MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai menggeser fokus pengembangan inovasi daerah. Jika selama ini inovasi kerap diidentikkan dengan penciptaan program baru atau perolehan penghargaan, kini Pemprov NTB menegaskan bahwa inovasi harus hadir sebagai solusi nyata yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) 2026, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6/2026).
Menurut Abul Chair, esensi inovasi dalam pemerintahan bukanlah sekadar menciptakan program baru atau mengumpulkan penghargaan, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Inovasi bukan bicara tentang mendapatkan penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih berdampak bagi masyarakat. Penghargaan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana inovasi itu berjalan,” tegasnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengubah pola pikir dari sekadar mengejar kuantitas inovasi menjadi membangun inovasi yang memiliki manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Abul Chair mengakui bahwa NTB telah memiliki banyak inovasi yang lahir dari berbagai organisasi perangkat daerah. Namun, ke depan kualitas, keberlanjutan, serta dampak yang dihasilkan harus menjadi fokus utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Di antaranya peningkatan replikasi inovasi, penguatan dokumentasi dan bukti dampak, pemanfaatan testimoni masyarakat sebagai indikator keberhasilan, penguatan unsur kebaruan, hingga hilirisasi inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Untuk mendukung hal tersebut, Sekda meminta seluruh kepala perangkat daerah mengambil peran aktif sebagai penanggung jawab inovasi di instansinya masing-masing.
Setiap proses pengembangan inovasi harus dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan berkesinambungan.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan awal menunjukkan terdapat sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sepanjang periode 2024–2025.
Menurut Gede Aryadi, sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, inovasi unggulan yang akan ditampilkan pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 adalah transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuju Program Desa Berdaya.
Program tersebut dinilai merepresentasikan perubahan pendekatan pembangunan di NTB, dari pola bantuan yang bersifat sektoral menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi desa.
“Pak Gubernur menginginkan inovasi yang kita tampilkan benar-benar mencerminkan ikhtiar besar NTB dalam mengatasi kemiskinan. Karena itu, transformasi dari JPS menuju Desa Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis yang akan kita dorong sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelas Gede Aryadi.
Di sisi lain, capaian Indeks Inovasi Daerah NTB juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, NTB mencatat skor 73,23. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan peningkatan nilai menjadi 76, sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski demikian, peningkatan indeks bukan menjadi tujuan utama. Pemerintah daerah menilai inovasi harus menjadi instrumen strategis untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga percepatan reformasi birokrasi.
Dengan penguatan budaya inovasi di seluruh perangkat daerah serta dukungan kepemimpinan yang kuat, Pemprov NTB optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah paling inovatif di Indonesia.
“Pada akhirnya yang kita ukur bukan banyaknya inovasi yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari inovasi tersebut,” pungkas Abul Chair.(P02)
