LOMBOK BARAT, PINTAS.CO.ID – Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi titik temu para gubernur dari seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis mempercepat transformasi daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan kapasitas fiskal, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran daerah sebagai motor penggerak Indonesia Maju.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (16/7/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengawali forum dengan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan APPSI yang telah mempercayakan NTB sebagai tuan rumah pertemuan strategis para gubernur.
Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat NTB, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional.
“Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami,” ujar Gubernur Iqbal.
APPSI Jadi Ruang Kolaborasi dan Berbagi Inovasi
Iqbal menegaskan APPSI tidak lagi sekadar menjadi forum koordinasi antarpemerintah provinsi. Lebih dari itu, organisasi tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk saling belajar, berbagi praktik terbaik, sekaligus melahirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap provinsi memang memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun seluruh kepala daerah memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa perubahan global yang berlangsung sangat cepat menuntut pemerintah daerah meninggalkan pola kerja konvensional.
Pemerintah daerah, kata Iqbal, harus bertransformasi menjadi learning government, yakni pemerintahan yang terus belajar, beradaptasi, memperbaiki tata kelola, serta menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
“Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu daerah, tetapi oleh seluruh provinsi yang saling belajar, saling menguatkan, dan tumbuh bersama,” tegasnya.
Mengangkat tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Raker APPSI tahun ini memfokuskan pembahasan pada penguatan ekonomi daerah dan kapasitas fiskal.
Gubernur Iqbal menjelaskan pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang mampu mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi usaha, kemudahan akses pembiayaan, sertifikasi, hingga perluasan pasar internasional.
Di sisi lain, optimalisasi Pajak Air Permukaan dinilai harus menjadi bagian dari tata kelola sumber daya yang adil, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Ketua Umum APPSI yang juga sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud mengatakan Raker dan Munaslub menjadi forum untuk menyusun rekomendasi berdasarkan persoalan riil yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, APPSI bukan hanya wadah menyampaikan aspirasi para gubernur kepada pemerintah pusat, tetapi juga ruang kerja sama antardaerah dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Ia menilai pemerintah daerah saat ini menghadapi tuntutan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski masih memiliki keterbatasan kewenangan.
Karena itu, APPSI mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus mengusulkan reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan serta mampu memperkuat PAD.
Selain itu, APPSI terus membangun dialog dengan kementerian dan lembaga agar lahir kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa kepala daerah kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya.
Mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga risiko dalam tata kelola pemerintahan menjadi tantangan yang membutuhkan kepemimpinan adaptif dan visioner.
Menurutnya, seorang gubernur harus mampu menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah.
Karena itu, gubernur dituntut memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, hingga menyelesaikan persoalan lintas wilayah secara efektif.
Bima Arya juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berinovasi. “Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor,” tegasnya.
Ia mendorong daerah melakukan efisiensi belanja, memperkuat investasi, mengoptimalkan aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat penyusunan tata ruang sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dalam paparannya, Bima Arya juga menyebut NTB sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa daerah mampu menjadi penggerak pembangunan nasional ketika didukung kepemimpinan yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak berhenti sebagai dokumen organisasi semata, melainkan menjadi pijakan lahirnya berbagai kebijakan strategis yang memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Dari Senggigi, para gubernur membawa satu tekad yang sama: mempercepat transformasi daerah melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan kapasitas fiskal demi mewujudkan Indonesia yang tumbuh bersama dari seluruh penjuru negeri.(P02)
