JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Dana yang disiapkan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana kini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan suap.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK menyoroti pengadaan senilai sekitar Rp148 miliar yang diduga melibatkan sejumlah penyedia terafiliasi dengan salah satu tersangka.
Penyidik juga mengungkap dugaan aliran uang, emas, dan aset kripto dengan total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar Rp5,47 miliar.
Lima tersangka tersebut masing-masing berinisial BMS, RIC, GPS, SNG, dan GER. Mereka berasal dari unsur tenaga ahli pimpinan BNPB, pejabat pengadaan di lingkungan BNPB, serta pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, para tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi keadaan darurat bencana.
Dana tersebut masuk dalam struktur anggaran BNPB dan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung penanganan kedaruratan.
Menurut Budi, BNPB memiliki dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) yang memuat sejumlah penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan pengadaan melalui metode penunjukan langsung.
Skema tersebut dimaksudkan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat ketika status darurat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020.
Namun, dalam perkara yang diusut KPK, proses pengadaan dengan menggunakan DSP diduga berkaitan dengan konflik kepentingan dan praktik suap.
Budi menyampaikan, konstruksi perkara terbagi dalam dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan penerimaan suap dalam pengadaan barang dan jasa.
Pada klaster pertama, penyidik menelusuri kerja sama BNPB dengan sejumlah penyedia selama periode 2024–2026.
Dalam rentang waktu tersebut, beberapa penyedia diduga terafiliasi dengan BMS, tenaga ahli Kepala BNPB yang juga merupakan adik mantan Kepala BNPB.
Nilai pengadaan yang berkaitan dengan sejumlah penyedia tersebut diperkirakan mencapai Rp148 miliar.
KPK menduga dana dari proses pengadaan itu mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang disorot adalah pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE.
Kepemilikan saham tersebut tercatat mencapai 150,4 juta lembar dengan nilai sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Dugaan ini menjadi salah satu fokus penyidikan untuk menelusuri hubungan antara proses pengadaan, afiliasi perusahaan, dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran penanganan kedaruratan.
Pada klaster kedua, KPK mendalami dugaan suap yang melibatkan pejabat BNPB dan pihak swasta dalam pengadaan menggunakan DSP.
Dalam proses pengadaan tahun 2026, RIC diduga meminta imbalan atau fee kepada penyedia barang dan jasa, salah satunya PT TLS.
Penyidik menduga, selama Januari hingga September 2026, RIC melalui perantara menerima uang dari GER dengan total Rp2,38 miliar.
Selain itu, GER diduga memberikan uang sebesar Rp140 juta kepada GPS, pejabat yang menjabat sebagai kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
KPK juga mengungkap dugaan penerimaan sejumlah uang dan aset oleh GPS. Barang yang diduga diterima meliputi uang tunai Rp1,7 miliar, 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas dengan berat total 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram.
Menurut KPK, sebagian aset tersebut diduga berasal dari penyedia pengadaan di lingkungan BNPB.
Temuan itu memperkuat penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan yang semestinya mendukung penanganan keadaan darurat. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dalam penanganan perkara ini, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar.
Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp3,35 miliar, mata uang asing berupa 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram dengan nilai sekitar Rp315,8 juta, serta tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta.
Penyidik juga mengamankan aset kripto yang ditaksir bernilai Rp1,10 miliar.
Pengamanan berbagai bentuk aset tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran dana dan mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan perkara.
Nilai barang bukti yang diamankan tidak serta-merta sama dengan total kerugian negara, yang harus ditentukan berdasarkan hasil pengusutan dan pembuktian tersendiri.
Dalam perkara ini, BMS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, RIC disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b serta Pasal 12 huruf i dalam undang-undang yang sama.
GPS, yang diduga menerima uang dan aset, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b serta Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun SNG dan GER selaku pihak yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, maupun Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penetapan tersangka dan penahanan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Pembuktian mengenai dugaan konflik kepentingan, penerimaan suap, serta keterkaitan aliran dana dengan pengadaan di lingkungan BNPB akan diuji melalui proses peradilan.
Perkara ini sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan Dana Siap Pakai.
Anggaran yang disediakan untuk merespons keadaan darurat bencana dituntut dapat digunakan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel agar kepentingan masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas.(P01)






