MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) semakin serius mempercepat transisi energi bersih menuju target Net Zero Emission (NZE) 2050.
Langkah terbaru yang ditempuh adalah menjalin kolaborasi dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) untuk menyusun peta jalan atau roadmap emisi nol bersih yang terukur dan berkelanjutan.
Komitmen itu mengemuka saat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, beserta jajaran di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Iqbal menilai kolaborasi dengan IESR menjadi langkah strategis karena lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam mendampingi berbagai daerah menyusun kebijakan dan strategi menuju emisi nol bersih.
Menurutnya, NTB membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan terukur agar transisi energi tidak hanya mampu menurunkan emisi karbon, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
“IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menegaskan NTB memiliki modal besar berupa sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi penggerak utama transformasi ekonomi hijau sekaligus meningkatkan daya saing daerah di masa depan.
Sementara itu, CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendampingi NTB dalam mencapai target NZE 2050.
Dukungan yang diberikan mencakup penyusunan kebijakan, penguatan ekosistem transisi energi, hingga mendorong masuknya investasi sektor energi terbarukan.
Fabby menjelaskan sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dahulu menetapkan target emisi nol bersih, di antaranya Bali yang menargetkan NZE pada 2045 dan Nusa Tenggara Timur pada 2050.
Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi penting bagi NTB dalam menyusun strategi yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
Sebagai langkah awal, IESR telah menerbitkan berbagai kajian terkait pengembangan pulau berbasis 100 persen energi terbarukan dan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan.
Salah satu temuan penting menunjukkan Pulau Sumbawa memiliki peluang besar memenuhi kebutuhan listrik sepenuhnya dari sumber energi bersih, terutama tenaga surya.
Potensi energi surya di Pulau Sumbawa bahkan diperkirakan mencapai 8,64 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu kawasan paling prospektif untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
“Pengalaman kami dalam menyusun Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 untuk sektor ketenagalistrikan dapat menjadi salah satu referensi bagi NTB,” kata Fabby.
Ia juga menyoroti momentum percepatan energi surya nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan pembangkit energi surya berkapasitas 100 GW yang tersebar di sekitar 80 ribu desa di Indonesia.
“Kami melihat ini sebagai momentum besar bagi daerah untuk berkontribusi terhadap pencapaian target energi bersih nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, mengingatkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama keberhasilan transisi energi.
Menurutnya, NTB tidak cukup hanya fokus pada pembangunan infrastruktur energi bersih, tetapi juga perlu menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan industri masa depan.
Suzanty bahkan menilai NTB berpotensi berkembang menjadi pusat pengembangan tenaga kerja energi terbarukan di kawasan Indonesia Timur.
Menanggapi hal itu, Gubernur Iqbal optimistis SDM NTB mampu bersaing di sektor energi hijau, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun pasar internasional, termasuk kawasan Timur Tengah.
“Banyak tenaga kerja NTB memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan teknis, pusat pelatihan, dan dukungan sertifikasi agar mampu bersaing di sektor energi terbarukan,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama penyusunan peta jalan Net Zero Emission NTB 2050 sekaligus pengembangan berbagai kebijakan rendah emisi.
Kolaborasi yang dibahas mencakup pengembangan kawasan rendah karbon, kendaraan listrik, transportasi publik berkelanjutan, energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja hijau, hingga kawasan industri ramah lingkungan.
Kerja sama antara Pemprov NTB dan IESR diharapkan menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi energi bersih di daerah, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau di Indonesia.(P02)
