MATARAM, PINTAS.CO.ID – Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) diprediksi akan mengubah cara kerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan di masa depan.
Namun, di tengah pesatnya transformasi digital tersebut, peran pemimpin manusia diyakini tetap tidak tergantikan.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Muhammad Taufiq tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintahan dari berbagai wilayah di NTB.
Sebanyak 61 peserta mengikuti pelatihan, berasal dari berbagai instansi, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi NTB, hingga pemerintah kabupaten dan kota se-NTB.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda itu menyoroti berbagai perubahan besar yang tengah dihadapi dunia.
Selain kemajuan teknologi dan perkembangan AI, pemerintah juga harus menghadapi tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan dan energi, hingga dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk lebih adaptif dan tidak lagi hanya berkutat pada urusan administratif semata.
“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Umi Dinda mengakui bahwa teknologi digital dan AI telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi mampu membantu analisis data, mempercepat pelayanan publik, hingga mengotomatisasi berbagai pekerjaan rutin yang selama ini membebani birokrasi.
Namun, ia menegaskan bahwa ada aspek mendasar yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh kecerdasan buatan, yaitu kepemimpinan manusia.
Menurutnya, kemampuan mengambil keputusan dalam situasi penuh ketidakpastian, membangun kepercayaan publik, menyatukan berbagai kepentingan, hingga menggerakkan perubahan sosial merupakan kualitas yang tidak dimiliki oleh mesin.
“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi atas kembali digelarnya PKN Tingkat II di NTB setelah vakum selama delapan tahun.
Menurutnya, pelaksanaan pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pejabat pemerintah daerah agar semakin siap menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang.
Ia pun mengingatkan para peserta agar tidak berhenti belajar meskipun telah memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi.
“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.
Selain menekankan pentingnya inovasi dalam pemerintahan, Wakil Gubernur NTB juga mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi.
Ia berharap peserta perempuan yang mengikuti pelatihan mampu menunjukkan kapasitas terbaik sekaligus menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di masa mendatang.
Menurut Umi Dinda, kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kompetensi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan, menciptakan kolaborasi, serta memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kerja maupun masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi merupakan kebutuhan penting dalam mendukung agenda pembangunan NTB, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Agenda tersebut, lanjutnya, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Astacita.
Menutup sambutannya, Umi Dinda berharap PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, serta mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” pungkasnya.(P02)
