JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai Indonesia tengah menghadapi persoalan serius dalam sistem pemberantasan korupsi.
Menurutnya, maraknya pengungkapan kasus korupsi belakangan ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem jauh lebih penting dibanding sekadar menangkap pelaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan bertema “Mengapa Korupsi Masih Terjadi?”, pada Jumat malam (10/7/2026).
Ia menyinggung berbagai kasus korupsi yang tengah menjadi perhatian publik, mulai dari pengungkapan kasus yang ditangani Kortas Tipidkor Polri terkait dugaan korupsi batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel, hingga operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perkembangan hari-hari ini wajar membuat masyarakat terus bertanya, mengapa korupsi terus terjadi dan mengapa kita seperti belum mampu menyelesaikannya,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, fenomena tersebut sebenarnya telah lama ia kaji. Bahkan, ia mengaku telah menuangkannya dalam sejumlah buku, salah satunya “Demokrasi, Transisi dan Korupsi” yang diterbitkan pada 2012.
Dalam buku itu, ia menjelaskan secara teoritis bagaimana korupsi berkembang di negara demokrasi, sekaligus membandingkan berbagai negara yang dinilai berhasil maupun gagal memberantas korupsi.
Fahri Hamzah mengatakan, secara teori demokrasi seharusnya menjadi sistem yang mampu mencegah korupsi karena menjunjung tinggi keterbukaan, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Namun, ia menilai realitas di berbagai negara justru menunjukkan kondisi yang berbeda.
“Ada banyak negara yang tergolong otoriter atau non-demokratis, tetapi justru dianggap berhasil memberantas korupsi,” ujarnya.
Menurut Fahri Hamzah, kondisi tersebut menjadi paradoks karena sistem otoriter umumnya tidak memiliki keterbukaan, partisipasi publik, maupun mekanisme akuntabilitas yang kuat.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memperluas wawasan agar mampu memahami persoalan korupsi secara lebih utuh, sekaligus ikut mendorong lahirnya gagasan baru dalam upaya pemberantasannya.
Fahri Hamzah menegaskan bahwa korupsi bukan semata-mata persoalan moral individu, melainkan persoalan sistem.
Ia mengungkapkan, gagasan tersebut juga telah ia tuliskan dalam buku keduanya yang membahas arah baru pemberantasan korupsi saat proses revisi Undang-Undang KPK berlangsung.
Menurut Fahri Hamzah, penegakan hukum yang tidak diawasi justru berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan.
“Itulah sebabnya dalam revisi Undang-Undang KPK kita menghadirkan lembaga pengawas. Setiap penggunaan kewenangan negara harus memiliki mekanisme pengawasan karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan jika tidak diawasi,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 itu menegaskan bahwa tanpa pembenahan sistem, mustahil sebuah negara mampu keluar dari jerat korupsi.
“Korupsi bukan hanya tindakan individu, tetapi merupakan hasil dari sebuah sistem. Tanpa perbaikan sistem, tidak akan ada negara yang benar-benar bebas dari korupsi,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya memburu pelaku.
“Anti korupsi adalah upaya memperbaiki keseluruhan sistem. Selama sistemnya belum diperbaiki, korupsi akan terus berulang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah juga menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.
Ia menegaskan bahwa penyebab korupsi tidak cukup dijelaskan hanya dengan pendekatan moral, tetapi harus dilihat dari kualitas sistem yang dibangun.
“Fenomena korupsi tidak bisa dijawab hanya dengan moral. Jawabannya adalah sistem,” katanya.
Sebagai ilustrasi, Fahri Hamzah membandingkan kondisi Batam dengan Singapura.
Menurutnya, masyarakat Indonesia yang berada di Singapura secara otomatis mengikuti budaya disiplin yang berlaku di sana, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan hingga mematuhi aturan larangan merokok.
Sebaliknya, warga Singapura yang datang ke Batam justru cenderung mengikuti kebiasaan yang lebih longgar terhadap aturan.
“Begitu kembali ke Singapura mereka disiplin lagi. Artinya, yang membentuk perilaku adalah sistem,” ujarnya.
Fahri Hamzah menilai sistem yang buruk, baik di lingkungan birokrasi maupun institusi negara, dapat mendorong orang-orang yang awalnya baik menjadi terlibat dalam praktik korupsi.
“Kita melihat banyak orang akhirnya terlibat korupsi. Itu merupakan hasil dari sistem yang buruk,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sistem negara dibangun dari berbagai unsur, mulai dari falsafah, definisi, aturan, prosedur, undang-undang, hingga berbagai regulasi turunannya.
Karena itu, menurut Fahri Hamzah, definisi tindak pidana korupsi harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir ataupun penggunaan pasal yang bersifat elastis.
“Hukum harus memberikan kepastian. Definisi korupsi harus jelas dan tidak boleh membuka ruang tafsir yang terlalu luas,” ujarnya.
Berdasarkan hasil kajiannya, Fahri Hamzah menyebut terdapat empat unsur utama dalam tindak pidana korupsi, yakni adanya pelaku, adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta adanya kerugian keuangan negara.
“Empat unsur itu harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(P01)






