LOMBOK TIMUR, PINTAS.CO.ID – Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lombok Timur memasuki babak baru. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin atau yang akrab disapa Bupati Iron, dijadwalkan melantik pengurus FKSPP masa khidmat 2026–2031 pada Kamis besok, 22 Oktober 2026.
Pelantikan ini sekaligus menandai perubahan struktur kelembagaan FKSPP Lombok Timur yang kini berdiri secara otonom.
Prosesi pelantikan akan berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur sekitar pukul 09.00 Wita. Sebelum agenda tersebut, para pimpinan pondok pesantren se-Lombok Timur dijadwalkan bergabung dengan pemerintah daerah untuk mengikuti apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, sekitar pukul 07.00 Wita.
Rangkaian dua agenda tersebut menjadi momentum penting bagi kalangan pesantren di Lombok Timur. Selain memperingati Hari Santri Nasional, kegiatan ini juga menjadi penanda dimulainya masa khidmat baru FKSPP dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpesantren di daerah.
Ketua Umum terpilih FKSPP Lombok Timur, Dr. TGH. Muhammad Fikri, MA, dari YPP Darul Abror NW Montong Kirik, Sakra Barat, menjelaskan bahwa pelantikan pengurus baru sebenarnya telah direncanakan sejak lama.
Namun, pelaksanaannya sengaja menunggu momentum Hari Santri Nasional agar dapat dirangkaikan dengan agenda tersebut.
Kepada awak media ini, TGH. Fikri menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah terbentuk dan memperoleh pengesahan melalui surat keputusan (SK) Bupati Lombok Timur.
“Dan Alhamdulillah kita sudah dapat SK kepengurusan dari Bupati tertanggal 12 Juni 2026,” ujar TGH. Fikri.
Dengan diterbitkannya SK tersebut, kepengurusan FKSPP Lombok Timur untuk masa khidmat 2026–2031 telah memiliki dasar pengesahan.
Pelantikan yang dijadwalkan pada 22 Oktober ini menjadi bagian dari proses pengukuhan kepengurusan baru di hadapan pemerintah daerah dan unsur pesantren.
Pemilihan momentum Hari Santri Nasional juga mempertemukan dua agenda yang berkaitan erat, yakni penghormatan terhadap peran santri dan pesantren serta penguatan organisasi yang mewadahi kerja sama antarlembaga pendidikan Islam di Lombok Timur.
Salah satu perubahan penting dalam kepengurusan periode 2026–2031 adalah status kelembagaan FKSPP Kabupaten Lombok Timur.
Menurut TGH. Fikri, FKSPP Lombok Timur kini memiliki status otonom atau berdiri secara mandiri dalam struktur organisasinya.
Perubahan tersebut membedakan posisi FKSPP Lombok Timur dari periode sebelumnya. Sebelumnya, FKSPP kabupaten berada di bawah FKSPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan FKSPP provinsi berada dalam struktur FKSPP pusat.
“Sekarang secara struktur tidak lagi bergantung di bawah provinsi maupun pusat,” imbuhnya.
Status otonom ini menjadi perubahan mendasar dalam tata kelembagaan FKSPP Lombok Timur. Dengan struktur yang lebih mandiri, organisasi tersebut memiliki kedudukan tersendiri dalam menjalankan peran dan koordinasi di tingkat kabupaten.
Perubahan status itu juga berkaitan dengan mekanisme pengesahan kepengurusan. Jika sebelumnya organisasi berada dalam struktur berjenjang, pada periode ini pelantikan pengurus dilakukan oleh Bupati Iron.
Meski demikian, rincian mengenai kewenangan organisasi, mekanisme koordinasi, dan bentuk program kerja setelah perubahan status tersebut belum dijelaskan lebih lanjut oleh pihak FKSPP.
Sekretaris Umum FKSPP Lombok Timur, Saparudin, S.Ag., M.Pd.I., mengungkapkan bahwa kepengurusan baru melibatkan puluhan orang yang berasal dari berbagai unsur organisasi Islam di Lombok Timur.
Struktur kepengurusan tersebut terdiri atas 67 orang pengurus, ditambah 12 orang Dewan Pakar dan enam orang Dewan Penasihat. Dengan demikian, keseluruhan unsur yang disebutkan dalam struktur tersebut berjumlah 85 orang.
Komposisi ini mencerminkan keterlibatan berbagai elemen organisasi Islam dalam wadah kerja sama pesantren di Lombok Timur.
Sejumlah organisasi yang terwakili di antaranya Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Maraqit, dan Mukhtariyah.
Keterlibatan lintas organisasi tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam membangun komunikasi antarpesantren.
Dengan latar belakang organisasi yang beragam, FKSPP diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi bagi para pimpinan pesantren untuk memperkuat kerja sama dalam menjalankan peran pendidikan dan pembinaan keagamaan.
Keberadaan Dewan Pakar dan Dewan Penasihat juga melengkapi struktur organisasi yang akan menjalankan masa khidmat lima tahun ke depan.
Namun, pembagian tugas secara terperinci dan program prioritas kepengurusan baru belum dipaparkan dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media ini.
Pelantikan pengurus FKSPP Lombok Timur masa khidmat 2026–2031 bukan sekadar pergantian kepengurusan.
Agenda ini berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2026 dan di tengah perubahan status kelembagaan FKSPP menjadi organisasi yang otonom di tingkat kabupaten.
Kombinasi momentum tersebut membuka babak baru bagi FKSPP dalam memperkuat hubungan antarpesantren dan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah.
Keterwakilan berbagai organisasi Islam dalam kepengurusan juga menjadi modal untuk memperluas komunikasi dan kerja sama di lingkungan pesantren.
Pelantikan yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis, 22 Oktober 2026, akan menjadi penanda dimulainya masa khidmat baru organisasi tersebut.
Dengan komposisi 85 orang yang mencakup pengurus, Dewan Pakar, dan Dewan Penasihat, FKSPP Lombok Timur kini memiliki struktur kepengurusan yang siap memasuki periode 2026–2031.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan struktur dan status otonom tersebut menjadi program kerja yang konkret serta memberi manfaat bagi pesantren dan masyarakat Lombok Timur.(P07)






