MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, beras, dan pupuk masih dalam kondisi terkendali berdasarkan laporan instansi terkait.

Pemantauan distribusi terus diperkuat untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan di berbagai wilayah.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pemerintah tidak hanya memantau ketersediaan komoditas strategis, tetapi juga memastikan kelancaran distribusinya hingga menjangkau masyarakat.

Karena itu, koordinasi lintas instansi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang berpotensi menghambat penyaluran.

Penegasan tersebut disampaikan Iqbal pada Senin (19/10/2026), di Kantor Gubernur NTB, Mataram, setelah menerima laporan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB.

Berdasarkan laporan yang diterima, pasokan sejumlah kebutuhan strategis tersebut masih mencukupi. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pemantauan agar kondisi pasokan dan distribusi tetap terjaga, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Iqbal juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran terhadap kabar kelangkaan yang belum terverifikasi.

Menurutnya, informasi mengenai kondisi pasokan perlu disikapi secara bijak dengan mengutamakan sumber resmi.

Pembelian sesuai kebutuhan dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus menghindari kepanikan yang dapat memengaruhi pola belanja masyarakat.

Di sektor pangan, pemerintah menyiapkan langkah untuk membantu menjaga pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui penyaluran bantuan pangan dari Presiden.

Bulog bersama pemerintah kabupaten dan kota se-NTB dijadwalkan menyalurkan bantuan tersebut pada akhir Oktober 2026.

Bantuan pangan itu mencakup alokasi selama tiga bulan, dengan total 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima manfaat.

Program ini diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus harus dipenuhi.

Dengan dukungan tersebut, keluarga penerima manfaat diharapkan memperoleh tambahan ketersediaan pangan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah bersama Bulog dan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran.

Ketepatan distribusi menjadi salah satu aspek penting agar bantuan dapat diterima oleh keluarga yang berhak sesuai ketentuan.

Untuk kebutuhan energi, Pertamina melaporkan bahwa pasokan BBM dan LPG di wilayah NTB berada dalam kondisi mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pemantauan dilakukan terhadap jalur pasokan dan distribusi, termasuk melalui Depo Ampenan, Depo Badas, dan Depo Bima.

Ketiga titik tersebut menjadi bagian dari jalur distribusi yang diperhatikan untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM ke berbagai wilayah di NTB.

Ketersediaan pasokan menjadi perhatian penting karena BBM dan LPG menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi hingga kebutuhan rumah tangga dan kegiatan usaha.

Karena itu, pemerintah bersama Pertamina terus berkoordinasi untuk memantau kondisi distribusi serta mengantisipasi kemungkinan kendala di lapangan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga penyaluran energi tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain pangan dan energi, ketersediaan pupuk juga menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam mendukung kebutuhan petani di NTB.

Perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB melaporkan bahwa kegiatan bongkar muat pupuk dalam jumlah memadai sedang berlangsung di Pelabuhan Lembar. Pupuk yang dilaporkan mencakup pupuk bersubsidi, termasuk jenis NPK.

Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Kelancaran penyaluran menjadi penting agar kebutuhan pupuk petani dapat ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemantauan ini juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi hambatan distribusi yang dapat memengaruhi ketersediaan pupuk di tingkat wilayah.

Pemerintah menempatkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai langkah untuk menindaklanjuti persoalan yang ditemukan selama proses penyaluran.

Untuk memastikan kondisi pasokan tidak hanya terkendali berdasarkan laporan tingkat provinsi, Pemprov NTB juga memantau perkembangan di setiap kabupaten dan kota.

Dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, para bupati dan wali kota melaporkan bahwa kondisi di wilayah masing-masing masih terkendali.

Laporan tersebut menjadi bagian dari bahan pemantauan pemerintah dalam melihat perkembangan ketersediaan kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi di daerah.

Pemprov NTB selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan Bulog, Pertamina, PT Pupuk Indonesia, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Koordinasi ini diarahkan untuk mengantisipasi kendala, mengidentifikasi persoalan distribusi, dan menindaklanjuti temuan di lapangan.

Gubernur Iqbal mengajak masyarakat ikut menjaga situasi NTB tetap aman dan kondusif. Ia mengingatkan pentingnya mengutamakan informasi resmi serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum dipastikan kebenarannya.

Pemerintah, tegasnya, akan terus memantau perkembangan pasokan dan distribusi BBM, LPG, beras, serta pupuk agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Dengan pengawasan dan koordinasi lintas instansi, Pemprov NTB berupaya menjaga ketersediaan komoditas strategis sekaligus memastikan distribusinya berjalan lancar di seluruh wilayah.

Masyarakat pun diharapkan tetap berbelanja secara wajar sembari mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi pemerintah.(P02)