JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Kabar baik bagi pekerja berpenghasilan rendah. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dengan total bantuan mencapai Rp900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan.

Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Namun, pencairannya tidak dilakukan secara bertahap, melainkan dibayarkan sekaligus sebesar Rp900.000.

Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Pemerintah akan menyalurkan bantuan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa BSU merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11/2026).

Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan tersebut. Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026.

Pertama, penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kedua, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Status kepesertaan ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melakukan verifikasi calon penerima bantuan.

Ketiga, pekerja menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

Selain itu, bantuan ini tidak diperuntukkan bagi anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Dengan ketentuan tersebut, pekerja perlu memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan data pengupahan yang tercatat agar proses verifikasi dapat berjalan sesuai aturan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan calon penerima adalah ketentuan batas upah. Batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan BSU tidak selalu sama di seluruh wilayah Indonesia.

Kemnaker menjelaskan, dasar penentuan upah mengacu pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan.

Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah penerima BSU akan disesuaikan dengan UMK setempat.

Nilai UMK tersebut kemudian dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh.

Adapun bagi daerah yang tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Ketentuan ini membuat batas penghasilan penerima BSU dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu, pekerja perlu memperhatikan standar upah minimum yang berlaku di wilayah tempatnya bekerja.

Berbeda dengan sejumlah program bantuan yang mengharuskan masyarakat mengajukan permohonan secara mandiri, pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran untuk memperoleh BSU 2026.

Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah.

Dalam proses tersebut, keakuratan data yang disampaikan perusahaan atau pemberi kerja menjadi faktor penting. Data yang tidak sesuai berpotensi memengaruhi proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.

Karena itu, Indah mengingatkan seluruh pemberi kerja agar memastikan informasi pekerja yang dilaporkan benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.

Imbauan tersebut menjadi perhatian penting, terutama terkait kesesuaian data upah, identitas pekerja, dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program BSU 2026, Kemnaker menyediakan kanal informasi resmi yang dapat diakses masyarakat.

Informasi mengenai ketentuan dan perkembangan penyaluran bantuan dapat diperoleh melalui laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id.

Pekerja juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630 untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Dengan nilai bantuan Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus, BSU 2026 diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran pekerja, khususnya mereka yang masuk dalam kelompok berpenghasilan rendah.

Pekerja diimbau memastikan data kepesertaan dan pengupahan telah sesuai, sekaligus memantau informasi melalui kanal resmi pemerintah agar tidak mudah percaya pada informasi pencairan bantuan yang belum terverifikasi.(P01)