baku.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat dan bertentangan dengan tujuan utama program.
“Kalau nanti program ini terus berjalan dan masih ada yang melakukan praktik seperti itu, saya orang pertama bersama Satgas dan BGN yang akan menindak dan menutup dapurnya,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan massa aksi.
Ia menekankan bahwa MBG tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Seluruh anggaran yang dialokasikan harus benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Saya sudah turun langsung ke beberapa lokasi. Masih ada yang mencari margin tambahan dari bahan baku sehingga kualitas makanan menurun. Ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Karena itu, Gubernur Iqbal meminta seluruh pengelola SPPG menghentikan praktik tersebut dan kembali menjalankan program sesuai tujuan awalnya.
“Kalau yang selama ini sudah bekerja sesuai aturan, alhamdulillah. Tapi yang masih mengambil keuntungan tambahan dari bahan baku, berhenti mulai hari ini. Luruskan niat dan jalankan amanah dengan baik,” ujarnya.
Di hadapan puluhan ribu peserta aksi, Gubernur Iqbal juga berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi yang berkembang di NTB kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan optimal di daerah.
“Setiap aspirasi yang muncul harus kita sampaikan. Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga suara masyarakat NTB juga harus didengar,” pungkasnya.(P02)
