SUMBAWA, PINTAS.CO.ID – Pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tak cukup hanya diukur dari panjang jalan yang teraspal atau proyek fisik yang selesai. Bagi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pembangunan harus berujung pada satu hal: semakin sedikit hambatan yang dihadapi masyarakat untuk mengakses layanan dasar dan mengembangkan kehidupan ekonomi.

Pesan itu terlihat dalam kunjungan kerja Gubernur Iqbal di Kabupaten Sumbawa pada 1–2 Oktober 2026. Dalam dua hari tersebut, Iqbal bergerak dari kawasan pegunungan hingga pesisir.

Ia meninjau pembangunan ruas jalan Batu Dulang–Tepal, melihat pengaspalan Jalan Sultan Kaharuddin di depan RSUD Sumbawa, bermalam di Desa Tepal untuk mendengar langsung aspirasi warga, hingga menyambangi Pulau Bungin yang diproyeksikan menjadi lokasi percontohan percepatan legalitas usaha dan penanganan kemiskinan di kawasan pesisir.

Rangkaian agenda itu memperlihatkan pendekatan pembangunan yang tidak berhenti pada proyek, tetapi menyasar persoalan yang sehari-hari dihadapi masyarakat.

Salah satu titik yang menjadi perhatian Gubernur Iqbal adalah ruas Batu Dulang–Tepal. Jalan tersebut dibangun melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan anggaran Rp83,39 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2025–2026.

Ruas tersebut dikerjakan melalui kontrak tahun jamak. Skema itu diarahkan untuk menjaga kualitas sekaligus memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keandalan dalam jangka panjang.

Bagi pemerintah daerah, jalan tersebut bukan sekadar penghubung antarwilayah. Infrastruktur jalan juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori.

“Pembangunan ini bisa terlaksana berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov NTB, dan Pemkab Sumbawa. Sinergi inilah yang membuat perbaikan infrastruktur di NTB bisa berjalan lebih cepat,” kata Gubernur Iqbal.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur harus dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di Pulau Sumbawa.

“Pembangunan di NTB harus berkeadilan. Lombok dan Sumbawa harus tumbuh bersama,” tegasnya.

Selain ruas Batu Dulang–Tepal, Gubernur Iqbal juga meninjau pengaspalan Jalan Sultan Kaharuddin di depan RSUD Sumbawa. Peninjauan itu sekaligus menegaskan pentingnya konektivitas dengan fasilitas pelayanan publik, terutama fasilitas kesehatan.

Dari pembangunan jalan, agenda Iqbal berlanjut ke Desa Tepal, Kecamatan Batu Lanteh.

Namun kali ini, fokusnya bukan proyek fisik.

Gubernur Iqbal memilih bermalam di desa tersebut dan berdialog dengan masyarakat di Masjid Nurul Iman. Pertemuan itu menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan, kebutuhan, dan harapan mereka kepada pemerintah provinsi.

“Saya ke sini tidak ingin datang untuk lebih banyak bicara, saya datang ke sini ingin lebih banyak mendengar dari Bapak-Ibu sekalian. Apa yang Bapak-Ibu impikan dan harapkan untuk kami lakukan di Pemprov, Insya Allah kita akan bahas dan pikirkan solusinya,” ujarnya.

Kehadiran pemerintah juga dibarengi pelayanan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis digelar di Kantor Desa Tepal dengan melibatkan tenaga kesehatan RSUD H. Manambai Abdulkadir Sumbawa.

Di Masjid Nurul Iman, Gubernur Iqbal turut menyerahkan bantuan fii sabilillah dari Baznas Provinsi NTB sebesar Rp15 juta untuk mendukung penataan dan kemakmuran masjid.

Jika Tepal menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar persoalan warga, Pulau Bungin menjadi titik untuk mengurai persoalan lain yang tak kalah penting: kepastian legalitas usaha masyarakat pesisir.

Dalam kunjungannya ke Pulau Bungin sehari kemudian, Gubernur Iqbal menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi percontohan percepatan legalitas usaha sekaligus penanganan kemiskinan di wilayah pesisir.

Persoalan perizinan dan pemanfaatan ruang laut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam dialog bersama masyarakat.

Pemerintah melihat persoalan tersebut tidak semata-mata sebagai persoalan kepatuhan. Keterbatasan informasi, pengetahuan mengenai prosedur, hingga biaya pengurusan menjadi hambatan yang membuat sebagian masyarakat belum memiliki legalitas usaha.

Karena itu, pendekatan yang dipilih adalah pendampingan langsung.

“Masyarakat kita di pesisir melanggar atau belum punya izin itu bukan karena tidak mau, tetapi umumnya karena tidak tahu caranya atau tidak mampu membayar biayanya. Kalau kita saling tunggu, masalah ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, pemerintah hadir mendampingi secara langsung dan memberikan layanan perizinan secara gratis,” kata Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Fasilitasi juga mencakup penerbitan Pas Kecil Elektronik (E-Pas Kecil) tanpa biaya bagi masyarakat yang mendapat pendampingan pemerintah.

Dengan demikian, legalitas tidak lagi ditempatkan sebagai beban administratif semata, tetapi sebagai pintu masuk untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Kemudahan berusaha di kawasan pesisir juga tidak dilepaskan dari aspek lingkungan.

Gubernur Iqbal menyoroti pentingnya pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terutama pada kegiatan usaha seperti tambak udang.

Pengelolaan limbah yang buruk dinilai dapat mencemari laut, yang pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan usaha masyarakat dan pasar komoditas perikanan.

Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan mengacu pada Pergub NTB Nomor 17 Tahun 2026.

Penataan Pulau Bungin juga akan diintegrasikan dengan Program Desa Berdaya Transformatif. Program tersebut mencakup penguatan tata kelola desa serta dukungan permodalan dan fasilitas teknis bagi keluarga miskin ekstrem.

Dari pegunungan Tepal hingga pesisir Pulau Bungin, benang merah kunjungan Iqbal di Sumbawa terlihat cukup jelas: pembangunan diarahkan untuk membuka akses sekaligus menghapus hambatan.

Jalan membuka konektivitas. Kehadiran pemerintah membuka ruang dialog. Sementara kepastian legalitas membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha secara lebih aman dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal berapa banyak jalan yang dibangun atau berapa banyak program yang dijalankan.

Ukurannya adalah seberapa banyak persoalan masyarakat yang bisa diselesaikan dan seberapa besar kesempatan baru yang bisa dibuka.

Bagi Gubernur Iqbal, pembangunan di NTB harus membawa masyarakat pada kondisi yang lebih sederhana: hidup lebih mudah, berusaha lebih pasti, dan memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh dan berdaya.(P02)