JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Pembangunan yang tepat sasaran tidak cukup hanya mengandalkan banyaknya program. Pemerintah juga harus mampu membaca persoalan secara akurat, menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan mengukur dampak setiap kebijakan.
Prinsip inilah yang diperkuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui NTB Satu Data hingga berhasil menembus lima besar kategori pemerintah provinsi dalam Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026.
Capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya NTB membangun tata kelola data sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Bagi Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, transformasi ini bukan sekadar pengembangan sistem digital, melainkan perubahan cara pemerintah merencanakan program, menetapkan sasaran, mengambil keputusan, dan mengevaluasi hasil pembangunan.
Paparan NTB Satu Data disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, yang mewakili Gubernur Iqbal dalam penilaian SAA 2026 di Hotel Pullman Thamrin CBD, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Ia didampingi jajaran teknis dari Bappeda dan Dinas Kominfotik NTB.
Pada saat bersamaan, Gubernur Iqbal menghadiri agenda berbeda sebagai salah satu pembicara dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE), 2026 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI.
Dalam presentasi bertajuk NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB, Ahsanul Khalik, yang akrab disapa AKA, menjelaskan bagaimana data dikonsolidasikan agar tidak berhenti sebagai informasi administratif, tetapi menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti.
NTB Satu Data dikembangkan untuk menjawab persoalan klasik birokrasi: data tersebar di berbagai perangkat daerah, standar pengelolaan belum sepenuhnya seragam, dan pemanfaatannya untuk mendukung kebijakan lintas sektor belum optimal.
Transformasi yang berlangsung secara bertahap sejak 2018 itu mencakup perintisan portal, identifikasi data sektoral, penguatan regulasi dan kelembagaan, standardisasi, konsolidasi, hingga integrasi data dalam proses pembangunan.
Perkembangannya terlihat dari jumlah dataset yang meningkat dari 795 menjadi 932 hingga September 2026. Data tersebut dihimpun dari 43 produsen data di lingkungan Pemprov NTB dan mencakup 13 topik pembangunan.
Selain pertumbuhan dataset, capaian Indeks Satu Data Indonesia Provinsi NTB juga menunjukkan peningkatan. Nilainya naik dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025.
Untuk 2026, indeks tersebut diperkirakan meningkat hingga di atas 90. Namun, angka itu masih bersifat perkiraan karena proses penilaian oleh Tim Satu Data Indonesia Pusat belum selesai. Nilai finalnya masih menunggu pengumuman resmi.
Bagi Pemprov NTB, peningkatan indikator tersebut menjadi bagian dari proses memperbaiki kualitas pengelolaan data.
Namun, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah sejauh mana informasi yang tersedia benar-benar digunakan untuk memperbaiki keputusan dan menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk memperluas pemanfaatannya, NTB Satu Data dilengkapi dashboard tematik, visualisasi data, publikasi dokumen kebijakan dan regulasi, jadwal rilis data, serta fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Fasilitas tersebut dirancang untuk memperluas akses terhadap informasi pembangunan sekaligus memudahkan perangkat daerah dan masyarakat memahami kondisi daerah melalui data yang lebih terstruktur.
Dalam praktiknya, pemanfaatan data diarahkan untuk mendukung verifikasi sasaran bantuan pendidikan, pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas, serta penargetan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif. Data juga dimanfaatkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan pengetahuan.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan secara lebih terukur, menentukan kelompok yang memerlukan intervensi, serta menyediakan dasar untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.
Meski demikian, NTB Satu Data bukan pelaksana seluruh program pembangunan sektoral. Perannya adalah menyediakan fondasi informasi agar berbagai program dapat direncanakan, dijalankan, diukur, dan diperbaiki dengan dukungan data yang lebih terintegrasi.
Di sinilah nilai strategisnya: data tidak sekadar dikumpulkan, tetapi diupayakan menjadi penghubung antara persoalan yang teridentifikasi dan tindakan pemerintah yang diperlukan untuk mengatasinya.
Penguatan NTB Satu Data juga bertumpu pada pembagian peran kelembagaan. Perangkat daerah bertindak sebagai produsen data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Dinas Kominfotik sebagai wali data, dan Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data.
Pembagian tanggung jawab tersebut menjadi fondasi koordinasi, standardisasi, pemeriksaan kualitas, dan keberlanjutan pengelolaan data.
Dengan model ini, NTB Satu Data ditempatkan sebagai sistem tata kelola bersama, bukan semata-mata aplikasi milik satu perangkat daerah.
Ke depan, Pemprov NTB mengarahkan pengembangannya pada penguatan integrasi dengan berbagai sistem informasi pembangunan, peningkatan pemanfaatan data dalam seluruh siklus kebijakan, serta perluasan penerapan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota.
Langkah tersebut penting untuk memastikan transformasi tidak berhenti pada pengembangan teknologi. Konsistensi standar, kedisiplinan produsen data, koordinasi lintas sektor, dan penggunaan informasi secara berkelanjutan tetap menjadi faktor penentu keberhasilannya.
Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), upaya ini terutama berkaitan dengan Tujuan 16 tentang kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta Tujuan 17 yang menekankan penguatan kemitraan dan kapasitas data untuk mendukung pencapaian target pembangunan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sebelumnya menegaskan bahwa komitmen terhadap target SDGs 2030 harus diwujudkan melalui kebijakan, program, inovasi, layanan, pembiayaan, dan kemitraan yang menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. Praktik pembangunan juga perlu relevan, efektif, inklusif, berbasis bukti, dan berkelanjutan.
Dalam penilaian SAA 2026, AKA memaparkan NTB Satu Data dan menjalani sesi wawancara di hadapan lima anggota dewan juri dari unsur kementerian/lembaga dan akademisi.
Menutup paparannya, ia menegaskan pentingnya data sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
“Tidak ada pembangunan berkelanjutan atau tepatnya tujuan pembangunan berkelanjutan akan sukses tanpa data,” tegas AKA.
Masuknya NTB Satu Data dalam lima besar SAA 2026 menjadi momentum untuk memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan.
Tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan capaian indikator, melainkan memastikan data semakin terintegrasi, kebijakan semakin tepat sasaran, dan manfaat pembangunan semakin nyata dirasakan masyarakat NTB.(P01)






