MATARAM, PINTAS.CO.ID – Sekretaris Pimpinan Daerah (Sespimda) Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Hakim, meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memperluas pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke seluruh daerah, termasuk Provinsi NTB.
Pria yang akrab disapa Bang Akim itu menilai penanganan kasus yang tengah bergulir tidak boleh berhenti pada pihak-pihak di tingkat pusat.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang pelaksanaannya melibatkan banyak pihak di daerah sehingga potensi penyimpangan juga perlu ditelusuri secara menyeluruh.
“Kami meminta Kejaksaan Agung agar memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh tingkat pusat, sementara potensi penyimpangan di daerah luput dari perhatian,” kata Abdul Hakim, di Mataram, Selasa (23/6/2026).
Menurut Bang Akim, munculnya dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak dalam pengelolaan Program MBG menjadi sinyal penting bahwa program strategis nasional dengan anggaran besar tetap memiliki celah penyimpangan apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berlapis.
Ia menegaskan, implementasi Program MBG di lapangan melibatkan berbagai unsur, mulai dari penyedia bahan pangan, satuan pelayanan pemenuhan gizi, hingga mitra pelaksana di tingkat daerah.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai tujuan program.
“Jika ada dugaan penyimpangan pada tahap perencanaan atau pengelolaan di pusat, maka implementasi di daerah juga perlu ditelusuri. Harus dipastikan apakah ada praktik mark up, pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, atau bentuk penyimpangan lainnya. Semua harus diperiksa secara objektif,” ujarnya.
Bang Akim menilai langkah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi Program MBG menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola berbagai program strategis nasional yang menggunakan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyerap anggaran sangat besar.
Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan tujuan peningkatan kualitas gizi nasional dapat tercapai.
PKN NTB berharap aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada aktor di tingkat pusat, tetapi juga melakukan audit dan penelusuran terhadap pelaksanaan program di setiap daerah.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung. Namun agar penanganan perkara ini benar-benar tuntas dan memberikan efek jera, pengusutannya harus menyentuh seluruh mata rantai pelaksanaan program, termasuk di daerah. NTB juga perlu menjadi perhatian agar publik memperoleh kepastian bahwa program yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bang Akim turut mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis di Kota Mataram pada Senin kemarin (22/6/2026). Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, PKN NTB tetap mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini melakukan moratorium dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah.
Menurut Bang Akim, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.
“Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman pengelola dapur MBG yang menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Namun di sisi lain, kami juga mendukung langkah pemerintah pusat yang sedang melakukan moratorium dan evaluasi. Ini penting untuk memastikan program benar-benar berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan para pengelola dapur MBG.
Menurut Bang Akim, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat ditangani secara terbuka dan konstruktif.(P02)
