MATARAM, PINTAS.CO.ID – Upaya memperkuat keberadaan masyarakat adat di tengah perkembangan kawasan perkotaan terus dilakukan.

Komunitas Masyarakat Adat Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar lokakarya dan pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat untuk mendokumentasikan sejarah, pengetahuan lokal, serta batas-batas wilayah adat, termasuk kawasan perairan yang menjadi ruang hidup nelayan.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Lurah Tanjung Karang pada Jumat (16/10/2026) ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali, mencatat, dan mengelola informasi mengenai wilayah adatnya secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PH AMAN) Mataram, Lalu M. Iswadi Athar, mengatakan pemetaan partisipatif tidak sekadar bertujuan menghasilkan peta wilayah.

Lebih dari itu, proses tersebut menjadi sarana untuk menghimpun pengetahuan masyarakat mengenai sejarah komunitas, ruang hidup, tempat-tempat yang memiliki nilai sosial dan budaya, serta batas wilayah berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan masyarakat.

Menurut Iswadi, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pemetaan. Pengetahuan yang diwariskan antargenerasi perlu didokumentasikan agar tetap terjaga dan dapat menjadi rujukan dalam mengenali keberadaan komunitas adat di tengah perubahan sosial dan perkembangan wilayah perkotaan.

“Keberhasilan proses pemetaan tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya peta, tetapi juga oleh kualitas data, keterlibatan masyarakat, penghormatan terhadap pengetahuan lokal, serta adanya mekanisme verifikasi dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Iswadi.

Pentingnya pemetaan wilayah adat juga disampaikan Dewan AMAN Mataram, Lalu Sri Muhlisin. Ia menilai kegiatan tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batas-batas wilayah adat Tanjung Karang.

Ia juga mendorong peserta untuk menggali peran tokoh adat dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan kebudayaan setempat.

Menurutnya, pengetahuan para tokoh adat menjadi bagian penting yang perlu dihimpun selama proses pemetaan berlangsung.

“Mohon digali dengan baik peran tokoh adat kita di Tanjung Karang ini supaya adat dan budaya tetap lestari,” ucapnya.

Lokakarya dan pelatihan ini melibatkan anggota Komunitas Masyarakat Adat Tanjung Karang, tokoh adat, Lurah Tanjung Karang, Ketua Komunitas Adat, Perempuan AMAN PHkom Tanjung Karang, BPAN Mataram, Pkam Tanjung Karang, serta tokoh masyarakat setempat.

Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya informasi mengenai sejarah, kondisi geografis, sumber daya, dan kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan wilayah adat Tanjung Karang.

Fasilitator pemetaan wilayah adat, Sahnil, menjelaskan bahwa pemetaan yang dilakukan mencakup tiga aspek utama, yakni wilayah adat, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

Proses ini tidak hanya mengandalkan informasi yang tersedia, tetapi juga menghimpun pengetahuan masyarakat melalui diskusi dan pengumpulan data lapangan.

Tim survei dan digitasi turut disiapkan untuk mengambil titik koordinat yang nantinya diolah menjadi bagian dari peta wilayah adat.

“Kami memiliki tim survei dan digitasi yang akan melakukan survei untuk mengambil titik dan akan dituangkan dalam peta wilayah adat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) Kelurahan Tanjung Karang, Parhan, menyampaikan bahwa pembahasan batas wilayah adat mencakup kawasan darat dan perairan.

Aspek perairan menjadi perhatian karena sebagian masyarakat Tanjung Karang menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 50 nelayan yang berkaitan dengan pemetaan wilayah perairan.

Dalam pemaparan mengenai batas wilayah, kawasan sebelah barat disebut berbatasan dengan wilayah Sunset Land dan sungai, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Batu Ringgit. Untuk kawasan perairan, cakupan batas yang dibahas berada pada kisaran 1–10 kilometer dari bibir pantai.

Informasi tersebut menjadi bahan awal dalam proses pendataan. Penentuan batas yang lebih terperinci tetap memerlukan pemeriksaan dan pencocokan data agar informasi yang dihimpun memiliki dasar yang jelas.

Dalam sesi pelatihan, peserta diperkenalkan pada prinsip dasar pemetaan partisipatif, termasuk cara membaca peta dasar, mengenali unsur geografis, dan membuat sketsa wilayah berdasarkan pengetahuan masyarakat.

Peserta juga dilatih mengenali penggunaan GPS maupun telepon genggam untuk merekam koordinat lokasi.

Selain itu, mereka mempelajari cara mencatat nama tempat lokal beserta keterangan sejarahnya, mengumpulkan dokumentasi lapangan dengan persetujuan pihak terkait, serta mencocokkan sketsa dengan peta dasar sebagai pemeriksaan awal.

Sahnil menekankan bahwa setiap informasi yang disampaikan peserta perlu dicatat dengan memperhatikan sumber pengetahuan, konteks sejarah, dan tingkat kepastiannya.

Jika terdapat perbedaan pendapat mengenai batas wilayah atau lokasi tertentu, informasi tersebut perlu didokumentasikan sebagai bahan verifikasi.

Perbedaan itu tidak boleh langsung dianggap sebagai keputusan bersama sebelum melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Prinsip tersebut penting untuk menjaga agar proses pemetaan berlangsung secara terbuka, menghormati pengetahuan lokal, dan tidak mengabaikan perbedaan informasi yang berkembang di masyarakat.

Lokakarya dan pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat Komunitas Masyarakat Adat Tanjung Karang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan prinsip pemetaan, mengidentifikasi informasi spasial yang berkaitan dengan wilayah adat, serta memetakan kebutuhan data, potensi, dan persoalan yang masih memerlukan verifikasi.

Kegiatan ini juga menjadi dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut agar proses pemetaan dapat berjalan lebih terstruktur.

Dengan keterlibatan masyarakat dan dukungan berbagai pihak, informasi yang terkumpul diharapkan dapat menggambarkan kondisi wilayah adat secara lebih lengkap.

Bagi Komunitas Masyarakat Adat Tanjung Karang, pendokumentasian wilayah bukan hanya persoalan menggambar batas di atas peta.

Proses ini juga berkaitan dengan upaya menjaga ingatan kolektif, mengenali ruang hidup masyarakat, serta mendokumentasikan hubungan sosial dan budaya yang berkembang di dalamnya.

Melalui pemetaan partisipatif, masyarakat diharapkan semakin mampu mengidentifikasi dan menyampaikan informasi mengenai wilayah adatnya berdasarkan pengetahuan lokal yang dihimpun secara sistematis.

Ke depan, ketelitian pengumpulan data, keterlibatan masyarakat, dan proses verifikasi menjadi faktor penting untuk memastikan hasil pemetaan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai bahan penguatan keberadaan komunitas adat Tanjung Karang.(P02)