MATARAM, PINTAS.CO.ID – Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2027 resmi naik 9,245 persen. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menetapkan upah minimum sebesar Rp2.921.059 per bulan, meningkat Rp247.198 dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp2.673.861.
Kenaikan tersebut menjadi kabar bagi pekerja di NTB yang berharap adanya penyesuaian upah di tengah dinamika kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi. Besaran UMP terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan UMP NTB 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 20 November 2026.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tersebut dilakukan melalui mekanisme pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses penyesuaian UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menentukan penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta indeks tertentu.
Menurut Ahsanul Khalik yang akrab disapa AKA ini, kebijakan kenaikan UMP tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal pendapatan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan stabilitas kesempatan kerja.
Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar AKA.
Dalam proses penetapan UMP 2027, Pemprov NTB juga mencermati aspirasi pekerja dan buruh yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi.
Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran penyesuaian upah minimum.
Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan mampu mengakomodasi harapan pekerja, sekaligus tetap berada dalam koridor regulasi pengupahan yang berlaku.
AKA menegaskan, aspirasi pekerja merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.
Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan kebijakan pengupahan tetap memberikan perlindungan dan mendorong peningkatan kesejahteraan tanpa mengabaikan kondisi dunia usaha.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Pemprov NTB menilai peningkatan kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan dengan penguatan produktivitas, kompetensi, serta kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan usaha di berbagai sektor ekonomi.
Iklim investasi yang terjaga dinilai penting agar pelaku usaha memiliki ruang untuk berkembang, memperluas kegiatan operasional, dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Kenaikan UMP NTB 2027 juga diharapkan dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat, seimbang, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah.
Dengan penyesuaian upah minimum tersebut, pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Sementara itu, dunia usaha tetap didorong untuk berkembang dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah berharap kemajuan ekonomi NTB tidak hanya tercermin melalui pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan pekerja.
Dengan UMP 2027 sebesar Rp2.921.059 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027, NTB memasuki tahun mendatang dengan kebijakan pengupahan baru yang diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.(P02)






