LOMBOK TIMUR, PINTAS.CO.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Lombok Timur mulai berpacu dengan waktu. Di tengah tahapan pemilihan yang terus berjalan, persoalan pencairan anggaran menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur kini berupaya mencari alternatif pembiayaan agar seluruh tahapan Pilkades tetap berlangsung sesuai jadwal.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui anggaran Pilkades yang telah ditetapkan belum dapat langsung dieksekusi.

Pasalnya, pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang masih harus melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi. Terlebih, sejumlah kebutuhan logistik Pilkades, mulai dari alat peraga hingga perlengkapan pendukung lainnya, harus segera dipenuhi agar tahapan pemilihan tidak mengalami keterlambatan.

Bupati Lombok Timur yang akrab disapa Bupati Iron itu menegaskan, pemerintah daerah memahami urgensi kebutuhan tersebut.

Karena itu, Pemkab Lombok Timur tengah berupaya menemukan jalan keluar sehingga pelaksanaan Pilkades serentak tidak terganggu oleh persoalan administrasi anggaran.

Hal itu disampaikan Bupati Iron pada Senin (16/11/2026), didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur sekaligus Ketua Panitia Pilkades Serentak 2026, HM. Juaini Taofik, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan.

Di tengah proses evaluasi APBD Perubahan, penyaluran dana bantuan untuk panitia Pilkades tingkat desa sebenarnya sudah mulai berjalan.

Sekda Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, menjelaskan bahwa hingga 16 November 2026, bantuan untuk panitia desa telah didistribusikan ke 50 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.

Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya telah menyelesaikan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kini tinggal menunggu proses transfer dari pihak perbankan.

Adapun delapan kecamatan sisanya ditargetkan menerima pencairan sebelum 19 November 2026, sepanjang seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.

“Sampai hari ini yang sudah menerima tujuh kecamatan, sementara lima kecamatan lain sudah selesai SP2D dan dalam proses transfer oleh bank. Sisanya delapan kecamatan dipastikan akan cair sebelum tanggal 19 November 2026, sepanjang memenuhi persyaratan,” jelas Sekda.

Ia menegaskan, belum tuntasnya pencairan dana bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran. Kendala yang muncul lebih berkaitan dengan kelengkapan administrasi serta gangguan pada aplikasi yang sempat menghambat proses pencairan.

Dengan demikian, pemerintah daerah masih mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi agar seluruh panitia desa dapat memperoleh dukungan anggaran sesuai kebutuhan tahapan pemilihan.

Di luar persoalan pembiayaan, tahapan Pilkades serentak di Lombok Timur dipastikan tetap berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Salah satu tahapan penting yang menjadi perhatian adalah pengumuman hasil penjaringan bakal calon kepala desa. Panitia pemilihan tingkat desa dijadwalkan mengumumkan hasil penjaringan pada 19 November 2026.

Sekda menjelaskan, kewenangan untuk menentukan bakal calon yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat sepenuhnya berada di tangan panitia pemilihan tingkat desa.

Artinya, proses seleksi dan penetapan calon tetap mengacu pada ketentuan serta mekanisme yang berlaku di masing-masing desa.

Berdasarkan pemetaan sementara, dari total 157 desa yang mengikuti Pilkades serentak, terdapat sekitar 15 hingga 16 desa yang berpotensi memiliki jumlah bakal calon lebih dari lima orang.

Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat jumlah calon yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya perlu disesuaikan dengan batasan regulasi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, panitia tingkat kabupaten telah mengajukan surat permohonan fasilitasi seleksi tambahan.

Pemkab Lombok Timur pun tengah menyiapkan dukungan yang diperlukan agar proses seleksi di desa-desa tersebut dapat berjalan dengan baik.

Situasi ini menempatkan Pemkab Lombok Timur pada dua pekerjaan besar sekaligus: memastikan dukungan anggaran tersedia dan menjaga agar seluruh tahapan demokrasi tingkat desa tidak keluar dari jadwal.

Di satu sisi, proses evaluasi APBD Perubahan masih harus dituntaskan. Di sisi lain, kebutuhan operasional panitia desa tidak dapat menunggu terlalu lama karena tahapan penjaringan dan penetapan calon terus bergerak.

Karena itu, percepatan pencairan bantuan, penyelesaian administrasi, serta pencarian alternatif pembiayaan menjadi langkah penting yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.

Dengan pelaksanaan Pilkades yang mencakup 157 desa, kelancaran proses tersebut bukan hanya menyangkut kesiapan teknis panitia, melainkan juga keberlangsungan proses demokrasi dan regenerasi kepemimpinan di tingkat desa.

Pemkab Lombok Timur kini dituntut memastikan persoalan anggaran tidak menjadi penghambat. Terlebih, 19 November 2026 menjadi salah satu tenggat penting yang akan menentukan kelanjutan tahapan Pilkades serentak di daerah tersebut.(P07)