TANGERANG, PINTAS.CO.ID – Kepastian tata ruang menjadi salah satu kunci agar pembangunan dan investasi di daerah tidak tersandera persoalan administratif.
Karena itu, Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia.
Desakan tersebut disampaikan Fauzan Khalid dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Rabu (23/9/2026).
Menurut dia, percepatan RDTR bukan sekadar persoalan dokumen tata ruang, melainkan berkaitan langsung dengan kepastian hukum, pengendalian pembangunan, hingga iklim investasi di daerah.
“Penetapan RDTR sangat urgen karena berfungsi sebagai instrumen operasional yang merinci Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota secara spasial dan mendalam. Selain itu, sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang,” kata Fauzan Khalid.
Mantan Bupati Lombok Barat dua periode 2016-2024 itu menjelaskan, keberadaan RDTR memiliki posisi penting karena menjadi salah satu dasar dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Dengan RDTR yang jelas dan terukur, menurut Fauzan Khalid, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat dalam memberikan kepastian bagi investor maupun pelaku usaha mengenai pemanfaatan ruang di suatu wilayah.
Kepastian tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan daerah untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tanpa tata ruang yang jelas, proses pembangunan berpotensi menghadapi persoalan dalam menentukan lokasi, perizinan, maupun kesesuaian kegiatan dengan rencana pembangunan daerah.
“RDTR juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendali pemanfaatan ruang agar pembangunan fisik selaras dengan daya dukung lingkungan,” ujar Fauzan Khalid.
Selain menjadi instrumen pengendalian, RDTR dapat digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam menyusun berbagai program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Fauzan Khalid mengatakan, percepatan penetapan RDTR juga mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI melalui penetapan anggaran untuk tahun 2027.
Menurut dia, dukungan anggaran tersebut penting agar proses penyusunan hingga penetapan RDTR dapat berjalan lebih cepat dan tidak berlarut-larut di berbagai daerah.
Pemerintah Presiden Prabowo, kata Fauzan Khalid, menargetkan penetapan RDTR di seluruh Indonesia dapat dituntaskan pada 2029.
Target tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama karena penyusunan RDTR tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis tata ruang, tetapi juga harus memperhatikan kondisi wilayah, kebutuhan pembangunan, kepentingan masyarakat, serta arah pertumbuhan ekonomi daerah.
Fauzan Khalid yang pernah menjabat Ketua KPU NTB periode 2008-2013 itu menilai percepatan RDTR harus berjalan beriringan dengan pembenahan data tata ruang agar kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Fauzan Khalid juga menyoroti persoalan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh Kementerian ATR/BPN.
Ia mengatakan, persoalan sinkronisasi data LSD masih kerap ditemukan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke berbagai daerah.
Menurut Fauzan Khalid, pemerintah daerah sering memiliki aspirasi maupun data mengenai kondisi lahan di wilayahnya yang belum sepenuhnya sinkron dengan data yang digunakan dalam penetapan LSD oleh pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta Kementerian ATR/BPN melibatkan dan mendengarkan pemerintah daerah sebelum menetapkan LSD.
“Dengar apa yang disampaikan para kepala daerah. Jangan lagi ada LSD yang tidak sinkron, karena masalah ini banyak menjadi keluhan para kepala daerah,” tegasnya.
Fauzan Khalid mengakui, perlindungan lahan sawah memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Penetapan LSD merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan produksi pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan pertanian.
Namun, pada saat yang sama, menurut dia, pemerintah juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sinilah sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting. Kebijakan perlindungan lahan pertanian harus memiliki basis data yang akurat sehingga tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan kondisi faktual di lapangan.
“Sinkronisasi ini perlu dilakukan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terhambat oleh kebijakan ketahanan pangan,” ujar Fauzan Khalid.
Dengan demikian, percepatan RDTR dan pembenahan data LSD menjadi dua pekerjaan tata ruang yang saling berkaitan.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan lahan pertanian strategis tetap terlindungi untuk menjaga ketahanan pangan. Di sisi lain, tata ruang juga harus memberikan kepastian bagi pembangunan dan investasi.
Bagi Fauzan Khalid, keseimbangan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Tata ruang, kata dia, pada akhirnya bukan hanya soal menentukan peruntukan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan terarah, lingkungan tetap terlindungi, ketahanan pangan terjaga, dan kegiatan ekonomi daerah tetap memiliki ruang untuk tumbuh.(P01)






