JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, dipercaya menjadi bagian dari Tim Verifikasi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Tim ini akan bertugas memeriksa kelengkapan hingga keabsahan dokumen persyaratan dua kandidat yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan Fauzan Khalid sebagai anggota tim verifikasi merupakan tindak lanjut surat Fraksi Partai NasDem dan hasil rapat gabungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang memutuskan pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden pada 13 November 2026.
Fauzan Khalid, yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II/Pulau Lombok, bergabung bersama dua anggota lainnya dari Partai NasDem, yakni Roberth Rouw dan Hj. Erna Sari.
Tim verifikasi tersebut dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dengan mandat utama memastikan seluruh dokumen persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden memenuhi ketentuan administrasi dan hukum yang berlaku.
Fauzan Khalid menjelaskan, proses verifikasi akan mencakup pemeriksaan sekitar 22 persyaratan dokumen dari dua nama calon wakil presiden yang disiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur.
“ Tugas dan fungsi kami tim verifikasi, memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden. Ada sekitar 22 persyaratan yang harus disertai saat penyerahkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur,” jelas Fauzan Khalid, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pemeriksaan tersebut tidak hanya berfokus pada kelengkapan berkas, tetapi juga memastikan kebenaran data dan validitas dokumen yang diserahkan. Untuk itu, tim verifikasi akan berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah instansi terkait guna mengonfirmasi berbagai informasi yang dibutuhkan.
Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan dalam Rapat Gabungan MPR sebelum proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dilaksanakan melalui sidang paripurna.
Tim verifikasi dibentuk melalui keputusan MPR RI dengan komposisi 36 anggota, atau paling banyak lima persen dari keseluruhan anggota MPR. Keanggotaan tim ditetapkan secara proporsional dengan melibatkan unsur fraksi-fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Dalam tahapan pengisian jabatan wakil presiden tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Setelah dokumen kandidat diterima, tim verifikasi memiliki waktu kerja paling lama tujuh hari untuk menyelesaikan pemeriksaan sesuai ketentuan.
Tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung melalui sidang paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada Desember 2026.
Dengan tenggat waktu yang relatif ketat, Fauzan Khalid menilai proses verifikasi harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berlandaskan ketentuan hukum. Namun, kecepatan proses tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam memeriksa setiap dokumen persyaratan.
Menurutnya, pembagian tugas pemeriksaan berdasarkan klaster dokumen perlu dilakukan sejak berkas diterima.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penumpukan pekerjaan menjelang batas waktu penyelesaian verifikasi.
Dokumen yang membutuhkan konfirmasi lebih mendalam, terutama yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun sengketa, harus menjadi perhatian sejak awal.
Salah satunya adalah dokumen ijazah dan riwayat pendidikan calon yang memerlukan pemeriksaan serta konfirmasi keabsahan.
Dengan pemeriksaan dini, apabila ditemukan kekurangan administrasi atau dokumen yang perlu diklarifikasi, tindak lanjut dapat segera dilakukan tanpa menghambat tahapan berikutnya.
Fauzan Khalid juga menekankan pentingnya koordinasi antara tim verifikasi, tim ad hoc, serta pimpinan MPR dalam memproses usulan calon wakil presiden.
Sinkronisasi alur kerja dinilai menjadi kunci agar hasil pemeriksaan administrasi dapat langsung mendukung agenda pemilihan di sidang paripurna.
“Tim verifikasi juga tentu berkoordinasi dengan tim ad hoc dan pimpinan MPR untuk memproses usulan cawapres. Sinkronisasi alur kerja antara tim verifikasi dan tim ad hoc penting agar hasil pemeriksaan administrasi langsung mendukung tahapan sidang paripurna MPR,” tegas Fauzan Khalid.
Fauzan Khalid sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Barat selama dua periode, yakni 2016-2024. Ia juga memiliki pengalaman di bidang kepemiluan dengan pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB periode 2008-2013.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang Fauzan Khalid dalam menjalankan tugas verifikasi yang menuntut ketelitian administrasi, koordinasi kelembagaan, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.(P01)






