MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya Transformatif.
Sebanyak 140 pendamping disiapkan untuk mengawal pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa pada 2027, dengan dukungan anggaran program yang direncanakan mencapai Rp128 miliar.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, para pendamping tidak boleh sekadar menjalankan tugas administratif.
Mereka harus hadir langsung di tengah masyarakat, mengenali persoalan warga, dan memastikan kelompok paling rentan mendapatkan perhatian serta akses terhadap program pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur Iqbal melepas 140 Pendamping Desa Berdaya Transformatif Batch 2 dalam kegiatan pembekalan di Hotel Grand Madani Mataram, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini turut melibatkan perangkat daerah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi nonpemerintah (NGO), serta para pendamping terpilih.
Menurut Gubernur Iqbal, keberhasilan pembangunan NTB tidak cukup diukur dari prestasi, pertumbuhan ekonomi, maupun pencapaian di tingkat global.
Lebih dari itu, kemajuan harus tercermin dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
“NTB ingin mendunia, tetapi tidak mungkin kita benar-benar mendunia apabila masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Kalau kita bangkit, kita harus bangkit bersama. Kalau kita maju, kita harus maju bersama,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Juni 2026, tingkat kemiskinan NTB tercatat sebesar 11,17 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem masih berada di kisaran dua persen.
Bagi Gubernur Iqbal, angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat masyarakat dengan persoalan yang berbeda-beda dan membutuhkan penanganan yang tidak bisa disamaratakan.
Dari hasil kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia menemukan warga yang menghadapi kerentanan berlapis.
Mulai dari lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit, tidak memiliki keterampilan dan penghasilan tetap, hingga keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Karena itu, pendekatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.
Warga yang masih produktif perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi.
Sebaliknya, masyarakat yang sudah tidak memungkinkan untuk diberdayakan secara ekonomi harus dipastikan memperoleh perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Yang harus kita lakukan adalah memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Kita harus memastikan mereka mendapatkan bantuan sosial, akses pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan menjalani kehidupan yang bermartabat sampai akhir hayatnya,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga meminta para pendamping membangun koordinasi dengan berbagai unsur di desa, mulai dari pemerintah desa, kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga elemen masyarakat lainnya.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar persoalan warga dapat diidentifikasi secara lebih akurat, sekaligus membuka peluang pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki setiap desa.
Ia mengingatkan, program Desa Berdaya bukan milik individu ataupun satu organisasi perangkat daerah.
Keberhasilannya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pembangunan, terutama para pendamping yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Desa Berdaya ini bukan milik saya atau satu kepala dinas, Desa Berdaya adalah milik kita semua. Teman-teman pendamping adalah bagian penting dalam menyempurnakan program ini karena teman-temanlah yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa 140 pendamping Batch 2 merupakan hasil seleksi terbuka berbasis desa yang dilaksanakan pada September 2026.
Sejak Oktober, para pendamping telah mengikuti orientasi sekaligus memfasilitasi penyusunan proposal bagi calon keluarga penerima manfaat (KPM).
Dari data awal sebanyak 10.848 kepala keluarga miskin ekstrem yang dihimpun melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sumber lainnya, sebanyak 6.567 kepala keluarga mengajukan proposal setelah proses verifikasi. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 60,5 persen dari data awal.
Hamdi menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan sebagian calon penerima manfaat tidak melanjutkan pengajuan.
Di antaranya meninggal dunia, pindah domisili, tidak ditemukan di tempat, menjadi pekerja migran, maupun tidak memenuhi kriteria pemberdayaan.
“Penyesuaian ini terjadi karena ada calon penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah domisili, tidak ditemukan di tempat, menjadi pekerja migran, maupun tidak memenuhi kriteria pemberdayaan,” jelas Hamdi.
Selain persoalan administrasi dan kelayakan, sebagian warga juga belum bersedia mengikuti program.
Beberapa di antaranya khawatir bantuan sosial yang selama ini diterima akan dihentikan, sementara yang lain mengharapkan bantuan langsung tanpa harus melalui proses pelatihan dan pendampingan.
Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Pemprov NTB juga memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong keterlibatan lembaga keuangan dalam mendukung pemberdayaan dan akses permodalan masyarakat.
Dukungan tersebut telah menjangkau Desa Langko Utara, Desa Melisari, Desa Mantuk, dan Desa Bonjeruk. Di Desa Langko Utara, program pemberdayaan telah berjalan melalui usaha pemeliharaan ayam petelur. Sementara tiga desa lainnya masih berada dalam tahap persiapan dan pengembangan usaha.
Pada 2027, anggaran program Desa Berdaya direncanakan mencapai sekitar Rp128 miliar. Setiap desa dalam skema program memperoleh alokasi Rp500 juta, yang dibagi menjadi Rp300 juta untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dan Rp200 juta untuk pembangunan rumah masyarakat yang paling membutuhkan.
Gubernur Iqbal menegaskan, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Menurutnya, kemiskinan tidak berdiri sendiri. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan berbagai tantangan sosial lainnya, seperti stunting, pernikahan dini, putus sekolah, kriminalitas, hingga persoalan kesejahteraan keluarga.
“Ketika kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang upaya menyelesaikan banyak persoalan mendasar di masyarakat. Kemiskinan berkaitan erat dengan stunting, pernikahan dini, putus sekolah, kriminalitas, hingga berbagai persoalan sosial lainnya,” tegasnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, para pendamping diminta memanfaatkan ekosistem pembangunan yang telah tersedia di NTB.
Dukungan tersebut mencakup pembiayaan melalui Bank NTB Syariah, BPD Syariah NTB, Baznas, serta perangkat daerah terkait.
Gubernur Iqbal berharap 2027 menjadi momentum pematangan konsep sekaligus penguatan pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif.
Dengan demikian, pada 2028–2029 program tersebut dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan menghasilkan perubahan yang terukur.
Ia menekankan, keberhasilan Desa Berdaya tidak boleh hanya dinilai dari jumlah kegiatan, besaran anggaran, atau banyaknya bantuan yang disalurkan. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Keluarga miskin harus memiliki kesempatan untuk mandiri, warga yang paling rentan tidak boleh terabaikan, dan setiap program pembangunan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebab, bagi NTB, kemajuan bukan hanya tentang seberapa jauh daerah mampu melangkah, melainkan juga tentang seberapa banyak masyarakat yang dapat ikut maju bersama.(P02)






