MATARAM, PINTAS.CO.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengingatkan adanya ancaman serius terhadap kualitas birokrasi daerah jika pola rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak segera dibenahi.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan ruang lebih besar untuk merekrut tenaga profesional yang sesuai kebutuhan dan kompetensi.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Iqbal secara terbuka mengungkapkan kondisi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang dinilainya belum ideal untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern.
“Lebih dari 60 persen ASN kami saat ini adalah mereka yang dulunya tenaga honorer kemudian diangkat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan besar terhadap kebutuhan tenaga profesional yang benar-benar kompeten untuk mengelola pemerintahan ke depan,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurutnya, dominasi ASN yang berasal dari proses pengangkatan tenaga honorer membuat kebutuhan terhadap SDM profesional di sejumlah sektor strategis belum terpenuhi secara optimal.
Gubernur Iqbal mengaku mendukung kebijakan pemerintah pusat yang membatasi rekrutmen ASN baru demi menjaga efisiensi anggaran.
Namun, ia menilai daerah tetap harus diberikan fleksibilitas untuk mengisi posisi-posisi penting yang membutuhkan keahlian khusus.
Karena itu, Pemprov NTB mengusulkan adanya relaksasi kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Kami meminta izin untuk merekrut PPPK sesuai khitahnya, yakni berbasis kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Ini langkah yang sangat krusial. Jika tidak segera diizinkan, kami khawatir birokrasi akan kesulitan menjawab tantangan zaman,” tegasnya.
Ia menilai pola rekrutmen berbasis kebutuhan dan kompetensi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan daya saing birokrasi daerah.
Selain menyoroti persoalan SDM, Gubernur Iqbal juga mengangkat isu pengelolaan keuangan daerah yang menurutnya masih menghadapi tantangan besar.
Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa pada awal masa kepemimpinannya, Pemprov NTB telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, termasuk penyederhanaan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan tersebut berhasil menekan porsi belanja pegawai hingga mencapai 25 persen dari total anggaran.
Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah terjadi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun serta penundaan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp600 miliar.
Akibatnya, persentase belanja pegawai kembali meningkat hingga menyentuh angka 33 persen pada akhir tahun.
“Kami berharap ke depan proyeksi TKD dan DBH dapat diberikan lebih awal. Dengan kepastian data tersebut, pemerintah daerah bisa lebih cepat melakukan penyesuaian dan mengantisipasi belanja pegawai agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga,” kata Gubernur Iqbal.
Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian fiskal sekaligus membuka ruang rekrutmen PPPK berbasis kompetensi agar kebutuhan tenaga profesional di daerah dapat terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi anggaran.(P02)






