LOMBOK TIMUR, PINTAS.CO.ID – Penantian masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Lombok Timur untuk mendapatkan akses infrastruktur yang lebih layak mulai menemukan titik terang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur akhirnya memperoleh kepastian hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun anggaran 2026 senilai lebih dari Rp11,37 miliar.

Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Lombok Timur yang dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

Dana hibah tersebut akan difokuskan untuk menangani sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, terutama jembatan yang selama ini menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat.

Bagi warga di wilayah terdampak, pembangunan kembali infrastruktur tersebut bukan sekadar persoalan memperbaiki bangunan yang rusak.

Keberadaan jembatan menjadi penopang aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas penduduk, distribusi hasil pertanian, hingga akses menuju fasilitas pendidikan dan pelayanan publik.

Bupati Lombok Timur yang akrab disapa Bupati Iron itu mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana telah lama dinantikan masyarakat.

Sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan bahkan telah dilaporkan dan didaftarkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kita memiliki banyak jembatan yang putus dikarenakan bencana alam yang sudah dilaporkan kepada BNPB, dan sudah didaftar juga oleh BNPB,” jelasnya.

Menurut Iron, proses realisasi bantuan tersebut tidak berlangsung singkat. Pengajuan yang telah dilakukan pemerintah daerah sempat mengalami penundaan karena adanya sejumlah bencana besar di wilayah lain yang membutuhkan penanganan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, sebelumnya proses tersebut sempat tertunda ketika bencana melanda Aceh dan Sumatera. Pada periode berikutnya, bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tertundanya realisasi bantuan bagi Lombok Timur.

Meski demikian, Pemkab Lombok Timur terus mengupayakan agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur daerah tetap mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, beberapa minggu kemarin saya diundang ke Jakarta untuk menandatangani RKA,” sambungnya.

Berdasarkan dokumen perjanjian hibah, total anggaran sebesar Rp11,377 miliar lebih tersebut dialokasikan untuk empat paket penanganan infrastruktur di Kabupaten Lombok Timur.

Alokasi terbesar diperuntukkan bagi rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko di Kecamatan Pringgabaya dengan nilai anggaran sekitar Rp5,3 miliar.

Selanjutnya, rekonstruksi Jembatan Ulem-Ulem di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, memperoleh alokasi sekitar Rp3,7 miliar.

Sementara itu, rekonstruksi Jembatan Barang Panas-Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, mendapatkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar.

Selain tiga jembatan tersebut, hibah juga dialokasikan untuk rehabilitasi SMPN Satap 01 Montong Gading yang berlokasi di Desa Perian, Kecamatan Sikur.

Penanganan empat infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana sekaligus mengurangi hambatan aktivitas masyarakat di wilayah terkait.

Khusus untuk jembatan, keberadaannya memiliki peran strategis dalam menghubungkan kawasan permukiman dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi warga.

Karena itu, rekonstruksi infrastruktur penghubung menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang perlu segera ditangani.

Meski hibah senilai Rp11,37 miliar tersebut menjadi kabar baik, pekerjaan Pemkab Lombok Timur dalam menangani seluruh infrastruktur terdampak bencana belum sepenuhnya selesai.

Pasalnya, masih terdapat sejumlah jembatan lain yang kondisinya membutuhkan penanganan, tetapi belum masuk dalam alokasi hibah tahun anggaran 2026.

Bupati Iron menegaskan, pemerintah daerah akan kembali mengajukan infrastruktur yang belum tertangani agar dapat memperoleh dukungan penanganan dari BNPB.

Upaya tersebut juga akan mencakup aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah dapat terus diperjuangkan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga legislatif.

Realisasi hibah ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Lombok Timur.

Namun, masyarakat tentu masih menantikan tindak lanjut berupa pelaksanaan pembangunan di lapangan agar manfaat bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan.

Dengan dukungan anggaran pemerintah pusat, Pemkab Lombok Timur diharapkan mampu mempercepat perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, sekaligus memastikan wilayah terdampak bencana dapat kembali terhubung dan menjalankan aktivitas secara lebih normal.(P07)