LOMBOK BARAT, PINTAS.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, setiap penyelenggara negara memikul amanah untuk mengabdi kepada masyarakat, sehingga seluruh program pembangunan wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kepentingan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah serta ribuan warga yang hadir, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri hingga aparat penegak hukum, sejatinya adalah pelayan rakyat.
Karena itu, seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki harus digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang ataupun kedudukan seseorang.
Menurutnya, supremasi hukum menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya publik.
Selain itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan tekad pemerintah untuk memberantas korupsi dan menghentikan berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat hidup dalam kemiskinan ataupun mengalami kesulitan memperoleh pangan.
Menurutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama kedaulatan bangsa. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur, perluasan jaringan irigasi, peningkatan produktivitas, serta keberpihakan kepada para petani sebagai tulang punggung produksi pangan nasional.
Tak hanya fokus pada sektor pangan, Presiden Prabowo juga menyampaikan optimisme terhadap upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.
Salah satu langkah strategis yang tengah didorong pemerintah ialah pengembangan bahan bakar nabati B50 untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Presiden Prabowo mengungkapkan, implementasi B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun.
Dana tersebut, menurutnya, dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, mulai dari bendungan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pembangunan lainnya yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Meski berbagai kebijakan strategis kerap menghadapi tantangan dan beragam kepentingan, Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan nasional.
“Seluruh ikhtiar pemerintah diarahkan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.
Melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, Presiden Prabowo optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara maju yang menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.(P02)
