MATARAM, PINTAS.CO.ID – Kerugian finansial perusahaan pengelola MotoGP Mandalika dan dampak ekonomi yang dihasilkan ajang balap internasional tersebut bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan dua hal berbeda.

Keduanya perlu dihitung secara terpisah agar penilaian terhadap penyelenggaraan MotoGP tidak terjebak pada satu angka, melainkan berpijak pada data dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyampaikan penegasan ini untuk merespons pernyataan mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan atau Ali BD, mengenai kerugian penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menilai kritik terhadap pengelolaan keuangan perusahaan merupakan bagian penting dari pengawasan publik.

Namun, menurutnya, penilaian terhadap kinerja finansial perusahaan tidak bisa serta-merta digunakan untuk menyimpulkan besarnya manfaat ekonomi MotoGP bagi daerah.

“Ketika pembahasan bergeser pada dampak ekonomi MotoGP secara keseluruhan, kita perlu menggunakan ukuran dan pendekatan yang berbeda,” kata pria yang akrab disapa AKA tersebut dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Polemik mengenai kerugian penyelenggaraan MotoGP Mandalika mengemuka setelah Ali BD menyebut kerugian finansial penyelenggaraan MotoGP dan WSBK selama periode 2022–2024 mencapai Rp347,44 miliar berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut AKA, temuan pemeriksaan tersebut harus dihormati dan menjadi bahan evaluasi serius. Pengelolaan biaya, pendapatan, investasi, serta keberlanjutan usaha perusahaan pengelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya membedakan angka kerugian yang telah diperiksa untuk periode 2022–2024 dengan perkiraan kerugian pada 2025–2026.

Keduanya tidak dapat langsung dijumlahkan dan disebut sebagai total kerugian yang telah diaudit apabila belum terdapat hasil pemeriksaan yang mengonfirmasi angka gabungan tersebut.

Pembedaan ini penting agar perdebatan publik tidak mencampurkan fakta hasil pemeriksaan dengan proyeksi atau perkiraan yang masih membutuhkan verifikasi.

AKA juga menegaskan bahwa perhitungan keuntungan dan kerugian perusahaan memang harus didasarkan pada pendapatan serta biaya yang relevan.

Namun, ukuran tersebut pada dasarnya menjawab satu pertanyaan: bagaimana kinerja keuangan perusahaan pengelola?

Pertanyaan itu penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan seluruh konsekuensi ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Perbedaan mendasar antara laporan keuangan perusahaan dan kajian dampak ekonomi terletak pada objek yang diukur.

Laporan keuangan perusahaan berfokus pada pendapatan, biaya, aset, kewajiban, serta hasil usaha entitas yang bersangkutan.

Sementara itu, kajian dampak ekonomi melihat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu kegiatan, termasuk transaksi dan nilai tambah yang muncul di berbagai sektor.

Ketika MotoGP berlangsung, perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di dalam kawasan Sirkuit Mandalika. Hotel dan penginapan menerima tamu, restoran melayani pengunjung, transportasi mengangkut wisatawan, pedagang menawarkan produk, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpeluang meningkatkan penjualan.

Di sisi lain, tenaga kerja juga dapat memperoleh penghasilan dari aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara tersebut.

Sebagian aktivitas itu berlangsung di luar pembukuan perusahaan pengelola sirkuit. Artinya, transaksi yang dinikmati pelaku usaha lokal tidak otomatis tercatat sebagai pendapatan perusahaan penyelenggara.

Karena itu, kerugian perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa MotoGP tidak menghasilkan dampak ekonomi bagi daerah.

Sebaliknya, besarnya estimasi dampak ekonomi juga tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan bersih perusahaan atau uang yang seluruhnya masuk ke kantong masyarakat.

Keduanya mengukur hal yang berbeda sehingga harus dibaca menggunakan indikator yang sesuai.

Dalam perdebatan mengenai manfaat ekonomi MotoGP Mandalika, sejumlah kajian menjadi rujukan untuk melihat skala aktivitas ekonomi yang ditimbulkan ajang tersebut.

Kajian yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebut dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2025 berada pada kisaran Rp4,7 triliun.

Sementara itu, studi yang dilakukan Lembaga Teknologi Manajemen Industri (LETMI) ITB dan dipublikasikan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menyebut estimasi sebesar Rp4,96 triliun.

Kedua angka tersebut perlu dipahami sesuai cakupan, periode pengukuran, dan metodologi masing-masing kajian.

Perbedaan hasil tidak serta-merta menunjukkan salah satu angka keliru, tetapi juga tidak berarti keduanya dapat disamakan begitu saja tanpa menelaah metode penghitungannya.

Kajian dampak ekonomi yang kredibel perlu menjelaskan wilayah yang diteliti, periode pengukuran, serta komponen dampak langsung, tidak langsung, dan lanjutan.

Penghitungan juga perlu memperhatikan nilai tambah yang benar-benar tercipta akibat penyelenggaraan acara, termasuk potensi penghitungan ganda.

Dengan demikian, angka dampak ekonomi bukan sekadar nominal besar yang dicantumkan dalam laporan. Angka tersebut harus dapat ditelusuri dasar perhitungannya dan diuji secara metodologis.

Sementara itu, angka hampir Rp5 triliun untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 masih berstatus estimasi, bukan hasil final pengukuran.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Pemprov NTB, survei dan analisis untuk tahun ini sedang dilakukan oleh tim Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Karena itu, hasil akhirnya perlu menunggu kajian tersebut selesai. Menyampaikan estimasi sebagai angka final tentu tidak tepat.

Namun, menolak sebuah estimasi hanya karena berbeda dari laporan keuangan perusahaan juga bukan pendekatan yang objektif.

Pada akhirnya, terdapat dua pertanyaan penting yang perlu dijawab secara terbuka dalam mengevaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Pertama, apakah perusahaan pengelola mampu menjalankan usahanya secara sehat, efisien, dan akuntabel? Kedua, sejauh mana penyelenggaraan MotoGP memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, UMKM, tenaga kerja lokal, sektor pariwisata, dan perekonomian NTB?

Pertanyaan pertama harus dijawab melalui laporan keuangan dan hasil pemeriksaan yang relevan. Pertanyaan kedua membutuhkan kajian dampak ekonomi dengan metodologi yang jelas serta dapat diuji secara independen.

Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Kerugian perusahaan harus diakui apabila terbukti, sementara manfaat ekonomi harus diukur berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi NTB, perdebatan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan angka kerugian dan angka dampak ekonomi.

Hal yang lebih penting adalah memastikan apakah manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakan masyarakat, seberapa besar nilai tambah yang tercipta, dan bagaimana keberlanjutan finansial penyelenggaraan dapat diperbaiki.

MotoGP Mandalika tidak cukup dinilai hanya dari kerugian perusahaan. Namun, penyelenggaraannya juga tidak otomatis dapat dibenarkan hanya dengan mengutip besarnya estimasi dampak ekonomi.

Transparansi keuangan dan pembuktian manfaat ekonomi harus berjalan beriringan. Dengan menguji keduanya secara terbuka, objektif, dan berbasis data, publik dapat menilai penyelenggaraan MotoGP Mandalika secara lebih adil sekaligus mendorong agar manfaatnya semakin nyata bagi masyarakat NTB.(P02)