MATARAM, PINTAS.CO.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal mulai memperkuat fondasi pemerintahan dari dalam. Bukan hanya soal program dan anggaran, pembenahan diarahkan pada “mesin” birokrasi agar Pemprov NTB lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan.
Penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), koordinasi dan pengawasan internal, kesiapsiagaan menghadapi bencana hingga pemulihan Desa Adat Sade menjadi sejumlah agenda strategis yang dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB, Senin (24/8/2026).
Rapim yang berlangsung di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, itu dipimpin langsung Gubernur Iqbal bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair. Hadir pula para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro serta Direktur Rumah Sakit lingkup Pemprov NTB.
Salah satu fokus utama rapat adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Bagi Gubernur Iqbal, kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan sistem administrasi kepegawaian. Manajemen talenta menuntut perubahan cara pandang ASN dalam membangun dan menunjukkan kapasitas dirinya.
Setiap ASN didorong untuk aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak serta prestasi. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pemetaan potensi, kebutuhan organisasi sekaligus pengembangan karier aparatur.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegas Gubernur Iqbal.
Melalui sistem ini, Pemprov NTB juga akan memetakan kebutuhan dan kompetensi ASN secara lebih terukur. Langkah tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, Iqbal menilai pemerintah tidak bisa terus menjadikan penambahan anggaran sebagai satu-satunya solusi. Optimalisasi sumber daya yang sudah tersedia justru harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” katanya.
Pembenahan internal juga menyentuh aspek koordinasi dan pengawasan. Gubernur Iqbal meminta seluruh perangkat daerah memperkuat komunikasi serta pengendalian sejak persoalan masih berada pada tahap awal.
Menurutnya, koordinasi yang terlambat berpotensi membuat persoalan kecil berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta tidak berjalan sendiri-sendiri ketika membawa nama pemerintah provinsi di tengah masyarakat.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujar Gubernur Iqbal.
Semangat kerja terintegrasi tersebut juga menjadi pelajaran dari pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat menangani dampak gempa berkekuatan M7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dari pengalaman tersebut, Pemprov NTB mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB dengan personel dan pembagian tugas yang telah dipetakan sejak awal. Unsurnya mencakup logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian.
Satgas tersebut nantinya ditetapkan melalui keputusan gubernur dan akan menjalani simulasi secara berkala setiap enam bulan. Ketika bencana terjadi, struktur tersebut diharapkan dapat langsung diaktifkan tanpa harus kembali membangun koordinasi dari nol.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Gubernur Iqbal.
Pengalaman di NTT, lanjutnya, menunjukkan pentingnya kesiapan tersebut. Kehadiran tim NTB yang membawa unsur medis, logistik, dapur umum dan layanan lainnya mendapat sambutan positif dari masyarakat terdampak. Tim tersebut bahkan diterima layaknya keluarga sendiri.
Agenda lain yang menjadi perhatian dalam Rapim adalah pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade, Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberi ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam proses pemulihan.
Pemerintah tetap berperan memberikan pendampingan dan pengawasan, namun masyarakat adat ditempatkan sebagai bagian penting dalam menentukan arah rekonstruksi.
Bagi Gubernur Iqbal, pemulihan Sade tidak bisa hanya dihitung dari berapa bangunan yang berhasil didirikan kembali.
Desa Adat Sade memiliki nilai budaya yang jauh lebih besar karena menjadi bagian dari ruang hidup, sejarah dan identitas masyarakat Sasak.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” kata Gubernur Iqbal.
Karena itu, proses pemulihan harus berjalan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi tetap menjaga karakter dan keaslian desa adat tersebut.
Rangkaian pembahasan dalam Rapim memperlihatkan arah pembenahan Pemprov NTB yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.
Pemerintah juga tengah membangun fondasi birokrasi, memperkuat kapasitas ASN, merapikan koordinasi lintas sektor dan memastikan kesiapan menghadapi situasi darurat.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkas Gubernur Iqbal.(P01)
