MATARAM, PINTAS.CO.ID – Proyek Renovasi Pasar Sila di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menelan anggaran kontrak lebih dari Rp46,2 miliar, kini menghadapi sorotan serius.

Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 tersebut resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Laporan pengaduan hukum itu dilayangkan Kantor Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan, selaku kuasa hukum aliansi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Suara Pemuda Anti Korupsi (SPARTA NTB), Senin (9/11/2026).

Aduan tersebut memuat sejumlah indikasi dugaan penyimpangan, mulai dari manipulasi volume pekerjaan (quantity fraud), penurunan spesifikasi mutu material konstruksi (quality substitution), hingga dugaan rekayasa dokumen teknis dan administrasi proyek.

Persoalan ini menjadi perhatian karena proyek renovasi pasar tersebut memiliki nilai anggaran yang tidak kecil. Berdasarkan dokumen yang disampaikan pihak pelapor, proyek di bawah Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp57.086.800.000.

Sementara itu, PT Relis Sapindo Utama tercatat sebagai kontraktor pelaksana dengan nilai kontrak terkoreksi mencapai Rp46.214.518.000.

Besarnya nilai proyek tersebut dinilai membuat aspek transparansi, kualitas pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara perlu diperiksa secara menyeluruh.

Tim kuasa hukum pelapor, Arif Kurniadian, S.H., mengatakan langkah pelaporan ke Kejati NTB merupakan bagian dari pelaksanaan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hak tersebut, menurutnya, dijamin dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami mendampingi kawan-kawan SPARTA NTB dan masyarakat Sila membawa kasus ini ke ranah hukum pidana khusus Kejati NTB. Berdasarkan investigasi teknis dan data empiris di lapangan, proyek puluhan miliar ini terindikasi kuat menjadi ajang pemufakatan jahat demi memperkaya diri sendiri dan korporasi secara melawan hukum,” ujar Arif dalam keterangannya di Mataram, Senin (9/11/2026).

Dalam laporan pengaduan tersebut, tim kuasa hukum menguraikan empat persoalan utama yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan pendalaman aparat penegak hukum.

Pertama, dugaan ketidaksesuaian mutu beton pada struktur utama bangunan pasar. Pelapor mengindikasikan adanya penggunaan beton cor yang diduga tidak memenuhi standar spesifikasi teknis atau basis teknis (bastek) sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan.

Jika indikasi tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis, kondisi itu berpotensi memengaruhi kekuatan dan kelayakan struktur bangunan.

Karena itu, pengujian mutu beton dinilai penting untuk memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Kedua, dugaan penurunan kualitas material instalasi listrik dan jaringan air bersih. Tim pelapor menyebut menemukan indikasi perbedaan antara spesifikasi yang dipersyaratkan dengan kondisi fisik komponen yang terpasang di lapangan.

Dugaan tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan terhadap spesifikasi kontrak, dokumen pengadaan material, serta kondisi aktual instalasi yang digunakan pada bangunan pasar.

Ketiga, dugaan manipulasi volume pekerjaan galian dan timbunan tanah. Persoalan ini berkaitan dengan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen administrasi dengan realisasi fisik di lapangan.

Menurut pihak pelapor, perbedaan volume tersebut berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran apabila nilai pekerjaan yang dibayarkan tidak sesuai dengan volume yang benar-benar dilaksanakan.

Keempat, dugaan rekayasa dokumen teknis dan administrasi proyek. Pelapor menyoroti kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung pekerjaan, termasuk data teknis, laporan perkembangan fisik mingguan maupun bulanan, serta dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan pembayaran proyek.

Pihak kuasa hukum menduga persoalan administrasi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah seluruh tahapan pembayaran telah didukung laporan kemajuan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi riil bangunan.

Atas sejumlah indikasi tersebut, pihak pelapor meminta Kejati NTB tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif.

Mereka mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

Dalam berkas pengaduannya, pihak yang diminta untuk ditelusuri meliputi Direktur PT Relis Sapindo Utama selaku kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pasar Sila pada BPPW NTB, serta Direktur konsultan pengawas.

Tim kuasa hukum juga meminta Kejati NTB memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, baik yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Selain itu, mereka mendorong penurunan tim forensik konstruksi independen ke lokasi proyek di Pasar Sila, Kabupaten Bima.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup pengujian laboratorium terhadap mutu beton, pemeriksaan material instalasi listrik dan air bersih, serta audit volume pekerjaan galian dan timbunan.

Langkah berikutnya yang dinilai penting adalah koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB untuk melakukan audit investigatif.

Audit tersebut diharapkan dapat memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan realisasi pekerjaan sekaligus menghitung ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Bagi pelapor, pengungkapan dugaan penyimpangan proyek ini bukan semata-mata persoalan pertanggungjawaban anggaran, melainkan juga menyangkut kualitas infrastruktur publik yang nantinya digunakan masyarakat.

Arif menegaskan, gerakan moral mahasiswa dan masyarakat Sila akan terus berjalan beriringan dengan proses hukum yang ditempuh melalui Kejati NTB.

“Gerakan moral mahasiswa di lapangan yang difasilitasi oleh Kerukunan Masyarakat dan Pemuda Sila akan berjalan beriringan dengan proses hukum formal yang kami kawal. Kami pastikan kasus ini diusut tuntas sampai penetapan tersangka demi keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bima selaku penerima manfaat proyek,” tutupnya.

Kini, laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelaah lebih jauh dugaan penyimpangan dalam proyek Renovasi Pasar Sila.

Pembuktian atas seluruh indikasi yang disampaikan pelapor akan bergantung pada hasil pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik konstruksi, keterangan para pihak, serta proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat pun menanti transparansi penanganan laporan tersebut, terutama untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara benar-benar sejalan dengan kualitas pembangunan yang diterima.(P02)