JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Ancaman terhadap anak di ruang digital kian kompleks seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Di tengah kemudahan teknologi menciptakan konten dan memanipulasi informasi, perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi.

Pengawasan, tanggung jawab platform digital, literasi masyarakat, hingga peran keluarga dan sekolah harus berjalan beriringan.

Pandangan tersebut disampaikan Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA) yang menilai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) perlu dikawal melalui evaluasi berkelanjutan.

Tujuannya, memastikan kebijakan perlindungan anak benar-benar bekerja di tengah perubahan teknologi yang berlangsung cepat.

Ketua Umum JAMIRA, RM Gusti Haes, menegaskan bahwa keberadaan regulasi harus diikuti sistem pengawasan yang konsisten dan mekanisme penanganan risiko yang efektif.

Tanpa langkah konkret, kebijakan perlindungan anak berpotensi tidak menjawab berbagai ancaman yang muncul di ruang digital.

“Perlindungan anak di era digital tidak boleh berhenti pada penerbitan regulasi atau pembatasan akses. Yang dibutuhkan adalah sistem perlindungan yang bekerja, dapat dievaluasi, dan mampu merespons perubahan teknologi,” tegas Gusti Haes, di Kantor DPP JAMIRA, kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, tantangan perlindungan anak semakin rumit ketika teknologi AI berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan.

Teknologi yang semestinya membuka peluang inovasi dan mempermudah kehidupan masyarakat itu juga berpotensi disalahgunakan untuk membuat konten manipulatif, memalsukan identitas, melakukan perundungan, hingga menghasilkan materi yang mengeksploitasi anak.

Risiko tersebut menuntut pendekatan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada pembatasan akses, tetapi juga mampu mencegah penyalahgunaan sejak awal.

Negara, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat perlu memiliki peran yang jelas agar anak tidak dibiarkan menghadapi ancaman digital seorang diri.

JAMIRA mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara sistem elektronik.

Salah satu aspek yang dinilai penting ialah memastikan tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah diakses, disertai penanganan laporan yang cepat dan efektif.

Bagi pengguna, khususnya anak dan keluarga, kemudahan melaporkan konten berbahaya menjadi bagian penting dari sistem perlindungan. Laporan yang masuk juga perlu ditindaklanjuti secara tepat agar potensi kerugian tidak semakin meluas.

Di sisi lain, platform digital dituntut meningkatkan tanggung jawab dalam mengelola layanan yang digunakan anak.

Langkah pencegahan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing layanan, sementara proses penanganan konten berbahaya harus dilakukan secara transparan.

Perlindungan privasi anak juga harus menjadi bagian mendasar dalam pengembangan dan pengoperasian teknologi.

Data pribadi anak tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan tambahan, melainkan sebagai aspek penting yang harus diperhitungkan sejak sistem dirancang hingga digunakan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua.

Perusahaan teknologi juga perlu memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan memiliki langkah pencegahan dan penanganan risiko yang memadai.

Selain pengawasan pemerintah dan tanggung jawab platform, JAMIRA menilai keluarga serta lembaga pendidikan memegang peran penting dalam membangun literasi digital anak.

Anak perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipercaya. Kemampuan mengenali manipulasi informasi, menjaga data pribadi, dan memahami risiko interaksi daring menjadi bekal penting untuk menghadapi perkembangan teknologi, termasuk AI.

Pendidikan digital juga perlu membantu anak mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi ancaman, seperti perundungan, pemalsuan identitas, atau konten yang membuat mereka merasa tidak aman. Anak perlu mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta pertolongan tanpa takut disalahkan.

Dalam konteks ini, orang tua dan guru tidak cukup hanya mengawasi penggunaan perangkat digital. Mereka juga perlu membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman menceritakan pengalaman yang mengganggu atau mencurigakan selama beraktivitas di internet.

Pendampingan yang tepat dapat membantu anak menggunakan teknologi secara lebih bijak tanpa mengabaikan manfaatnya untuk belajar, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas.

JAMIRA turut menyoroti peran media massa dalam membangun kesadaran publik mengenai perlindungan anak di era digital.

Pemberitaan mengenai ancaman teknologi perlu disampaikan secara proporsional, informatif, dan tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu.

Di saat yang sama, media harus menjaga identitas, privasi, serta martabat anak dalam setiap pemberitaan. Penyajian informasi mengenai kasus yang melibatkan anak perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan dan kondisi psikologis mereka.

Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting ketika informasi dapat tersebar luas dalam waktu singkat dan berpotensi meninggalkan jejak digital dalam jangka panjang.

Menurut Gusti Haes, keberhasilan perlindungan anak di era AI harus dinilai melalui hasil yang nyata, bukan semata-mata keberadaan aturan atau program.

Ukurannya mencakup efektivitas pencegahan, kecepatan penanganan pengaduan, kepatuhan platform digital, serta kemampuan negara melindungi anak tanpa mengabaikan hak-hak mereka.

“Bagi JAMIRA, keberhasilan perlindungan anak di era AI harus diukur dari efektivitas pencegahan, kecepatan penanganan pengaduan, kepatuhan platform, dan kemampuan negara melindungi anak dari risiko digital tanpa mengabaikan hak-hak mereka,” imbuhnya.

Ia menegaskan, perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan konsistensi seluruh pihak.

Pemerintah harus memastikan regulasi berjalan, industri teknologi bertanggung jawab atas layanannya, keluarga dan sekolah memperkuat literasi, sementara masyarakat serta media turut membangun lingkungan digital yang aman.

“Perlindungan anak, dengan demikian, bukan semata-mata persoalan teknologi atau regulasi, melainkan tanggung jawab bersama yang menuntut konsistensi negara, industri, keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat,” pungkas Gusti Haes.

Di tengah perkembangan AI yang terus bergerak, tantangan terbesarnya bukan sekadar mengikuti kemajuan teknologi, melainkan memastikan anak tetap terlindungi ketika teknologi tersebut digunakan secara tidak bertanggung jawab.(P01)