SUMBAWA BARAT, PINTAS.CO.ID – Lonjakan anggaran belanja modal tanah hingga Rp163,38 miliar dalam APBD Perubahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2024 menjadi sorotan Front Pemuda Taliwang (FPT).

Organisasi tersebut melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait penganggaran tersebut ke Polres Sumbawa Barat.

Laporan itu dilayangkan FPT kepada Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasat Reskrim pada Kamis (13/8/2026). Surat bernomor 165/FPT KSB/VIII/2026 tersebut dilengkapi satu berkas dokumen pendukung, termasuk lampiran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Barat.

Presiden FPT, M. Sahril Amin Dea Naga mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, hak masyarakat untuk berperan dalam pemberantasan korupsi memiliki dasar hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Bersama surat ini, kami menyampaikan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat,” kata Sahril Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

FPT menyoroti angka dalam lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2024. Berdasarkan dokumen yang mereka jadikan dasar laporan, alokasi awal belanja modal tanah dalam APBD murni 2024 tercatat sebesar Rp7.476.862.500.

Namun dalam APBD Perubahan, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp163.386.462.989. Dengan penambahan tersebut, total alokasi belanja modal tanah menjadi Rp170.863.325.489.

Jika dibandingkan dengan anggaran awal, tambahan tersebut setara dengan sekitar 2.185 persen dari pagu semula.

Bagi FPT, perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan karena nilai tambahan anggaran yang sangat besar itu, menurut mereka, dicantumkan dalam nomenklatur belanja secara “gelondongan”.

FPT menyebut dokumen yang mereka periksa tidak memuat secara rinci sub-kegiatan belanja, objek tanah yang akan dibeli, titik lokasi atau koordinat, maupun luas hamparan tanah yang menjadi sasaran pengadaan.

Kondisi tersebut dinilai FPT perlu diperiksa lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk mengetahui dasar perencanaan, kebutuhan anggaran, hingga objek pengadaan tanah yang sebenarnya.

Dalam laporannya, FPT juga mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

UU Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan dengan memperhatikan antara lain rencana tata ruang, rencana pembangunan nasional atau daerah, rencana strategis, serta rencana kerja instansi yang membutuhkan tanah. Pengadaan tanah juga dilakukan melalui tahapan perencanaan dan melibatkan pemangku kepentingan.

Atas dasar itu, FPT mempertanyakan bagaimana tambahan anggaran sebesar Rp163,38 miliar dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan apabila objek tanah, lokasi, kebutuhan, serta tahapan pengadaannya belum terlihat secara jelas dalam dokumen yang mereka telaah.

FPT menduga pola penganggaran tersebut berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menelusuri apakah terdapat unsur pidana dalam proses penyusunan hingga pengesahan anggaran tersebut.

Namun, dugaan tersebut masih sebatas laporan masyarakat dan belum merupakan kesimpulan hukum. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain struktur anggaran, FPT mempertanyakan aspek waktu pelaksanaan pengadaan tanah.

Menurut mereka, APBD Perubahan 2024 disahkan ketika waktu pelaksanaan anggaran tersisa relatif singkat hingga akhir tahun.

Dalam kondisi demikian, FPT menilai perlu ditelusuri bagaimana proses pengadaan tanah dengan nilai ratusan miliar rupiah dapat dilaksanakan secara transparan, termasuk tahapan penilaian tanah, verifikasi objek, serta proses musyawarah dengan pihak yang berhak.

FPT khawatir kondisi tersebut membuka ruang terjadinya transaksi yang tidak sesuai prosedur atau harga tanah yang tidak wajar.

Meski demikian, potensi kerugian negara yang disebut dalam laporan tersebut juga masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh pihak yang berwenang. Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, belum dapat disimpulkan telah terjadi kerugian negara maupun tindak pidana korupsi.

Sebagai bahan awal, FPT menyerahkan sejumlah dokumen kepada Polres Sumbawa Barat. Di antaranya salinan atau foto lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2024 yang memuat perubahan anggaran belanja modal tanah, dari sekitar Rp7,47 miliar menjadi Rp170,86 miliar.

FPT juga melampirkan dokumen APBD murni KSB 2024, catatan rapat Badan Anggaran, serta berita acara yang mereka anggap relevan untuk mendukung laporan.

Dengan dokumen tersebut, FPT meminta aparat kepolisian melakukan penelaahan terhadap proses penganggaran, pihak-pihak yang terlibat, serta dasar hukum dan administratif penambahan anggaran tersebut.

FPT meminta Kapolres Sumbawa Barat menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan.

Mereka juga meminta aparat memanggil dan memeriksa Ketua serta anggota TAPD Kabupaten Sumbawa Barat, pimpinan Banggar DPRD KSB, dan kepala organisasi perangkat daerah terkait selaku pengguna anggaran.

Pemeriksaan tersebut, menurut FPT, diperlukan untuk mengetahui siapa yang mengusulkan penambahan anggaran, apa dasar kebutuhannya, tanah mana yang menjadi objek pengadaan, serta bagaimana proses penganggaran hingga akhirnya disahkan dalam APBD Perubahan 2024.

Sahril Amin berharap laporan tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Ia menegaskan, langkah FPT bukan sekadar mempersoalkan besarnya angka anggaran, tetapi mendorong agar penggunaan uang daerah dapat dipastikan memiliki dasar perencanaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Harapan kami, laporan ini segera mendapat atensi demi tegaknya supremasi hukum, keadilan, dan bersihnya tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dari praktik mafia tanah dan korupsi,” ujarnya.

Kini, bola berada di tangan aparat penegak hukum untuk menelusuri laporan tersebut dan memastikan apakah lonjakan anggaran belanja modal tanah yang menjadi sorotan FPT memang sekadar persoalan administrasi penganggaran atau terdapat pelanggaran hukum yang lebih serius.(P02)