MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Di balik setiap kebijakan, ada data yang menentukan apakah sebuah keputusan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau justru berisiko salah sasaran.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kini memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang semakin berbasis data dan bukti.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Produsen Data bertema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak”, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan NTB Satu Data, sekaligus mendorong perubahan cara kerja pemerintahan agar pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik atau yang akrab disapa AKA, menegaskan bahwa penguatan data bukan pekerjaan seremonial.
Menurutnya, kualitas data merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah karena data yang dihasilkan akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.
“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujar AKA.
AKA menjelaskan, data tidak sekadar kumpulan angka yang tersimpan dalam sistem pemerintahan.
Data menjadi instrumen untuk membaca kondisi daerah, memahami persoalan masyarakat, menentukan prioritas, menyusun program, hingga mengukur keberhasilan pembangunan.
Karena itu, keputusan kepala daerah maupun kepala perangkat daerah perlu ditopang data yang dihasilkan oleh produsen data di masing-masing perangkat daerah.
“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menilai pembangunan sistem maupun portal data saja tidak cukup. Teknologi hanya menjadi salah satu bagian dari ekosistem tersebut.
Di belakang sebuah portal terdapat manusia, proses, standar, serta tata kelola yang menentukan apakah data yang ditampilkan benar-benar dapat dipercaya.
“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.
Karena itu, produsen dan pengelola data dituntut memiliki kompetensi, memahami tugas dan fungsi, menjaga integritas, serta memiliki komitmen terhadap kualitas data.
Data yang digunakan untuk kebijakan harus memenuhi sejumlah prinsip, antara lain benar, akurat, lengkap, konsisten, memiliki definisi yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pentingnya kualitas data semakin terlihat ketika pemerintah harus menentukan lokasi dan sasaran pembangunan.
AKA mencontohkan pemanfaatan data penyandang disabilitas dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus.
Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB), misalnya, perlu mempertimbangkan persebaran masyarakat penyandang disabilitas. Dengan begitu, fasilitas yang dibangun benar-benar berada di lokasi yang membutuhkan.
“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain,” katanya.
Menurutnya, persoalan pembangunan NTB juga tidak berhenti pada sektor ekonomi. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, hingga berbagai aspek kehidupan masyarakat membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi secara utuh.
Dengan data yang lebih baik, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih tepat sebelum menentukan intervensi pembangunan.
Dalam penguatan NTB Satu Data, Dinas Kominfotik NTB sebagai wali data tidak dapat bekerja sendiri.
Kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, dan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem data pemerintahan yang terintegrasi.
AKA juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas pembinaan dan pendampingan dalam penguatan statistik sektoral.
Apresiasi turut diberikan kepada perangkat daerah, khususnya para pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.
“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, AKA menyebut sekitar 830 data telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Sementara itu, Indeks Satu Data Indonesia NTB disebut telah berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.
Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai angka evaluasi, tetapi menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data.
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, mengatakan keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data dan sistem.
Kemampuan SDM dalam menghasilkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data juga menjadi faktor penting.
Karena itu, Bimtek tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai teknik visualisasi data, literasi data dan statistik, sekaligus memperkuat sinergi antara pengelola dan produsen data pada masing-masing perangkat daerah.
“Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan statistik, literasi data, dan visualisasi data menjadi semakin penting,” jelasnya.
Data sektoral nantinya dapat dikomunikasikan melalui berbagai bentuk visual, seperti grafik, diagram, peta, hingga infografis.
Cara tersebut diharapkan membuat informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.
Bimtek menghadirkan BPS Provinsi NTB bersama tim teknis bidang statistik sebagai narasumber dan fasilitator.
Materi mencakup teknik dasar statistika dalam visualisasi data, konsep dasar statistika untuk penyusunan infografis, hingga lokakarya penyusunan infografis berbasis data sektoral.
Dengan demikian, peserta tidak hanya diharapkan memahami teori, tetapi juga mampu mengolah data menjadi informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Pada akhirnya, penguatan NTB Satu Data bukan semata-mata tentang membangun portal atau sistem informasi.
Lebih jauh, Pemprov NTB ingin membangun budaya kerja pemerintahan yang menjadikan data sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” ujar AKA.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dalam Bimtek dapat langsung diterapkan oleh peserta di perangkat daerah masing-masing, terutama dengan memperbaiki kualitas data sejak dari sumbernya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memperkuat kapasitas produsen data sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terukur, kolaboratif, dan berbasis bukti.
Sebab, pada akhirnya, kualitas pembangunan sangat berkaitan dengan kualitas informasi yang digunakan untuk menentukan arahnya.
Data yang tepat membantu pemerintah membaca kebutuhan masyarakat dengan lebih jelas, sehingga kebijakan yang lahir diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB.(P02)






