JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Pengadaan motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) senilai sekitar Rp1,22 triliun kini masuk tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Empat tersangka berasal dari pihak swasta, sementara satu lainnya merupakan anggota TNI yang menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) dalam tata kelola Program MBG BGN tahun 2025 hingga 2026.
Lima tersangka tersebut yakni AM, Komisaris PT ASE sekaligus Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal; YY, Direktur PT YAT; AA, Direktur PT ASE; GB, Direktur PT ASE; serta Kolonel Cpl BU, selaku PPK.
Penyidik menduga para tersangka bersekongkol untuk mengondisikan proses pengadaan agar PT YAT menjadi pemenang.
Dugaan pengondisian tersebut disebut mencakup sejumlah tahapan penting, mulai dari penentuan pemenang, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), hingga penyediaan perusahaan pembanding.
Persoalan lain muncul dalam pelaksanaan kontrak. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah motor listrik yang tercantum dalam pengadaan semula mencapai 25.644 unit. Angka tersebut kemudian diubah menjadi 21.801 unit.
Namun, penyidik menemukan adanya perbedaan signifikan antara jumlah pengadaan dalam dokumen dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, hingga 20 Maret 2026, realisasi pekerjaan secara riil disebut baru mencapai 2.117 unit.
Meski demikian, penyidik menduga terdapat pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang menyatakan seolah-olah pekerjaan sebanyak 21.801 unit telah diselesaikan 100 persen.
Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan dalam proses pembayaran.
Perbedaan antara realisasi fisik dengan dokumen serah terima inilah yang menjadi salah satu bagian yang tengah didalami penyidik dalam perkara tersebut.
Kejaksaan menduga rangkaian perbuatan para tersangka telah memberikan keuntungan kepada para tersangka dan/atau korporasi PT YAT, sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.
Namun, hingga saat ini nilai pasti kerugian negara belum ditetapkan. Penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Untuk memperkuat pembuktian, Tim Penyidik Koneksitas telah memeriksa 63 saksi dan delapan ahli. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Barang bukti tersebut antara lain lima unit telepon seluler, 889 dokumen, serta uang tunai senilai Rp24,97 miliar.
Selain itu, penyidik turut mengamankan sejumlah kendaraan dan aset lainnya. Di antaranya satu unit pesawat Textron Aviation Inc., satu unit helikopter Bell 505, satu unit kendaraan Hino dengan nomor registrasi B 9981 BIO, dua unit kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, serta satu unit Lexus LM 500 H 4 Seater tahun 2025.
Penyidik juga melibatkan Tim Ahli Teknis dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian teknis terhadap objek pengadaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik objek pengadaan dengan dokumen dan keterangan yang telah diperoleh selama proses penyidikan.
Kelima tersangka kini menjalani penahanan di lokasi berbeda sesuai status dan kewenangan masing-masing.
Kolonel Cpl BU ditahan di Rutan Instalasi Tahanan Militer Pomdam Jaya. Sementara AM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Adapun YY ditahan di Rutan Kelas I Pondok Bambu. Dua tersangka lainnya, AA dan GB, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Para tersangka berdasarkan materi penyidikan diduga melanggar Pasal 603 jo. Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kejaksaan menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan. Tim Penyidik Koneksitas masih mendalami keterlibatan serta pertanggungjawaban pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Pendalaman juga mencakup kemungkinan keterlibatan korporasi serta penelusuran aset yang diduga berhubungan dengan tindak pidana.
Dengan demikian, penyidikan perkara pengadaan motor listrik untuk Program MBG BGN belum berhenti pada penetapan lima tersangka.
Penyidik masih membuka kemungkinan adanya perkembangan baru berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli, pengujian teknis, penghitungan kerugian negara, serta penelusuran aset.(P01)






