JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Serikat Tani Nelayan (STN) menyatakan kesiapannya menjadi jembatan antara negara dan petani dalam memperkuat pembangunan pertanian nasional.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam itu menjadi ruang diskusi sekaligus pertukaran gagasan terkait berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari produksi pangan hingga hilirisasi pertanian di Indonesia.

Diskusi dipimpin oleh Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P., bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sementara dari PP STN hadir Ketua Umum Ahmad Rifa’i, Deputi Bidang Politik Samsudin Saman, dan Deputi Bidang Tani Rinaldi.

Ketua Umum PP STN Ahmad Rifa’i menjelaskan bahwa pembahasan yang awalnya berfokus pada pengalaman organisasi dalam mendampingi masyarakat tani di sejumlah wilayah konflik agraria kemudian berkembang pada isu strategis mengenai program Brigade Pangan.

Menurutnya, diskusi mengenai Brigade Pangan mengalir cukup mendalam karena Dyah Susilokarti juga dikenal sebagai salah satu koordinator wilayah program tersebut di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami banyak bertukar pandangan mengenai kondisi riil pertanian di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi petani saat ini. Dari situ pembahasan berkembang pada Brigade Pangan dan berbagai masukan yang dapat memperkuat program tersebut ke depan,” ujar Rifa’i.

Pria yang akrab disapa Fay itu menambahkan, pihaknya juga mendapat kesempatan luas untuk menyampaikan berbagai pandangan mengenai persoalan dan arah pembangunan pertanian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Tani PP STN, Rinaldi, menilai program Brigade Pangan merupakan salah satu terobosan penting dalam membangun sumber daya manusia pertanian, khususnya dengan melibatkan generasi muda sebagai aktor utama sektor pangan.

Menurutnya, tantangan utama petani Indonesia hingga kini masih berkutat pada keterbatasan akses lahan, teknologi pertanian yang terjangkau, serta belum kuatnya budaya pertanian kolektif yang sebenarnya telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia.

“Brigade Pangan memiliki potensi besar untuk memperkuat model pertanian kolektif. Program ini tidak hanya membuka akses lahan, tetapi juga menghadirkan dukungan teknologi modern, permodalan, hingga distribusi hasil panen. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat rantai produksi pangan nasional,” jelas Rinaldi.

Dalam forum tersebut, STN juga menawarkan konsep Social Agribusiness Operator (SAO), sebuah model kolaborasi yang menempatkan organisasi petani sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan.

Melalui konsep ini, STN tidak ingin sekadar menjadi penerima manfaat program pemerintah, melainkan berperan sebagai integrator rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir.

Rinaldi menjelaskan, kehadiran SAO diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan pembangunan pertanian berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat tani.

Sementara itu, Dr. Dyah Susilokarti menyampaikan bahwa secara kelembagaan program Brigade Pangan berada di bawah direktorat yang berbeda. Kendati demikian, berbagai masukan yang disampaikan STN akan menjadi bahan penting untuk diteruskan kepada pihak terkait.

Ia juga membuka peluang keterlibatan STN dalam forum-forum pembahasan Brigade Pangan di masa mendatang agar berbagai gagasan dan pengalaman lapangan yang dimiliki organisasi tersebut dapat disampaikan secara lebih luas.

“Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya, ketika ada forum yang membahas Brigade Pangan, STN dapat ikut terlibat dan menyampaikan pandangan serta gagasannya secara langsung,” ujarnya.

Sebagai informasi, usulan STN menjadi Social Agribusiness Operator (SAO) dinilai sebagai pendekatan inovatif dalam pembangunan pertanian nasional.

Model ini menggabungkan profesionalisme pengelolaan agribisnis dengan kekuatan sosial masyarakat sipil, sehingga diharapkan mampu menjawab berbagai kendala pembangunan pertanian yang selama ini masih bersifat top-down dan kurang menyentuh kebutuhan riil petani.(P01)