JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Sertifikat kompetensi tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif tanpa mencerminkan kemampuan pekerja di lapangan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan, sertifikasi kompetensi pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bertumpu pada kemampuan nyata, didukung standar yang jelas, asesor profesional, serta proses penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah dalam Forum Komunikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 BUMN Summit 2026, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Ia menilai, kredibilitas sertifikasi menjadi faktor penting untuk memastikan kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan tuntutan pekerjaan.
Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dinamika bisnis, pekerja dituntut tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga integritas dan kemampuan beradaptasi.
Karena itu, sertifikasi kompetensi perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan pekerja memiliki kapasitas yang relevan dengan standar industri, risiko pekerjaan, serta kebutuhan bisnis.
“Sertifikat juga harus mencerminkan kompetensi nyata, bukan formalitas,” tegas Afriansyah.
Menurut Afriansyah, LSP P2 di lingkungan BUMN memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem kompetensi tenaga kerja.
Lembaga tersebut dinilai memahami proses bisnis, karakteristik pekerjaan, serta kebutuhan kompetensi pada setiap jabatan di perusahaan masing-masing.
Pemahaman terhadap kebutuhan internal itu menjadi modal penting untuk menyusun skema sertifikasi yang lebih relevan.
Dengan begitu, kompetensi yang diuji tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pekerja menjalankan tugas dan memenuhi standar yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
Meski demikian, kedekatan LSP P2 dengan proses bisnis perusahaan harus diimbangi tata kelola sertifikasi yang kuat. Independensi penilaian, profesionalisme asesor, ketepatan metode asesmen, dan kecukupan bukti kompetensi menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan terhadap hasil sertifikasi.
Afriansyah menekankan bahwa setiap keputusan sertifikasi harus didasarkan pada bukti yang memadai dan dilakukan secara objektif sesuai ketentuan.
Prinsip tersebut diperlukan agar sertifikat yang diterbitkan benar-benar memiliki nilai sebagai pengakuan atas kemampuan profesional seseorang.
Tanpa proses asesmen yang kredibel, sertifikasi berisiko kehilangan makna. Sebaliknya, ketika standar dan mekanisme penilaian diterapkan secara konsisten, sertifikat dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kompetensi tenaga kerja BUMN.
Afriansyah juga mengingatkan bahwa pengembangan kompetensi pekerja tidak dapat dilakukan secara parsial.
Sertifikasi semestinya menjadi bagian dari siklus pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, mulai dari pemetaan kebutuhan industri, penyusunan standar kompetensi, pelatihan, asesmen, hingga penerapan kemampuan dalam kinerja sehari-hari.
Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan.
Hasilnya dapat menjadi dasar untuk menentukan program pelatihan, peningkatan keterampilan, maupun pengembangan karier yang lebih terarah.
Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai bukti pengakuan kompetensi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.
Bagi perusahaan, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan menjadi penting untuk mendukung efektivitas operasional.
Sementara bagi pekerja, sertifikasi yang kredibel dapat memperjelas pengakuan atas kemampuan yang dimiliki dan mendorong peningkatan profesionalisme.
Karena itu, keberhasilan sistem sertifikasi tidak semata-mata diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Hal yang lebih penting ialah sejauh mana proses tersebut mampu memastikan pekerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan dapat menerapkannya secara nyata.
Selain tata kelola dan pengembangan kompetensi, Afriansyah menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan sertifikasi.
Integrasi data kompetensi dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi proses, memperkuat pemetaan kebutuhan tenaga kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Pengelolaan data yang terpadu juga berpotensi membantu perusahaan melihat kebutuhan kompetensi secara lebih sistematis.
Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun prioritas pelatihan, memantau perkembangan kompetensi pekerja, dan menyesuaikan pengembangan sumber daya manusia dengan perubahan kebutuhan bisnis.
Namun, pemanfaatan teknologi tidak boleh mengurangi kualitas penilaian maupun mengabaikan integritas proses sertifikasi.
Digitalisasi harus menjadi sarana pendukung yang memperkuat sistem, bukan pengganti pertimbangan profesional dalam menilai kemampuan seseorang.
“Teknologi memperkuat proses, bukan menggantikan integritas asesmen dan profesionalisme,” tegasnya.
Pesan tersebut menempatkan transformasi digital dan integritas sebagai dua aspek yang harus berjalan beriringan.
Sistem digital dapat membantu mempercepat proses dan meningkatkan keterlacakan data, tetapi kredibilitas hasil sertifikasi tetap bergantung pada standar, bukti kompetensi, dan objektivitas penilaian.
Untuk membangun ekosistem sertifikasi kompetensi yang kredibel, Afriansyah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah, lembaga sertifikasi, dan perusahaan perlu menjalankan peran masing-masing agar pengembangan kompetensi tenaga kerja selaras dengan kebutuhan industri.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berperan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, sedangkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat sistem sertifikasi kompetensi.
Di sisi lain, Danantara dan BUMN berperan dalam memetakan kebutuhan talenta sesuai perkembangan bisnis dan tuntutan pekerjaan.
Sinergi tersebut diperlukan agar standar kompetensi, pelatihan, asesmen, dan kebutuhan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan koordinasi yang baik, sertifikasi dapat menjadi bagian dari upaya membangun tenaga kerja yang lebih kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja.
Pada akhirnya, tantangan sertifikasi kompetensi pekerja BUMN bukan sekadar memperluas pelaksanaan sertifikasi, melainkan memastikan setiap proses menghasilkan pengakuan yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan.
Afriansyah menegaskan, kepercayaan terhadap sertifikasi harus dibangun melalui standar yang jelas, integritas, serta proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sertifikasi bukan sekadar sertifikat, melainkan pengakuan yang dibangun melalui standar jelas, integritas, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Afriansyah.(P01)






