JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Dugaan intimidasi terhadap jurnalis kembali menjadi sorotan. Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA) mendesak Kepolisian Resor (Polres) Baubau, Sulawesi Tenggara, mengusut secara transparan dugaan kekerasan terhadap Jamil, kontributor tvOne, yang disebut mengalami intimidasi, pengambilan paksa telepon seluler, hingga pemaksaan penghapusan rekaman saat menjalankan tugas jurnalistik.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Kantor Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Baubau, pada Rabu malam (7/10/2026).
JAMIRA menilai dugaan tindakan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh karena menyangkut keselamatan jurnalis sekaligus perlindungan terhadap kemerdekaan pers.
Ketua Umum JAMIRA, RM Gusti Haes, menegaskan bahwa setiap laporan mengenai dugaan kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik harus ditangani secara objektif, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum.
Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada JAMIRA, Jamil diduga mengalami kekerasan setelah mendokumentasikan suatu kejadian menggunakan telepon selulernya.
Perangkat tersebut kemudian disebut diambil secara paksa, sedangkan rekaman yang dibuatnya diminta untuk dihapus.
Keterangan tersebut, menurut JAMIRA, perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang berada di lokasi, pengumpulan bukti, serta pendalaman kronologi kejadian.
Hasil penyelidikan diperlukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
JAMIRA mendesak Kapolres Baubau memastikan seluruh pihak yang berada di lokasi kejadian diperiksa secara objektif, termasuk anggota kepolisian yang disebut dalam laporan awal.
Organisasi tersebut juga meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan internal apabila nantinya ditemukan indikasi tindak pidana. Menurut JAMIRA, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Keberatan terhadap kerja jurnalistik dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia, bukan dengan merampas alat kerja, memaksa menghapus rekaman, mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan terhadap jurnalis,” kata Gusti Haes.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi JAMIRA bahwa keberatan terhadap aktivitas peliputan semestinya diselesaikan melalui prosedur yang sah.
Dugaan tindakan intimidasi atau kekerasan, jika terbukti, tidak dapat dibenarkan sebagai cara untuk menghentikan pekerjaan jurnalistik.
Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis membutuhkan ruang kerja yang aman agar dapat mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan peristiwa secara profesional.
Karena itu, dugaan pengambilan alat kerja dan pemaksaan penghapusan rekaman dalam kasus ini dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Selain mendesak pemeriksaan saksi, JAMIRA meminta aparat segera mengamankan bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Bukti yang dimaksud mencakup rekaman kamera pengawas atau CCTV, telepon seluler, rekaman jurnalistik, jejak digital, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis yang relevan.
Pengamanan bukti dinilai penting untuk membantu mengungkap kronologi kejadian secara utuh. Rekaman CCTV dan keterangan saksi, misalnya, dapat digunakan untuk menguji kesesuaian keterangan para pihak, sedangkan bukti digital dan hasil pemeriksaan medis dapat membantu memperjelas dugaan tindakan yang dilaporkan.
JAMIRA memandang perkara ini perlu ditelaah tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga dalam konteks perlindungan kemerdekaan pers.
Meski demikian, penentuan bentuk pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada bukti serta hasil pemeriksaan yang sah.
JAMIRA juga meminta kepolisian menjamin keselamatan Jamil selama proses penanganan perkara berlangsung.
Perlindungan tersebut dinilai penting untuk mencegah kemungkinan intimidasi, tekanan, atau tindakan lain yang dapat mengganggu proses pemeriksaan maupun kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Gusti Haes menegaskan bahwa kepolisian semestinya memastikan jurnalis dapat bekerja dengan aman, termasuk ketika kegiatan peliputan menimbulkan keberatan dari pihak tertentu.
Di sisi lain, JAMIRA menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Organisasi tersebut mengakui bahwa keterangan mengenai peristiwa di Kantor Satresnarkoba Polres Baubau masih merupakan laporan awal yang perlu diverifikasi melalui penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, prinsip praduga tak bersalah, menurut JAMIRA, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan laporan mengenai dugaan kekerasan atau penghalangan kerja jurnalistik.
Pemeriksaan yang profesional diperlukan agar fakta dapat diungkap tanpa tekanan dan setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil.
JAMIRA menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. Organisasi itu juga berencana berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong proses pemeriksaan yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dua hal mendasar dalam praktik jurnalistik: keselamatan pekerja media dan kebebasan menjalankan tugas peliputan.
Kepastian penanganan perkara diharapkan dapat diperoleh melalui pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“JAMIRA akan memantau perkembangan perkara ini, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong penanganan yang transparan dan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.(P01)






