JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat-Jakarta (PMN-J) kembali menggelar tekanan publik terhadap dugaan praktik korupsi proyek irigasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Organisasi mahasiswa tersebut menjadwalkan aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor DPP Partai NasDem, pada Rabu besok (29/7/2026).
Melalui aksi tersebut, PMN-J mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I.
Dalam keterangannya, Ketua Umum PMN-J, Muhammad Rizki, menyoroti dugaan keterlibatan seorang anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I/Pulau Sumbawa yang mereka sebut berinisial MH.
Menurut Rizki, pihaknya menerima informasi mengenai dugaan praktik permintaan komitmen fee dalam pelaksanaan proyek P3A, khususnya pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) di wilayah PPK Operasi dan Pemeliharaan Bima dan Dompu.
“Kasus ini terjadi di PPK OP Wilayah Bima dan Dompu. Oknum MH tersebut dalam operandinya menerapkan komitmen fee kepada pihak kedua. Diduga komitmen fee yang diterapkan berkisar 20 hingga 30 persen dan dibayarkan di muka melalui pihak yang menjadi perantaranya di lapangan,” ujar Rizki.
PMN-J menilai apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kualitas pembangunan jaringan irigasi yang menjadi penopang produktivitas sektor pertanian di NTB.
Rizki mengatakan, program P3A sejatinya dirancang sebagai program swakelola padat karya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, menurutnya, setiap dugaan pemotongan anggaran proyek harus diusut secara transparan.
“Pemotongan anggaran sebesar 20 sampai 30 persen akan berdampak langsung terhadap kualitas bangunan irigasi. Pada akhirnya yang dirugikan adalah petani,” tegasnya.
Dalam aksi yang akan digelar, PMN-J membawa tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, aparat penegak hukum, DPR RI, hingga DPP Partai NasDem.
Mereka mendesak investigasi terhadap dugaan politisasi kuota proyek irigasi APBN Tahun Anggaran 2025, mengevaluasi mekanisme proyek swakelola yang diduga melibatkan pihak ketiga, serta meminta BBWS Nusa Tenggara I bersama kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.
Selain itu, PMN-J meminta KPK dan Kejaksaan Agung membentuk tim investigasi khusus guna mengaudit dugaan praktik jual beli kuota proyek irigasi P3-TGAI beserta dugaan aliran dana yang disebut dalam laporan mahasiswa.
Organisasi tersebut juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memeriksa anggota DPR RI berinisial MH apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti menyimpang, serta meminta DPP Partai NasDem mengambil langkah organisasi apabila nantinya terdapat bukti pelanggaran hukum maupun kode etik.
PMN-J menyebut surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Bareskrim Polri. Selain itu, mereka mengaku telah menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, serta menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran etik kepada MKD DPR RI.
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I/Pulau Sumbawa berinisial MH membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), pada Selasa (28/7/2026), MH menegaskan tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan PMN-J ke Polda Metro Jaya.
“Masalahnya tidak ada bukti apa-apa. Saya bingung mau tanggapi. Rencana sore ini kami lapor Polda Metro Jaya,” ujar MH.
MH menilai tuduhan yang telah dipublikasikan melalui sejumlah media daring telah mencemarkan nama baiknya. Menurut dia, persoalan tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hampir pasti mereka dijemput penyidik. Karena jelas ini fitnah. Saya sudah sabar mereka demo dan fitnah selama empat bulan. Jadi, paling lama dua hari lagi mereka dijemput,” katanya.
MH juga menyatakan PMN-J berpotensi menghadapi konsekuensi hukum atas tuduhan yang menurutnya tidak didukung alat bukti dan telah tersebar luas melalui pemberitaan media.(P01)






