JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Industri perjalanan ibadah Umrah memasuki fase pembenahan. Di tengah langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap ribuan penyelenggara, perusahaan travel dituntut tidak lagi hanya mengandalkan strategi penjualan, tetapi juga memperkuat legalitas, transparansi, kualitas pelayanan, dan tata kelola bisnis.

Momentum ini menjadi perhatian BERSATHU dalam BERSATHU Executive Summit 2026 yang digelar pada 7–8 Oktober 2026 di Arosa Hotel Jakarta.

Melalui forum bertema “Growth • Partnership • Governance”, BERSATHU mendorong perusahaan travel Umrah membangun bisnis yang lebih profesional, adaptif terhadap perkembangan digital, serta berkelanjutan di tengah persaingan industri.

Forum tersebut mempertemukan pemilik perusahaan (owner), pengambil keputusan (decision maker), praktisi industri, dan mitra strategis untuk membahas arah pengembangan bisnis travel Umrah, mulai dari strategi pemasaran hingga penguatan kepatuhan dan kemitraan lintas sektor.

Penyelenggaraan forum ini berlangsung di tengah kebijakan pemerintah yang semakin menekankan pentingnya legalitas dan rekam jejak penyelenggara perjalanan ibadah Umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap sekitar 3.900 penyelenggara travel Umrah.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan kepatuhan, legalitas, dan rekam jejak perusahaan yang melayani perjalanan ibadah masyarakat.

Dahnil juga menyatakan pemerintah belum membuka izin baru bagi travel Umrah dan memilih melakukan verifikasi menyeluruh terhadap penyelenggara yang telah beroperasi.

“Pasti, kami akan verifikasi ketat. Mana yang punya track record buruk akan kami blokir atau saya cabut izinnya,” tegas Dahnil.

Menurutnya, langkah verifikasi diperlukan karena pemerintah masih menemukan penyelenggara yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta kasus yang berpotensi merugikan jemaah.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan bisnis travel Umrah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pelanggan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi dan kemampuan menjaga kepercayaan jemaah.

BERSATHU Dorong Travel Umrah Tumbuh dengan Tata Kelola yang Kuat

Sekretaris Jenderal BERSATHU, H. Sulton, menilai penguatan pengawasan pemerintah harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi industri secara menyeluruh.

Menurutnya, perusahaan travel perlu memastikan bahwa pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manajemen, pelayanan, transparansi, dan tata kelola perusahaan.

“Kami melihat arah pembenahan yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai momentum yang baik bagi industri. Travel yang ingin tumbuh ke depan tidak cukup hanya kuat dalam penjualan, tetapi juga harus kuat dalam legalitas, pelayanan, manajemen, transparansi dan tata kelola,” ujar H. Sulton.

Ia menjelaskan, perubahan perilaku konsumen, persaingan bisnis yang semakin ketat, dan perkembangan teknologi digital membuat perusahaan travel perlu beradaptasi. Namun, adaptasi tersebut tidak boleh mengabaikan fondasi utama bisnis perjalanan ibadah, yakni amanah dan kepercayaan.

“Kami tentu ingin anggota BERSATHU bertumbuh, mendapatkan lebih banyak jemaah dan semakin kuat secara bisnis. Tetapi growth saja tidak cukup. Pertumbuhan harus ditopang oleh governance yang baik dan partnership yang sehat. Karena pada akhirnya bisnis Haji dan Umrah adalah bisnis kepercayaan,” ungkapnya.

Strategi Digital Harus Berujung pada Kepercayaan Jemaah

Penguatan kapasitas anggota juga dilakukan melalui sesi Umrah Growth System — From Content to Closing. Sesi ini menghadirkan Anas Al Fajri, B.A., Direktur Utama Taiba Medina Tour, bersama Naufal Ahmad Hanifian, praktisi Meta Ads.

Pembahasan mencakup penentuan posisi dan keunikan layanan perusahaan (positioning dan unique selling proposition/USP), strategi pembuatan konten, pembangunan kepercayaan, periklanan kreatif, pemanfaatan Meta Ads, pengumpulan prospek pelanggan (lead generation), pengelolaan komunikasi melalui WhatsApp, hingga pengukuran konversi dan optimalisasi pemasaran.

Materi tersebut diarahkan untuk membantu perusahaan travel membangun sistem pemasaran digital yang lebih terukur.

Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menjangkau calon jemaah secara lebih efektif sekaligus memperbaiki proses komunikasi hingga keputusan pembelian.

Meski demikian, BERSATHU mengingatkan bahwa keberhasilan pemasaran tidak semata-mata diukur dari jumlah prospek atau tingginya angka penjualan.

Informasi yang disampaikan kepada calon jemaah harus tetap bertanggung jawab dan sesuai dengan layanan yang benar-benar dapat diberikan perusahaan.

“Digital marketing boleh semakin canggih, teknologi boleh semakin maju dan closing boleh semakin tinggi. Tetapi jangan pernah mengorbankan trust. Amanah kepada jemaah harus menjadi fondasi setiap pertumbuhan perusahaan travel,” tegas H. Sulton.

Kemitraan Perbankan Syariah Jadi Bagian Penguatan Bisnis

Selain pemasaran, BERSATHU Executive Summit 2026 menyoroti pentingnya kemitraan strategis untuk mendukung profesionalisme perusahaan travel.

Salah satu agenda yang digelar ialah Partnership Session: Exclusive Business Lunch with CIMB Niaga Syariah. Sesi ini membahas solusi keuangan bagi perusahaan travel, termasuk pemanfaatan corporate card dan instrumen pendukung pengelolaan operasional bisnis secara lebih profesional.

Kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi perusahaan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan kebutuhan operasional.

BERSATHU memandang pengembangan industri Haji dan Umrah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, asosiasi, perbankan, maskapai penerbangan, penyedia layanan, hingga pelaku usaha lainnya.

Kolaborasi yang terarah diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat, dengan standar pelayanan dan tata kelola yang semakin baik.

Forum Asosiasi Perkuat Kepatuhan dan Profesionalisme Anggota

Penguatan organisasi turut menjadi pembahasan melalui BERSATHU Association Forum. Forum ini mengangkat aspek hukum perserikatan, hak dan kewajiban anggota, tata kelola organisasi, serta arah pengembangan asosiasi.

Bagi BERSATHU, asosiasi tidak cukup hanya berfungsi sebagai wadah berkumpulnya pelaku usaha. Organisasi juga perlu mengambil peran aktif dalam edukasi regulasi, peningkatan kapasitas, pencegahan persoalan, dan penguatan standar profesional anggotanya.

“Asosiasi jangan hanya hadir ketika anggota mempunyai masalah. BERSATHU harus hadir sebelum persoalan terjadi melalui edukasi, penguatan kapasitas, tata kelola, kolaborasi dan peningkatan standar profesional anggotanya,” ujar H. Sulton.

Pendekatan preventif tersebut dinilai penting agar perusahaan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kewajiban usaha dan mampu mengantisipasi risiko sebelum berdampak pada operasional maupun pelayanan kepada jemaah.

Siap Bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah

H. Sulton menegaskan BERSATHU siap menjadi mitra strategis dan konstruktif pemerintah dalam membenahi ekosistem penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.

“BERSATHU siap bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Kami mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola sepanjang orientasi akhirnya adalah menghadirkan industri yang sehat, memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang taat dan yang terutama melindungi jemaah,” ungkapnya.

Melalui Executive Summit 2026, BERSATHU menargetkan pengembangan kapasitas anggota tidak berhenti pada peningkatan kemampuan pemasaran.

Lebih dari itu, perusahaan travel diharapkan mampu membangun sistem bisnis yang profesional, mematuhi ketentuan yang berlaku, dan bertahan dalam jangka panjang.

Di tengah persaingan mendapatkan jemaah, BERSATHU menilai pelaku industri tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah.

“Kita mungkin berasal dari perusahaan yang berbeda dan berkompetisi di pasar yang sama. Tetapi kita mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Haji dan Umrah Indonesia,” katanya.

BERSATHU menyatakan akan melanjutkan program pengembangan kapasitas anggota, kemitraan strategis, edukasi regulasi, serta forum koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kita tumbuh bersama, kita menguatkan industri bersama dan kita menjaga amanah jemaah bersama,” pungkas H. Sulton.(P01)