JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan seorang pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) berinisial LMI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Penetapan tersangka diumumkan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi.

Kejagung menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, mengatakan penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan secara mendalam sebelum menetapkan LMI sebagai tersangka.

“Serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah,” ujar Anang dalam keterangan resminya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, LMI diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional pada Desember 2024 hingga Maret 2025. Setelah itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Dalam kapasitas tersebut, LMI diduga mengetahui secara menyeluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada awal 2025, ia disebut meminta dua pihak berinisial YCS dan RD mendirikan perusahaan PT SGI yang kemudian dijadikan sarana untuk menjual perlengkapan makan berupa food tray (ompreng) kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidik menduga harga food tray tersebut ditentukan langsung oleh LMI.

Tak hanya itu, LMI juga diduga meminta persetujuan kepada seorang pihak berinisial SS agar penjualan food tray kepada calon mitra SPPG dapat dikaitkan dengan proses verifikasi kemitraan.

Setelah tercapai kesepakatan, calon mitra SPPG disebut diwajibkan membeli food tray dari PT SGI sebagai salah satu syarat agar lolos verifikasi.

Lalu Muhammad Iwan Mahardan
Pejabat BGN berinisial LMI (tengah yang mengenakan rompi tahanan berwarna pink) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025–2026.

Modus yang diungkap penyidik menunjukkan setiap pembayaran pembelian food tray oleh calon mitra kepada PT SGI akan dilaporkan oleh RD kepada LMI.

Selanjutnya, LMI diduga memerintahkan petugas verifikator pada Portal MBG untuk memberikan persetujuan terhadap calon mitra yang telah melakukan pembayaran tersebut.

Atas praktik tersebut, penyidik menduga LMI memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari penjualan titik SPPG yang dikaitkan dengan kewajiban membeli food tray.

Atas perbuatannya, LMI dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penyidikan, Kejaksaan Agung menahan tersangka LMI selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini masih terus dikembangkan. Penyidik membuka peluang mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga mengetahui maupun turut berperan dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.(P01)