MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat transformasi tata kelola data sebagai fondasi utama pembangunan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Melalui implementasi program Satu Data Indonesia, NTB kini membidik predikat Sangat Baik dalam penilaian Indeks Satu Data Indonesia (SDI) tingkat nasional.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data Indonesia daerah dan penanggung jawab data geospasial, di Mataram, Kamis (11/6/2026).
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik, mengungkapkan bahwa hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, melonjak dari capaian sebelumnya yang berada di angka 53,44 atau kategori Cukup.
Menurut pria yang akrab disapa AKA tersebut, peningkatan ini menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah berjalan semakin efektif dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi.
“Yang perlu dipahami, penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar menilai banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
AKA menegaskan bahwa penguatan tata kelola data sejalan dengan arah pembangunan yang menjadi perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan jika seluruh kebijakan didasarkan pada data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.
“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap penguatan tata kelola data karena seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, integrasi data akan membantu pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar indikator penyelenggaraan Satu Data Indonesia di NTB telah menunjukkan performa yang baik.
Ketersediaan data pembangunan semakin lengkap, portal data daerah telah berjalan, dan pemanfaatan data dalam penyusunan program pembangunan terus meningkat.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama pada tahap perencanaan dan pemeriksaan data.
Salah satu fokus utama yang tengah digenjot adalah penyempurnaan standar data geospasial dan metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu menembus nilai di atas 90 dan meraih kategori Sangat Baik pada evaluasi berikutnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB tengah memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan berbagai regulasi pendukung tata kelola data.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, ST, M.Si, menjelaskan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung berbagai sektor pembangunan daerah.
Sebagian peta tersebut telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
Menurutnya, penguatan data geospasial menjadi langkah strategis untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, hingga mitigasi kebencanaan.
Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, mengatakan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi).
Karena itu, peningkatan kualitas tata kelola data tidak hanya berdampak pada perolehan nilai indeks, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas layanan publik.
Melalui sinergi antara Dinas Kominfotik NTB, Bappeda, perangkat daerah, serta seluruh produsen data, Pemerintah Provinsi NTB optimistis target predikat Sangat Baik dapat diraih pada penilaian tahun 2026.
Lebih dari sekadar mengejar angka, penguatan implementasi Satu Data Indonesia di NTB diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas AKA.(P02)
