JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperkuat standar operasional prosedur (SOP) internal sekaligus menyusun standar minimal pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur dalam mengawasi kualitas layanan pemerintah.

Menurut Fauzan Khalid, keberadaan standar pelayanan yang jelas penting agar pengawasan terhadap kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara dan daerah tidak berhenti pada penanganan laporan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perbaikan sistem pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Fauzan Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

“Ombudsman bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membuat standar minimal pelayanan publik,” kata Fauzan Khalid.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II/Pulau Lombok itu menilai, penguatan standar pelayanan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih terukur.

Dengan adanya standar minimal, masyarakat maupun lembaga pengawas memiliki acuan yang lebih jelas untuk menilai apakah sebuah layanan telah memenuhi ketentuan yang semestinya.

Fauzan Khalid juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut dia, pekerjaan Ombudsman dalam mengawasi pelayanan kementerian dan lembaga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak tertentu, terutama ketika pengawasan tersebut menyentuh persoalan yang selama ini belum dibenahi.

“Ketika apa yang dikerjakan Ombudsman banyak mendapat apresiasi masyarakat, pasti ada pihak yang tidak senang dan merasa dirugikan. Bahkan bisa saja Ombudsman akan mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang dirugikan agar tidak melakukan tugas dan fungsinya,” ujarnya.

Karena itu, Fauzan Khalid menilai penguatan SOP internal menjadi kebutuhan penting. SOP yang kuat, kata dia, dapat menjadi fondasi agar Ombudsman menjalankan tugas secara konsisten, profesional, efektif, dan efisien.

Penguatan tata kelola internal juga dinilai penting untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditangani berdasarkan prosedur yang jelas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

“Karena itu, penguatan SOP internal menjadi sangat penting dilakukan agar lembaga pengawas pelayanan publik ini semakin kredibel dan dipercaya publik,” jelas Fauzan Khalid, yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016-2024).

Fauzan Khalid menegaskan, dukungan terhadap Ombudsman perlu diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia berharap pengawasan terhadap pelayanan publik tidak hanya berfokus pada kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Perwakilan Ombudsman di daerah, menurutnya, juga perlu mengambil peran lebih aktif karena berbagai persoalan pelayanan publik justru bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

“Komisi II DPR RI mendukung Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Tujuannya agar pelayanan publik semakin baik hingga menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.

Fauzan Khalid yang pernah menjabat Ketua KPU NTB periode 2008-2013 itu juga mendorong perwakilan Ombudsman di daerah segera membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, koordinasi tersebut dapat diawali dengan membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Segera saja deklarasikan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Fauzan Khalid mengatakan, pengawasan dapat dimulai dari sektor-sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan, misalnya, menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena kualitas layanan di dua bidang tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Selain itu, berbagai layanan publik lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat juga dinilai perlu masuk dalam ruang pengawasan Ombudsman di daerah.

Lebih jauh, Fauzan Khalid mendorong Ombudsman mengembangkan pendekatan pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus per kasus.

Menurutnya, laporan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam kerja Ombudsman. Namun, hasil pengawasan juga sebaiknya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan pelayanan publik dan kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi perbaikan sistem.

“Untuk ke depannya, Ombudsman tidak saja mengangkat isu kasus per kasus dalam pengawasan. Namun, bisa ditambahkan dengan memberi rekomendasi terhadap kementerian atau lembaga untuk memperbaiki pelayanan publik, termasuk kepada pemda, BUMN maupun BUMD,” kata Fauzan Khalid.

Pendekatan tersebut, menurut Fauzan Khalid, dapat membuat fungsi Ombudsman tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan dalam pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan.

Dengan standar minimal pelayanan yang jelas, SOP internal yang kuat, serta pengawasan yang menjangkau pemerintah pusat dan daerah, Ombudsman diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara kredibel.

Bagi Fauzan Khalid, tujuan akhirnya tetap sama, yakni memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dorongan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.(P01)