MATARAM, PINTAS.CO.ID – Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menjadi perhatian.
Penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk memastikan masyarakat lebih mudah memperoleh informasi pemerintahan yang akurat, jelas, dan sesuai ketentuan.
Penguatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam audiensi Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB bersama Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, di Ruang Rapat Sekda, Selasa (29/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Abul Chair menekankan bahwa pengelolaan informasi publik bukan sekadar persoalan menyampaikan data kepada masyarakat.
Setiap informasi mengenai program maupun kebijakan pemerintah membutuhkan ketelitian, kepastian data, serta proses pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.
“Proses yang dijalankan di PPID OPD bukan sesuatu yang mudah. Dalam menyampaikan informasi terkait program, dibutuhkan ketelitian dan kepastian,” ujar Abul Chair.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Akses terhadap informasi publik menjadi bagian penting agar masyarakat dapat ikut mengawal jalannya pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Abul Chair juga mengapresiasi peran KI NTB dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut dia, penyelesaian sengketa informasi sekaligus pemberian ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian penting dalam menjaga hak publik.
“Langkah yang dilakukan KI NTB dalam mengawal keterbukaan informasi sangat baik. Selain banyak sengketa informasi yang diselesaikan, KI juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk tahu,” katanya.
Ketua KI Provinsi NTB, Sahnam mengungkapkan, sepanjang 2026 pihaknya telah menangani hampir 27 kasus sengketa informasi.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan PPID di setiap OPD. Menurut Sahnam, pelayanan informasi yang tertata dan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dapat membantu memastikan permintaan masyarakat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Perbaikan layanan PPID perlu terus dilakukan, terutama dalam memberikan informasi berdasarkan SOP yang telah ditetapkan,” ujar Sahnam.
Ia menjelaskan, masyarakat yang mengajukan permintaan informasi harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh PPID masing-masing OPD.
Di sisi lain, PPID OPD juga dapat berkonsultasi dengan KI NTB ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
Sahnam berharap peran KI NTB ke depan tidak hanya berkutat pada penyelesaian sengketa informasi. KI juga diharapkan dapat lebih terlibat dalam pembinaan PPID OPD bersama PPID Utama Pemprov NTB.
“Harapannya, KI dapat menjadi bagian dari pembinaan PPID OPD, selain PPID Utama, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi dapat semakin tertata,” jelasnya.
Wakil Ketua KI Provinsi NTB, Sansuri menambahkan, NTB secara nasional berada dalam kelompok daerah dengan capaian keterbukaan informasi yang baik.
Namun, penguatan tata kelola tetap diperlukan, terutama pada tingkat PPID OPD. Posisi Sekda NTB dinilai strategis karena menjadi atasan langsung PPID Utama Pemprov NTB.
“Sekda merupakan atasan langsung PPID Utama Pemprov NTB. Karena itu, penguatan koordinasi dan pembinaan PPID menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik,” jelas Sansuri.
Ia mengungkapkan, sejumlah permintaan informasi yang ditangani KI NTB berkaitan dengan dokumen kontrak proyek, pengadaan barang dan jasa, Anggaran Dana Desa, hingga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada sejumlah OPD.
Untuk informasi DBHCHT, permintaan informasi banyak berkaitan dengan aktivitas advokasi organisasi masyarakat sipil, termasuk isu tenaga kerja.
Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang cukup sering muncul dalam penanganan sengketa informasi di KI NTB.
Kondisi itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik tidak hanya menyangkut informasi umum pemerintahan, tetapi juga menyentuh penggunaan anggaran dan pelaksanaan program yang memiliki kepentingan publik.
Selain menyelesaikan sengketa, KI NTB memiliki kewenangan melakukan pengukuran kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh NTB.
Pengukuran tersebut dilakukan melalui mekanisme e-Monev dengan indikator yang mengacu pada ketentuan Komisi Informasi Pusat.
Menurut Sansuri, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi instrumen bagi Pemprov NTB untuk melihat sejauh mana masing-masing OPD memenuhi standar keterbukaan informasi.
Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi OPD yang masih menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Yang perlu kita lihat ke depan adalah OPD mana yang belum informatif dan apa kendala yang dihadapi. Ukurannya berdasarkan e-Monev dengan indikator layanan dan dokumen badan publik sesuai ketentuan KI Pusat,” terangnya.
Bagi Pemprov NTB, penguatan PPID menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Keterbukaan informasi tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi publik.
Sinergi antara PPID Utama, PPID OPD, KI NTB, dan masyarakat pun dinilai menjadi kunci agar pelayanan informasi publik semakin tertib, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Evaluasi terhadap OPD yang belum memenuhi standar keterbukaan selanjutnya menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.(P02)






