MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB tidak cukup berhenti pada peningkatan pelayanan medis.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) ingin rumah sakit rujukan utama tersebut menjadi institusi yang mampu membangun sistem, budaya kerja, dan standar pelayanan yang dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit daerah lainnya.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri pelaksanaan Survei Akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, Rabu (30/9/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, posisi RSUD Provinsi sebagai rumah sakit rujukan utama membuat kualitas tata kelola di dalamnya memiliki dampak lebih luas terhadap sistem pelayanan kesehatan di NTB.
“Semakin tinggi standar RSUD Provinsi, semakin tinggi pula standar yang dapat kita dorong pada rumah sakit-rumah sakit di kabupaten dan kota,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia mengatakan, penguatan RSUD Provinsi merupakan bagian dari pendekatan pembenahan pemerintahan yang menempatkan institusi utama sebagai penggerak perubahan.
Jika institusi rujukan mampu menunjukkan standar pelayanan dan tata kelola yang kuat, standar tersebut dapat menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan lain di daerah.
Bagi Gubernur Iqbal, survei akreditasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses untuk memperoleh status atau hasil penilaian tertentu.
Lebih dari itu, akreditasi merupakan bagian dari quality assurance atau penjaminan mutu untuk memastikan sistem pelayanan rumah sakit berjalan secara konsisten.
Ia menekankan, rumah sakit merupakan sebuah sistem yang tidak dapat bergantung hanya pada figur tertentu, baik direktur maupun tenaga medis.
Seluruh unsur harus bekerja dalam sistem dan budaya organisasi yang sama. “Rumah sakit ini akan maju kalau seluruh sistem, dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, satpam, sampai dokter spesialis, semuanya memiliki budaya kerja yang baik. Ini soal corporate culture,” katanya.
Karena itu, pembenahan RSUD Provinsi NTB menurutnya harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyentuh pelayanan medis, tetapi juga pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kapasitas pegawai, kesejahteraan, urusan umum, hingga sarana dan prasarana.
Hal-hal yang kerap dianggap sebagai persoalan pendukung, seperti kondisi gedung, atap, pendingin ruangan, kebersihan, keamanan, serta fasilitas lainnya, juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan rumah sakit.
“Ini satu kesatuan yang utuh. Tidak mungkin memperbaiki pelayanan tanpa sistem pengawasan yang baik. Tidak mungkin memperbaiki rumah sakit tanpa pengelolaan SDM yang baik, termasuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam proses survei akreditasi, Gubernur Iqbal juga meminta seluruh jajaran rumah sakit terbuka terhadap kondisi yang sebenarnya. Kekurangan, menurutnya, tidak perlu ditutupi karena justru dapat menjadi titik awal untuk melakukan perbaikan.
“Kalau sekarang kita kurang, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan sudah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap para surveior tidak hanya memberikan penilaian formal, tetapi juga menyampaikan catatan dan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Saya sangat terbuka dan berharap bisa mendapatkan catatan-catatan pribadi dari masing-masing surveior mengenai apa yang harus kita lakukan di rumah sakit ini,” ungkapnya.
Masukan tersebut dinilai penting karena para surveior melihat langsung sistem dan praktik pelayanan di RSUD Provinsi NTB selama proses berlangsung.
Perspektif objektif dari pihak eksternal diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menemukan aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
Selain tata kelola, Gubernur Iqbal menyoroti pentingnya pengelolaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurutnya, rumah sakit membutuhkan data yang baik agar evaluasi dan kebijakan dapat dilakukan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making.
Lebih jauh, ia ingin RSUD Provinsi NTB berkembang menjadi learning institution, yakni institusi yang terus belajar, mengevaluasi praktik yang berjalan, meninggalkan pendekatan yang sudah tidak relevan, dan mengadopsi cara baru sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Kalau institusi tidak terus belajar, kita akan tertinggal. Tantangannya adalah bagaimana institusi ini bisa menjadi learning institution yang terus belajar dan menyempurnakan dirinya dari waktu ke waktu,” katanya.
Perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, menurutnya menjadi salah satu tantangan yang perlu direspons melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan beradaptasi.
Sementara itu, Ketua Surveior LAM-KPRS RSUD Provinsi NTB, Prof. dr. Mansyur Arif, menegaskan bahwa survei akreditasi bukan proses untuk mencari kesalahan rumah sakit.
Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem pelayanan, mutu, dan keselamatan pasien telah dibangun, diterapkan, dievaluasi, serta diperbaiki secara berkelanjutan.
“Akreditasi bukanlah tentang seberapa baik rumah sakit mempersiapkan diri menghadapi survei, tetapi bagaimana standar tetap dijalankan dengan baik ketika survei telah selesai,” ujar Prof. Mansyur.
Ia menjelaskan, survei dilakukan secara objektif, profesional, konstruktif, dan transparan melalui penilaian dokumen, observasi langsung terhadap implementasi pelayanan, serta wawancara dengan pihak terkait.
Salah satu perhatian utama adalah patient experience, atau pengalaman pasien selama menerima pelayanan.
Mutu dan keselamatan pasien, kata dia, harus menjadi bagian dari praktik sehari-hari, bukan sekadar standar yang ditampilkan ketika rumah sakit menghadapi survei akreditasi.
Tim surveior juga akan melihat komunikasi dan kolaborasi antarprofesi, mulai dari dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lainnya hingga tenaga penunjang.
Dengan demikian, mutu rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh dokter, obat, alat kesehatan, maupun fasilitas. Sistem kerja, komunikasi, budaya organisasi, dan kemampuan setiap unsur menjalankan perannya juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang aman dan bermutu.
Seluruh jajaran rumah sakit pun didorong untuk terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya, termasuk kendala dan aspek yang masih perlu diperbaiki.
Bagi Pemprov NTB, survei akreditasi diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus membangun sistem pelayanan yang mampu memperbaiki dirinya secara berkelanjutan.
Penguatan tata kelola, SDM, sarana prasarana, budaya kerja, pengelolaan data, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien diharapkan membuat RSUD Provinsi NTB semakin mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, manusiawi, dan dipercaya masyarakat.
Sebagai rumah sakit rujukan utama milik Pemprov NTB, RSUD Provinsi juga diharapkan menjadi salah satu penggerak peningkatan standar pelayanan rumah sakit di kabupaten dan kota.
“Buat kami, survei ini adalah upaya kita untuk menciptakan momentum. Momentum untuk pembenahan ke depan. Kita perlu sistem yang bisa membenahi dirinya sendiri ke depan,” pungkas Gubernur Iqbal.(P02)






