JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali mencatatkan capaian strategis di tingkat nasional. Berkat pendekatan komunikasi yang aktif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai landasan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy atau Ekonomi Biru.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting sekaligus menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang proaktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat demi mempercepat hadirnya program-program strategis bagi masyarakat.
Gubernur Iqbal menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu program dari pusat. Menurutnya, daerah harus aktif membangun komunikasi, menyelaraskan visi pembangunan, serta menciptakan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Berbekal pengalaman sebagai diplomat, Gubernur Iqbal mendorong komunikasi antarlembaga agar tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat realisasi berbagai program pembangunan di daerah.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi antarlembaga dipandang sebagai instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, sekaligus menghadirkan lebih banyak program nasional yang dapat diimplementasikan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP RI disepakati untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis.
Program tersebut mencakup sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi industri perikanan, pengembangan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui implementasi konsep Ekonomi Biru.
Melalui kesepakatan ini, integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut diharapkan semakin kuat.
Sinkronisasi tersebut diyakini mampu memberikan kepastian bagi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi maritim, sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat kerja sama ini nantinya diharapkan dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, hingga masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, pendekatan Blue Economy juga menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani MoU strategis dengan KKP RI menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun secara profesional antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat implementasi kebijakan nasional di daerah.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan sebuah kerja sama tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui diplomasi antarlembaga yang berorientasi pada hasil, Pemprov NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan lebih banyak program strategis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi maritim, serta percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(P01)
