LOMBOK TIMUR, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperoleh suntikan anggaran lebih dari Rp11,37 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.

Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) tersebut akan difokuskan pada perbaikan sejumlah jembatan serta fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.

Penyerahan dokumen hibah berlangsung di Jakarta, Kamis (5/11/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur.

Alokasi anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memulihkan infrastruktur pascabencana yang selama ini menjadi penopang aktivitas masyarakat.

Sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan akan menjadi sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat kembali dimanfaatkan secara optimal.

Sektor infrastruktur penghubung menjadi salah satu prioritas penggunaan dana hibah tersebut. Tiga jembatan masuk dalam rencana rekonstruksi, yakni Jembatan Apitaik–Teko di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya; Jembatan Ulem-Ulem di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur; serta Jembatan Berang Panas–Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur.

Selain infrastruktur transportasi, perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan. Salah satu fasilitas yang masuk dalam rencana rehabilitasi adalah Gedung SMPN SATAP 1 Montong Gading di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading.

Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk kelancaran mobilitas warga dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Dengan demikian, pemanfaatan hibah tidak hanya berorientasi pada pemulihan bangunan fisik, tetapi juga mengembalikan fungsi pelayanan publik yang terdampak bencana.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB atas dukungan anggaran tersebut.

Menurutnya, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam mempercepat penanganan infrastruktur yang membutuhkan pemulihan pascabencana.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu lama menghadapi keterbatasan akibat kerusakan fasilitas umum.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Bupati Iron ini juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan kebencanaan.

Ia berharap rencana pembentukan Balai Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, keberadaan balai tersebut akan menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kebencanaan sekaligus memangkas kendala komunikasi dan koordinasi yang selama ini dihadapi pemerintah daerah.

“Bahwa ke depan akan ada Balai BNPB yang akan ditaruh di provinsi. Ini sangat kami syukuri, Pak, karena selama ini kami terlalu jauh berkomunikasi. Mudah-mudahan bisa terwujud BNPB punya balai di masing-masing provinsi,” ungkapnya.

Ia menilai, keberadaan Balai BNPB di tingkat provinsi nantinya tidak hanya mempercepat komunikasi ketika terjadi bencana, tetapi juga mempermudah koordinasi teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana di daerah.

Bagi pemerintah daerah, kecepatan koordinasi menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Sebab, proses pemulihan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga membutuhkan pengawasan, pelaksanaan kegiatan, serta memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Secara nasional, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut juga diberikan kepada 35 daerah lainnya. Dengan demikian, terdapat 36 daerah penerima hibah dengan total anggaran keseluruhan mencapai lebih dari Rp564,572 miliar.

Dana hibah RR tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD masing-masing daerah penerima.

Penggunaannya wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai peruntukan.

Bagi Lombok Timur, dukungan Rp11,37 miliar lebih ini menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sejumlah infrastruktur publik.

Tantangan berikutnya adalah memastikan proses pelaksanaan berjalan tepat sasaran, sehingga manfaat anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di lokasi terdampak.(P07)