MATARAM, PINTAS.CO.ID – Dua bulan tersisa sebelum tahun anggaran 2026 berakhir, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dihadapkan pada pekerjaan besar: memastikan anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan dampak yang bisa dirasakan masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB harus diarahkan pada program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan hasil nyata.
“Target utama untuk menjawab persoalan masyarakat dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan dampak yang dapat kita lihat dan ukur,” kata Gubernur Iqbal dalam pendapat akhir sidang paripurna pembahasan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (6/10/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, persetujuan APBD Perubahan bukan menjadi akhir dari proses penganggaran. Justru setelah anggaran ditetapkan, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dapat dilaksanakan secara efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan DPRD memiliki persepsi yang sama dalam melihat keberhasilan anggaran. Ukurannya, kata dia, tidak boleh berhenti pada seberapa besar anggaran telah dibelanjakan.
“Selain itu kita (eksekutif dan legislatif) perlu menyamakan persepsi terkait anggaran, bergeser pada orientasi serapan tapi dampak dan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif namun menjelaskan hasilnya kepada publik,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penekanan kepada seluruh perangkat daerah agar meningkatkan kinerja, terutama dalam memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2026.
Pasalnya, berdasarkan catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB dalam penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri, realisasi anggaran hingga September 2026 baru mencapai Rp3,523 triliun atau sekitar 60,3 persen dari total pagu Rp5,869 triliun.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar dua bulan, DPRD menilai diperlukan langkah percepatan yang tetap berada dalam koridor kepatuhan, terukur, dan bertanggung jawab.
Banggar meminta pemerintah provinsi melakukan pemetaan terhadap belanja yang masih dapat direalisasikan secara efektif dan berkualitas.
Pada saat yang sama, kewajiban daerah yang bersifat prioritas harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran.
Sorotan juga diarahkan pada risiko Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) apabila percepatan belanja tidak dilakukan secara optimal hingga akhir tahun.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp5,683 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6,053 triliun.
Terdapat selisih sekitar Rp369,617 miliar antara pendapatan dan belanja tersebut yang akan ditutup melalui pembiayaan.
Namun, Banggar mengingatkan skema tersebut tetap harus memperhatikan kondisi kas daerah serta kemampuan pemerintah dalam mengelola arus kas secara memadai.
Artinya, percepatan belanja tidak boleh dilakukan secara terburu-buru hanya untuk mengejar angka serapan. Pemerintah daerah tetap dituntut memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar, perencanaan, serta manfaat yang jelas.
Banggar DPRD NTB juga memberikan perhatian terhadap sejumlah program strategis pemerintah provinsi, terutama sektor ketahanan pangan dan pariwisata.
Kedua sektor tersebut dinilai masih memiliki serapan anggaran yang relatif rendah sehingga membutuhkan perhatian dan langkah percepatan.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah provinsi mengingat ketahanan pangan dan pariwisata merupakan sektor yang memiliki kaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB.
Di tengah waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut mampu memilah program yang benar-benar prioritas, mempercepat pelaksanaan kegiatan yang siap dijalankan, sekaligus memastikan kualitas belanja tetap terjaga.
Gubernur Iqbal pun menekankan pentingnya peningkatan kinerja perangkat daerah agar APBD Perubahan 2026 tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran.
Pesan pemerintah provinsi dan catatan DPRD pada akhirnya bertemu pada satu titik: anggaran daerah harus memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
Dengan demikian, percepatan realisasi APBD Perubahan NTB 2026 dalam sisa waktu tahun anggaran menjadi tantangan yang tidak hanya menyangkut kecepatan belanja, tetapi juga ketepatan sasaran, kualitas program, serta akuntabilitas penggunaan uang publik.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pun menjadi semakin penting. Banggar DPRD NTB menegaskan, percepatan tetap harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan akuntabilitas.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan APBD bukan semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan, melainkan dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat NTB.(P02)






