JENEPONTO, PINTAS.CO.ID – Kelanjutan proyek pipa bawah laut di Desa Punagaya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian.
PT PLN Energi Gas (PLN EG) bersama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat menggelar musyawarah untuk membahas kompensasi bagi petani rumput laut yang terdampak pembangunan infrastruktur energi tersebut. Pembayaran kompensasi direncanakan mulai awal November 2026.
Pertemuan yang berlangsung di kawasan Nusantara Power, Desa Punagaya itu menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kepentingan pembangunan infrastruktur energi nasional dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pembahasan difokuskan pada mekanisme penggantian rumput laut yang terdampak serta penyaluran kembali rumput laut yang telah dibayarkan agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya.
Bagi masyarakat pesisir, rumput laut bukan sekadar komoditas, melainkan sumber penghidupan. Karena itu, kejelasan mekanisme kompensasi menjadi aspek penting agar pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan warga.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Direktur Operasional PLN EG, M. Nur Rofiq, memaparkan perjalanan proyek sejak tahap awal hingga rencana kelanjutannya.
Ia menjelaskan bahwa kompensasi akan dihitung berdasarkan bukti rumput laut yang terangkat dari permukaan air, kemudian ditimbang dan dinilai menggunakan harga pasar.
Menurut skema yang dipaparkan, penghitungan dilakukan berdasarkan jumlah dan nilai rumput laut yang terdampak.
Sementara itu, persoalan lain yang muncul selama proses penyelesaian akan dibahas melalui mekanisme musyawarah dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PLN EG juga menyampaikan bahwa rumput laut yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada petani melalui kelompok budidaya dengan perantaraan kepala desa selaku ketua penasihat kelompok.
Skema ini diarahkan agar rumput laut tersebut dapat dibudidayakan kembali oleh anggota masyarakat yang terdampak.
Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian dampak proyek tidak hanya berfokus pada pembayaran kompensasi, tetapi juga pada upaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi warga.
Musyawarah berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Perwakilan perusahaan, pemerintah desa, aparat desa, dan pihak terkait membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kelanjutan proyek sekaligus memberikan kepastian mengenai hak masyarakat terdampak.
Salah satu hasil penting pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk memulai pembayaran kompensasi pada awal November 2026.
Proses pembayaran direncanakan melalui pembukaan rekening bank secara langsung bagi warga terdampak yang berhak menerima kompensasi.
Sekretaris Perusahaan PLN EG, Eloq Faiqoh, disebut bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi pembayaran tersebut.
Pelaksanaan teknis tetap perlu mengacu pada data penerima yang berhak dan mekanisme yang disepakati bersama.
Kejelasan jadwal pembayaran dan administrasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Bagi petani yang menggantungkan pendapatan pada budidaya rumput laut, kepastian penyelesaian kompensasi diharapkan dapat membantu mereka mempersiapkan kelanjutan usaha.
Di sisi lain, koordinasi antara perusahaan dan pemerintah desa menjadi faktor penting agar proses pendataan, pembukaan rekening, serta penyaluran pembayaran berjalan tertib dan tepat sasaran.
Kunjungan kerja ini juga menegaskan kembali posisi proyek dalam agenda pembangunan infrastruktur energi nasional.
PLN EG, sebagai bagian dari kelompok usaha PLN, menjalankan penugasan di bidang infrastruktur gas yang mendukung pengembangan dan distribusi energi.
Dalam arahannya mewakili Dewan Komisaris, Samianto mengingatkan pentingnya menjalankan fungsi pelayanan dengan menghadirkan kemudahan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Menurutnya, percepatan proyek membutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, terutama dalam mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Ia menekankan bahwa seluruh pihak di lingkungan PLN perlu bekerja secara profesional dan akuntabel.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian proyek sekaligus mendukung ketersediaan energi yang lebih andal, khususnya bagi Sulawesi dan wilayah sekitarnya.
Bagi PLN EG, kelanjutan proyek ini menjadi bagian dari upaya menjalankan penugasan perusahaan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur energi yang dibutuhkan masyarakat.
Namun, percepatan pembangunan tetap memerlukan koordinasi yang baik, termasuk dalam menyelesaikan persoalan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi warga.
Kepala Desa Punagaya menyambut positif kehadiran PLN EG dan rencana kelanjutan proyek yang sebelumnya sempat tertunda.
Ia menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur energi nasional di wilayahnya, seraya menekankan pentingnya pembinaan dan perhatian kepada warga yang terdampak.
“Sebagai pembantu pemerintah di tingkat desa, saya selaku kepala desa tentu sangat bangga desa kami dijadikan tempat pembangunan aset nasional dan saya pastikan semua akan aman dan lancar, yang penting warga kami terus dapat dibina terutama warga yang terdampak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan pemerintah desa agar pembangunan dapat berlangsung dengan dukungan masyarakat.
Bagi desa, keberadaan proyek strategis nasional perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kebutuhan warga dan keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Dalam kunjungan kerja itu, PLN EG hadir bersama sejumlah perwakilan perusahaan, antara lain M. Nur Rofiq selaku ketua tim, Eloq Faiqoh dari Sekretariat Perusahaan, Astrounot selaku Manajer K3, Niko dari bagian legal, Sutiyo selaku Manajer Operasi, serta Rofi, Sidli, dan Samianto yang mewakili Dewan Komisaris.
Kelanjutan proyek pipa bawah laut di Jeneponto memperlihatkan pentingnya penyelarasan antara pembangunan infrastruktur energi dan perlindungan kepentingan masyarakat pesisir.
Infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung ketahanan energi, sementara kepastian kompensasi dan pemulihan kegiatan budidaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi warga.
Rencana pembayaran kompensasi mulai November 2026 menjadi tahapan berikutnya yang perlu dikawal bersama.
Pelaksanaannya akan menjadi salah satu penentu dalam memastikan kesepakatan yang dibahas tidak berhenti pada forum musyawarah, tetapi benar-benar ditindaklanjuti.
Dengan koordinasi antara PLN EG, pemerintah desa, dan masyarakat, kelanjutan proyek diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Pembangunan energi pada akhirnya tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi bagian dari proses pembangunan.(P01)






