MATARAM, PINTAS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh menjadikan ketakutan terhadap gejolak politik sebagai alasan untuk mengabaikan proses konstitusional.

Dalam persoalan yang menyangkut kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, satu-satunya kompas yang semestinya digunakan adalah konstitusi, peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, dan bukti hukum.

Pandangan itu disampaikan Dr. (C) Nujumuddin, M.Si., selaku pemerhati politik. Menurut dia, MK bukan lembaga yang bertugas menjaga kenyamanan kekuasaan, melainkan institusi yang memiliki mandat penting sebagai penjaga konstitusi.

Karena itu, apabila terdapat permohonan masyarakat yang meminta agar status atau kedudukan Gibran diuji secara konstitusional, perkara tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan semata-mata dalam kalkulasi politik.

“Jangan sampai tekanan politik dari berbagai arah membuat proses hukum kehilangan independensinya,” ujar Nujum.

Ia menegaskan, persoalan pemberhentian Wakil Presiden juga tidak dapat dipandang sebagai keputusan sederhana yang berada di tangan satu lembaga.

Konstitusi telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tahapan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Dengan demikian, menurut Nujum, setiap proses harus berjalan berdasarkan koridor hukum yang telah ditentukan.

Perdebatan mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran belakangan juga dikaitkan dengan ancaman konflik sosial, bahkan perang saudara.

Nujum menilai pernyataan semacam itu perlu ditempatkan secara kritis agar tidak berubah menjadi narasi ketakutan yang justru membatasi ruang bagi proses konstitusional.

Ia menyebut pandangan yang disampaikan sejumlah tokoh, termasuk Yusril Ihza Mahendra dan Rocky Gerung, sebagai bagian dari perdebatan yang sah dalam ruang demokrasi sepanjang memang disampaikan dalam konteks tersebut.

Namun, Nujum mengingatkan agar prediksi politik tidak diperlakukan sebagai fakta hukum. “Prediksi politik bukanlah fakta hukum,” tegasnya.

Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan memang dapat memunculkan krisis dan ketegangan, tetapi tidak otomatis berujung pada perang saudara.

Salah satu contohnya adalah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998. Pergantian kekuasaan tersebut berlangsung di tengah krisis ekonomi, demonstrasi besar, dan gejolak politik. Namun, Indonesia tetap bertahan sebagai negara kesatuan.

Hal serupa, kata Nujum, terjadi ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan dari jabatan Presiden pada 2001.

“Gus Dur bukan tokoh tanpa basis sosial. Ia mempunyai akar sejarah, kultural, dan massa yang kuat, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Namun, ketika proses politik ketatanegaraan berlangsung, Indonesia tetap bertahan sebagai sebuah negara kesatuan,” katanya.

Dari pengalaman tersebut, Nujum menilai masyarakat perlu membedakan antara konflik politik dan perang saudara.

Demonstrasi, perdebatan keras, ketegangan antarelite, hingga reaksi masyarakat merupakan bagian yang mungkin muncul dalam dinamika politik.

Namun, kondisi tersebut berbeda secara fundamental dari perang saudara yang melibatkan konflik bersenjata secara luas antarkelompok dalam masyarakat.

Nujum kemudian mempertanyakan dasar prediksi bahwa pemberhentian Gibran secara konstitusional akan memicu perang saudara.

“Jika Gibran diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, siapa yang akan membelanya secara mati-matian sampai membawa bangsa ini ke perang saudara?,” ujarnya.

Menurut dia, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk meremehkan pendukung Gibran. Sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan untuk menguji apakah prediksi mengenai perang saudara benar-benar memiliki basis sosial-politik yang kuat atau sekadar menjadi retorika untuk membangun ketakutan.

Nujum mengingatkan agar masyarakat tidak diarahkan pada pilihan semu: mempertahankan seorang pejabat karena takut terjadi perang saudara atau menghadapi kehancuran bangsa apabila proses hukum dijalankan.

“Negara hukum tidak boleh bekerja dengan logika seperti itu. Jika setiap proses hukum dihentikan karena ancaman kemungkinan kerusuhan, maka supremasi hukum akan kalah oleh tekanan politik,” katanya.

Ia bahkan mendorong agar narasi perang saudara tersebut diuji secara akademis dan empiris. Menurutnya, harus ada indikator yang jelas: siapa kelompok yang diprediksi melakukan perlawanan, seberapa besar basis sosialnya, serta apakah terdapat organisasi yang secara terbuka menyatakan akan menggunakan kekerasan.

Jangan sampai istilah “perang saudara”, kata Nujum, digunakan secara longgar untuk memperkuat narasi politik tertentu.

Di sisi lain, Nujum juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menuduh bahwa Yusril maupun Rocky Gerung memiliki kepentingan pribadi di balik pandangan politik mereka.

Tuduhan bahwa seseorang mempertahankan jabatan atau mengharapkan jabatan, menurut dia, harus didukung bukti.

Meski demikian, masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan konsistensi sikap seorang tokoh, terutama ketika pandangan yang disampaikan bersinggungan langsung dengan kepentingan kekuasaan.

Bagi Nujum, idealisme seorang tokoh publik justru diuji ketika berhadapan dengan kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah relatif mudah dilakukan ketika seseorang berada di luar lingkaran kekuasaan.

Tantangan yang lebih besar muncul ketika seseorang berada dekat dengan pusat kekuasaan atau memiliki kepentingan politik tertentu.

Karena itu, publik seharusnya menilai sebuah argumentasi berdasarkan bukti, logika, dan konsistensinya, bukan semata-mata berdasarkan nama besar orang yang menyampaikannya.

Pada saat yang sama, MK juga tidak boleh terpengaruh oleh suara pihak mana pun, baik yang mendukung maupun yang menolak Gibran.

Jika secara hukum Gibran memenuhi syarat untuk tetap menjabat, kata Nujum, putusan harus menyatakan demikian.

Sebaliknya, apabila terdapat dasar konstitusional yang sah untuk pemberhentian dan seluruh prosedur telah terpenuhi, maka hukum harus ditegakkan tanpa rasa takut terhadap tekanan politik.

Pada akhirnya, menurut Nujum, persoalan ini bukan hanya mengenai nasib Gibran Rakabuming Raka. Lebih jauh, yang dipertaruhkan adalah keberanian Indonesia menempatkan konstitusi di atas kepentingan kekuasaan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak terkecoh oleh narasi ketakutan, tetapi juga tidak terjebak dalam kebencian politik.

“Jika Gibran harus tetap menjabat, biarkan karena hukum mengatakan demikian. Jika suatu saat harus diberhentikan, biarkan pula karena konstitusi memerintahkan demikian. Indonesia tidak boleh takut kepada proses hukum. Yang harus ditakuti adalah ketika hukum tunduk kepada ketakutan politik,” cetusnya.(P02)