LOMBOK TIMUR, PINTAS.CO.ID – Angka kemiskinan ekstrem yang masih mencapai sekitar 15.834 kepala keluarga (KK) menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemerintah daerah kini mendorong penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebagai salah satu strategi untuk membantu keluarga miskin ekstrem keluar dari kondisi rentan secara bertahap dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Penguatan PPSE yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (1/10/2026).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan pada umumnya.

Menurutnya, bantuan tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk intervensi jangka pendek, tetapi harus diarahkan agar keluarga penerima mampu membangun kemandirian ekonomi.

“Angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur tercatat sekitar 15.834 KK. Ini tentu menjadi prioritas yang menuntut pendekatan berbeda dari penanganan kemiskinan pada umumnya,” kata Bupati Iron, demikian Bupati Lombok Timur ini biasa disapa.

Ia menjelaskan, pendekatan yang diperlukan adalah graduasi kemiskinan, yakni proses pemberdayaan yang dirancang agar penerima manfaat secara bertahap mampu meningkatkan kondisi sosial dan ekonominya hingga tidak lagi bergantung pada bantuan.

Skema tersebut, kata dia, perlu dilakukan melalui sejumlah intervensi yang saling berkaitan. Mulai dari dukungan konsumsi untuk kebutuhan jangka pendek, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan, literasi keuangan, hingga pendampingan secara intensif dan berkala.

Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar dan sistem keuangan inklusif juga menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan tersebut.

“Pendekatan graduasi melalui paket intervensi yang berurutan dan saling menguatkan, dukungan konsumsi jangka pendek, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan dan literasi keuangan, pendampingan intensif secara berkala, serta akses terhadap layanan dasar dan keuangan inklusif mutlak diperlukan,” ujarnya.

Penguatan PPSE di Lombok Timur juga mengacu pada pendekatan pemberdayaan yang telah dikembangkan dan diuji BRAC International, sebuah organisasi nonpemerintah yang mengembangkan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Pendekatan tersebut telah dikembangkan sejak awal 2000-an dan direplikasi di berbagai negara. Dalam konteks Lombok Timur, kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan PPSE agar intervensi kepada keluarga miskin ekstrem tidak berhenti pada pemberian bantuan.

Pemkab Lombok Timur berharap program tersebut dapat mendorong penerima manfaat memiliki sumber penghasilan, keterampilan, aset produktif, serta kemampuan mengelola keuangan secara lebih baik.

Bupati Iron juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Sosial dan BRAC yang terlibat dalam upaya memperkuat program pemberdayaan masyarakat.

“Atas nama Pemkab Lombok Timur, saya berterima kasih kepada Dinas Sosial dan BRAC atas tujuan mulia mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” ungkapnya.

Selain penguatan program, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan intervensi PPSE benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.

Bupati Iron menilai pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang telah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Data tersebut memungkinkan pemerintah melihat posisi masyarakat berdasarkan desil atau kelompok tingkat kesejahteraan.

Menurut dia, mekanisme sanggah juga menjadi bagian penting karena masyarakat dapat mengajukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian dalam data atau penetapan desil.

Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.

“Jika terjadi ketidaksesuaian desil bisa dilakukan langkah sanggah untuk memperbaiki. Sehingga bantuan dapat diberikan dengan tepat sasaran,” katanya.

Ia menegaskan, akurasi data menjadi fondasi agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak dilakukan secara seragam.

Setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan dan tingkat kerentanan yang berbeda sehingga membutuhkan bentuk intervensi yang berbeda pula.

“Apa yang menjadi harapan dan niat baik kita untuk membantu masyarakat sesuai klaster-klasternya, dengan adanya data yang akurat, sehingga kita bisa memberikan bantuan secara tepat,” tegas Bupati Iron.

Melalui PPSE, Pemkab Lombok Timur berharap intervensi terhadap masyarakat miskin ekstrem dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Program tersebut direncanakan memberikan bantuan senilai Rp5 juta untuk setiap KK. Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dengan target mencapai 10.000 KK per tahun.

Skema tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi bantuan langsung, tetapi menjadi modal awal bagi keluarga penerima untuk membangun aktivitas ekonomi yang produktif.

Dengan kombinasi bantuan, aset produktif, peningkatan keterampilan, literasi keuangan, serta pendampingan, PPSE diarahkan untuk membantu keluarga miskin ekstrem meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara bertahap.

Bagi Lombok Timur, program ini menjadi salah satu bagian dari upaya mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah.

Kunci keberhasilannya tidak hanya terletak pada besaran bantuan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta kemampuan program mengantarkan keluarga penerima menuju kemandirian.

Dengan target 10.000 KK per tahun, pelaksanaan PPSE akan menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu memperluas jangkauan pemberdayaan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur.(P07)